AYO MENYEMARAKKAN PERINGATAN HUT Ke - 75 KEMERDEKAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020
SELAMAT HARI RAYA IDUL ADHA 1441 H
HIMBAUAN DOA BERSAMA SERENTAK 14 MEI 2020
Disiplin Cegah Penyebaran Virus Corona (Covid-19) Mulai dari Diri Sendiri
SELAMAT HARI JADI PROVINSI SUMATERA UTARA KE 72
Himbauan Ketua DPRD Sumatera Utara
DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
Rumah Adat Sumatera Utara
Daerah Wisata Sumatera Utara
Rumah Ibadah Sumatera Utara

KUNJUNGAN PANSUS LKPJ DPRD KABUPATEN NIAS BARAT KE DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA

Posted May 21, 2019
Written by user
Category Umum
KUNJUNGAN PANSUS LKPJ DPRD KABUPATEN NIAS BARAT KE DPRD
PROVINSI SUMATERA UTARA


Selasa, 21/05/19 Pimpinan dan Anggota Pansus Laporan Keuangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) berkunjung ke DPRD Provinsi Sumatera Utara, kunjungan tersebut dipimpin oleh Ketua Pansus LKPJ didampingi seluruh Anggota Pansus LKPJ DPRD Kabupaten Nias Barat dan diterima langsung oleh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Briliant Moktar, SE, MM didampingi Tenaga Ahli Pansus LKPJ DPRD Provinsi Sumatera Utara Syaravina Lubis, Plh. Kabag Informasi Protokol DPRD Provinsi Sumatera Utara Evelyn Sitanggang, SE, MSP diruang Rapat Banggar DPRD Provinsi Sumatera Utara.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Pansus LKPJ DPRD Kabupaten Nias Barat Raradodo Daeli, S.IP mengatakan kedatangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan ke DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam rangka mendapatkan masukan/saran dan muatan pada pembuatan laporan Pansus pembahasan LKPJ Bupati Nias Barat Tahun Anggaran 2018.
Selanjutnya, Sekretaris Pansus LKPJ DPRD Kabupaten Nias Barat Ir. Yasiduhu Gulo menanyakan terkait mekanisme tahapan penyampaian saran serta tentang materi rekomendasi dan teknis terkait penilaian BPK tentang hasil Audit keuangan SKPD/OPD.
Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Briliant Moktar, SE, MM dalam sambutannya, mengatakan terkait mekanisme dan teknis Tahapan Penyampaian LKPJ DPRD berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kepada dewan perwakilan rakyat daerah, dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

Selanjutnya terkait rekomendasi audit keuangan, untuk hal ini Inspektorat yang berwenang atas hal tersebut, OPD yang tidak memberikan laporan dan ragu memberikan laporan, hal ini bisa di rekomendasi kepada Kepala Daerah bahwasanya Pimpinan/Kepala OPD tersebut tidak layak menjabat.
Soal penilaian BPK, tidak ada batasan atas hal tersebut, BPK adalah institusi yang sangat strategi untuk membantu kinerja DPRD.
Pertemuan ditutup dengan pertukaran Cinderamata dan Hasil LKPJ DPRD Provinsi Sumatera Utara.