Rumah Adat Sumatera Utara
Daerah Wisata Sumatera Utara
Rumah Ibadah Sumatera Utara

Rapat Kerja Komisi A DPRD Provsu terkait Rencana Pembentukan Daerah Otonomi Baru di Sumatera Utara

Posted July 10, 2019
Written by user
Category Umum
Rapat Kerja Komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara Bersama dengan Sekdaprovsu, Asisten Administrasi Pemerintahan Sekdaprovsu, Biro Otda dan Kerjasama Setdaprovsu dan Biro Hukum Setdaprovsu

 
Rabu, 10 juli 2019. Komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara melaksanakan Rapat Kerja Bersama dengan Sekdaprovsu, Asisten Administrasi Pemerintahan Sekdaprovsu, Biro Otda dan kerjasama Setdaprovsu dan Biro Hukum Setdaprovsu di Ruang Rapat Komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara. Rapat ini dipimpin oleh Ketua Komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara (Muhri Fauzi Hafiz) dan didampingi oleh Sekretaris Komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara (H.M. Hanafiah Harahap, SH) beserta Anggota Komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara yaitu Hj. Jamilah, SH. M.Kn dan Ir. Ramses Simbolon, M.Sc. Rapat ini turut dihadiri oleh Kepala Biro Otda dan Kerjasama Setdaprovsu dengan pembahasan terkait rencana pembentukan Daerah Otonom Baru di Provinsi Sumatera Utara.
 
Dalam Rapat Kerja ini, Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa Komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara pada prinsipnya  mendukung adanya semua usulan pemekaran Daerah Otonom Baru, baik yang masih dalam rencana pembentukan berupa usul, maupun yang sudah ditetapkan dalam RUU Pembentukan Daerah Otonom Baru di Sumatera Utara. Kondisi terkini bahwa untuk usul Pembentukan Daerah Otonom Baru yang disampaikan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ke Pemerintah Pusat ada 5 (lima) yaitu :
  1. Pembentukan Provinsi Tapanuli,
  2. Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias,
  3. Pembentukan Kabupaten Simalungun Hataran,
  4. Pembentukan Kabupaten Pantai Barat Mandailing, dan
  5. Pembentukan Provinsi Sumatera Tenggara.
Terkait adanya Perintah dari Presiden pada Menteri Dalam Negeri untuk mengkaji dan menelaah lebih jauh dan lebih mendalam terhadap pembentukan Provinsi dan Kabupaten tersebut, artinya Menteri Dalam Negeri sesegera mungkin menyiapkan RUU sesuai Amanat Presiden RI. Komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara mendorong tokoh-tokoh masyarakat yang menginginkan peningkatan kesejahteraan untuk ikut memberikan kontribusi aktif agar pembentukan Daerah Otonom Baru dapat terlaksana. Kalau terjadi pembentukan Daerah Otonom Baru, maka tingkat kesejahteraan secara makro akan meningkat.