Rumah Adat Sumatera Utara
Daerah Wisata Sumatera Utara
Rumah Ibadah Sumatera Utara

KUNJUNGAN BAPEMPERDA DPRD PROVINSI DKI JAKARTA KE DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA

Posted July 11, 2019
Written by user
Category Umum
KUNJUNGAN KERJA BAPEMPERDA DPRD PROVINSI DKI JAKARTA KE DPRD
PROVINSI SUMATERA UTARA

Kamis, 11/07/19, Pimpinan dan Anggota Bapemperda melakukan kunjungan kerja ke DPRD Provinsi Sumatera Utara, kunjungan tersebut dipimpin langsung Wakil Ketua Bapemperda DPRD Provinsi DKI Jakarta Merry Hotma, SH didampingi seluruh Anggota Bapemperda DPRD Provinsi DKI Jakarta beserta staf Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta, diterima oleh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara H. Dahril Siregar didampingi Kabid Pajak BPPRD-SU Victor Lumbanraja, Tenaga Ahli Bapemperda DPRD Provinsi Sumatera Utara Syaravina Lubis, Kasubbag Pelayanan Masyarakat DPRD Provinsi Sumatera Utara Rospita Pandiangan, SE beserta staf Humas DPRD Provinsi Sumatera Utara diruang rapat Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Utara.
Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara H. Dahril Siregar mengucapkan selamat datang dan berterimakasih atas kedatangan Pimpinan dan Anggota Bapemperda DPRD Provinsi DKI Jakarta.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua Bapemperda DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam sambutannya mengatakan, kedatangan Anggota Bapemperda DPRD Provinsi DKI Jakarta ke DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam rangka studi banding materi pengenaan tarif pajak penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor guna sebagai sandingan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Perda No. 9 Tahun 2010 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
Anggota Bapemperda DPRD Provinsi DKI Jakarta Akbar Lubis juga menanyakan terkait pembayaran pajak Plat Istimewa (nomor cantik) di Provinsi Sumatera Utara, serta terkait peraturan pencabutan nomor plat oleh kepolisian apabila tidak membayar pajak STNK selama 2 tahun.
Menanggapi hal tersebut, Kabid BPPDR-SU Victor Lumbanraja mengatakan, terkait Plat Istimewa (nomor cantik) Provinsi Sumatera Utara berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016, Plat Istimewa bersifat relatif dan tergantung permintaan konsumen.
Terkait peraturan pencabutan nomor plat, sesuai UU 22 Tahun 2019, bagi kenderaan bermotor yang STNK nya menunggak lebih dari 2 tahun, kenderaan bermotor dianggap bodong dan harus mendaftar ulang Nomor plat kenderaan, namun di Provinsi Sumatera Utara ketentuan tersebut belum berlaku.
Selanjutnya, terkait Sumber Pendapatan Asli Daerah di Sumatera Utara berdasarkan pajak daerah yang terdiri dari, Pajak Kenderaan Bermotor, Pajak Bea Balik Nama, Pajak Apu, Pajak Rokok dan Pajak Bahan Bakar Kenderaan Bermotor, adapun BPDSU (Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara) turut memberi sumbangsih terhadap Sumber Pendapatan Asli Daerah Sumatera Utara.