DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
Rumah Adat Sumatera Utara
Daerah Wisata Sumatera Utara
Rumah Ibadah Sumatera Utara

UNJUK RASA ALIANSI UMAT ISLAM BERSATU

Posted March 8, 2019
Written by user
UNJUK RASA ALIANSI UMAT ISLAM BERSATU


Unjukrasa Aliansi Umat Islam Bersatu dengan jumlah  massa 200 (Dua ratus) orang  melakukan unjuk rasa di Kantor DPRD - SU pada Jumat, 08 Maret 2019. Para peserta aksi perwakilan diterima berdialog/ duduk bersama di Ruang Rapat Komisi A sebanyak 16 (enam belas) orang daftar terlampir dan delegasi diterima oleh Tim  Penerima Unjuk Rasa Aspirasi DPRD Provinsi Sumatera Utara oleh Bapak H. Ikhrimah Hamidy, ST , Msi
 
Delegasi Aliansi Umat Islam Bersatu Menuntut 5 (Lima) pernyataan sikap yang tercantum dalam statement/pernyataan sikap sebagai berikut :
  1. Indonesia harus tetap menjadi negeri yang berdasarkan hukum, bukan Negeri yang berdasarkan kekuasaan, apalagi Negeri yang berdasarkan kewenang-wenangan.
  2. Demi menjaga konduktivitas masyarakat Sumatera Utara, Pejabat Pemerintah pada berbagai level Kepala Daerah (Bupati dan Walikota) hingga level Camat, Lurah, hingga Kepala Dusun/ Lingkungan harus bersikap netral sesuai dengan amanat Undang-Undang.
  3. Pejabat Daerah tidak boleh lagi menekan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk bergerak atau ikut terlibat dalam kegiatan kampanye pemilihan Presiden karena akan berakibat pada rusaknya tatanan organisasi pemerintahan dan akredibilitas aparat yang seharusnya bertugas melayani kepentingan seluruh rakyat.
  4. Pejabat tinggi Kepolisian hendaknya kembali pada Tugas Pokok dan Fungsinya yakni mengayomi dan melindungi rakyatnya, dan tidak ikut bermain dalam mengkampanyekan salah satu Paslon dalam Pilpres 2019, walaupun salah satu calon masih menjabat sebagai Presiden di Negeri ini.
  5. Tindakan represif yang dilakukan aparat Kepolisian pada saudara-saudara kami, 11 orang Aktivis Islam di Tebing Tinggi adalah tindakan yang tidak berprikemanusiaan. Siapapun pelakunya, baik yang menangkap atau memerintahkan penangkapan harus diusut lebih lanjut, karena tindakan mereka telah mencederai hak-hak setiap manusia..
 
Menyikapi aspirasi yang telah diterima oleh Tim  Penerima Unjuk Rasa Aspirasi DPRD Provinsi Sumatera Utara oleh Bapak H. Ikhrimah Hamidy, ST , Msi  menyampaikan pendapat sebagai berikut:
  • Atas aspirasi yang telah disampaikan, Kami DPRD Provisnsi Sumatera Utara akan mengirimkan Fax ke Mabes Polri, Kementerian Dalam Negeri RI, DPR-RI, Staf Kepresidenan, Bawaslu, KPU dan Gubernur Sumatera Utara.
  • Terkait netralitas terhadap TNI, Polri dan ASN, DPRD Provinsi Sumatera Utara mendukung penuh karena ini sudah diamanatkan dalam Undang-Undang sehingga menjadi harga mati untuk para TNI, Polri dan ASN.
  • Terkait masalah-masalah Sosial, Hukum harus ditegakkan. Jika ada yang terkena kasus Hukum yang tidak adil dan dzalim maka saya sarankan untuk meminta pendamping bantuan hukum untuk dapat menyelesaikan masalah ini.
  • Terkait netralitas Pemilu, DPRD Provinsi Sumatera Utara akan mengundang Bawaslu dan KPU untuk mengadakan Rapat Dengar Pendapat agar menciptakan Pemilu yang kondusif
  • Terkait Narkoba, DPRD Provinsi Sumatera Utara sudah membentuk Pansus Pencegahan & Pemberantasan Bahaya Penyalahgunaan Narkoba.