DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA KE 74
DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
Rumah Adat Sumatera Utara
Daerah Wisata Sumatera Utara
Rumah Ibadah Sumatera Utara

UNJUK RASA GERAKAN KAKEK NENEK PEDULI KEADILAN

Posted June 27, 2019
Written by user
UNJUK RASA GERAKAN KAKEK NENEK PEDULI KEADILAN

Unjukrasa Gerakan Kakek Nenek Peduli Keadilan dengan jumlah  massa 100 (Seratus) orang  melakukan unjuk  rasa di Kantor DPRD - SU pada Jumat, 27 Juni 2019 pukul 14.20 Wib. Para peserta aksi diterima berdialog di depan Gedung DPRD-SU oleh Rospita Pandiangan, SE (Kasubbag Pelayanan Masyarakat Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara)
 

 
Delegasi Gerakan Kakek Nenek Peduli Keadilan Menuntut 7 (Tujuh) pernyataan sikap yang tercantum dalam statement/pernyataan sikap sebagai berikut :
  1. Meminta kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Jendral Tito Karnavian selaku Pimpinana POLRI dan Penyidik POLRI untuk bertanggungjawab terhadap korban penganiayaan yang berakibat kematian dalam Aksi Unjuk Rasa pada tanggal 21 Mei 2019 dan 22 Mei 2019 di BAWASLU RI Jakarta Pusat dan sekitarnya
  2. Meminta Penyidik POLRI untuk segera menetapkan tersangka terhadap korban penganiayaan yang berakibat kematian dalam aksi unjuk rasa pada tanggal 21 Mei 2019 dan 22 Mei 2019 di Depan BAWASLU RI Jakarta Pusat dan sekitarnya. Serta terhadap pelaku dari korban penyiraman air keras Novel Baswedan, secara professional sesuai peraturan perundang-undangan
  3. Meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk menggunakan hak angket (hak penyelidikan) terhadap peristiwa penganiayaan yang berakibat kematian dalam Aksi Unjuk Rasa pada tanggal 21 Mei 2019 dan 22 Mei 2019 didepan BAWASLU RI Jakarta Pusat dan sekitarnya, melalui pembentukan Panitia Khusus DPR RI.
  4. Meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) Indonesia untuk melakukan Investigasi yang patut diduga adanya kematian tidak wajar terhadap lebih dari 600 (enam ratus) orang penyelengaraan Pemilu 2019 khususnya Anggota KPPS di berbagai daerah di Indonesia
  5. Menolak hasil Pemilu 2019 yang dilakukan secara curang (manipulative, berita bohong/ Hoaxs, pengarahan Aparatur Sipil Negara/ASN, dan pengerahan oknum aparat penegak Hukum, serta penggunaan anggaran Negara)
  6. Mendukung penggiat dan pencari keadilan untuk melaporkan kepada Pengadilan Hak Asasi Manusia International dan Mahkamah International terhadap peristiwa penganiayaan yang berakibat kematian dalam Aksi Unjuk Rasa pada tanggal 21 Mei 2019 dan 22 Mei 2019 di depan BAWASLU RI Jakarta Pusat dan sekitarnya, serta hasil pemilu 2019 yang patut di duga dilakukan secara curang.
  7. Menyampaiakan keprihatinan nasional terhadap penegakan hukum di Negara Republik Indonesia yang dalam kasus tertentu dilakukan secara diskriminatif dan represif serta dikuasai oleh oligarki kapitalistik (sekelompok orang yang meliliki uang mengendalikan Negara Republik Indonesia sesuai kepentingannya untuk menghancurkan kedaulatan Negara Republik Indonesia).
 
Menyikapi aspirasi yang telah diterima oleh Tim Penerima Unjuk Rasa/ Aspirasi DPRD Provinsi Sumatera Utara oleh  Rospita Pandiangan, SE (Kasubbag Pelayanan Masyarakat Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara)  menyampaikan pendapat sebagai berikut:
  1. Fasilitator  Penerima Unjuk Rasa DPRD-SU telah Menerima Statement  dari Aliansi Gerakan Kakek Nenek Peduli Keadilan dan akan menyampaikan kepada Pimpinan DPRD-SU untuk ditindak lanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku
  2. Ketidak Hadiran Pimpinan/ Anggota Tim Penerima Unjuk Rasa dikarenakan  adanya Perubahan Jadwal Banmus DPRD-SU sehingga Tim piket pada hari ini sedang  melaksanakan Kunjungan Kerja bersama dengan Ketua dan Wakil Ketua DPRD-SU