DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
SELAMAT KEPADA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN RI
Rumah Adat Sumatera Utara
Daerah Wisata Sumatera Utara
Rumah Ibadah Sumatera Utara

RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI B DPRD SUMATERA UTARA TERKAIT PENENTU ZONASI PERIKANAN DANAU TOBA

Posted May 21, 2019
Written by user
Category Umum
RAPAT DENGAR PENDAPAT  KOMISI B DPRD SUMATERA UTARA DENGAN GUBERNUR SUMATERA UTARA,
DINAS KELAUTAN & PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA,
7 BUPATI (KEPALA DAERAH YANG ADA SEKITAR DANAU TOBA) DAN
BALAI WILAYAH SUNGAI (BWS) SUMATERA II MEDAN

 
 
Selasa (21/5/2019). Komisi B DPRD Sumatera Utara melaksanakan Rapat Dengar Pendapat. Rapat ini dipimpin oleh Anggota Komisi B DPRD Sumatera Utara (Richard Pandapotan Sidabutar, SE) dan dihadiri juga oleh Anggota Komisi B DPRD Sumatera Utara lainnya yaitu H. Robby Anangga, SE., Zulkifli, S.Pd.I., dan Toni Togatorop, SE, MM, serta juga dihadiri oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Utara (Mulyadi Simatupang), Wakil Bupati Dairi (Jimmy Andrea Sihombing), Sekretaris Daerah Tapanuli Utara (Edward Ramses Tampubolon, SE), Staf Ahli Bupati Simalungun, dan Perwakilan Balai Wilayah Sungai Sumatera II dengan Agenda pembahasan terkait tentang penentu Zonasi Perikanan Danau Toba.
RDP ini dimulai dengan penyampaian paparan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya BWS Sumatera II menyampaikan bahwa mereka tidak memiliki kewenangan terkait penentuan Zonasi Perikanan Danau Toba. Kemudian masing-masing Perwakilan 7 Pemda sepakat mengusulkan Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara untuk membuat Regulasi (Peraturan Daerah) terkait penentuan Zonasi Perikanan Danau Toba. Berdasarkan RDP ini, Pimpinan Rapat menyampaikan beberapa kesimpulan untuk segera ditindaklanjuti, yaitu :
  1. Mendorong Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan kajian secara komprehensif untuk membuat Ranperda yang lebih jelas sesuai amanah Perpres No. 81 Tahun 2014, serta merekomendasikan agar melibatkan Bappeda, Dinas PU, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pariwisata, BWS, Badan Pengembangan Geopark dalam pengkajian.
  2. Mempertimbangkan agar merelokasi Kerambah Jaring Apung (KJA) ke wilayah sesuai dengan yang diatur oleh Perpres No. 81 Tahun 2014.
  3. Melakukan kajian terhadap Pergub No. 188, karena akan berbenturan terhadap Ranperda yang akan dibuat.
  4. Memberikan edukasi kepada masyarakat terkait perizinan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) bagi Perusahaan Kerambah untuk meningkatkan PAD Pemda terkait.