Rumah Adat Sumatera Utara
Daerah Wisata Sumatera Utara
Rumah Ibadah Sumatera Utara

UNJUK RASA PENGURUS BESAR ALIANSI MAHASISWA DAN PEMUDA ANTI KORUPSI (PB ALAMP AKSI)1

Posted October 3, 2019
Written by user
UNJUK RASA PENGURUS BESAR ALIANSI MAHASISWA DAN PEMUDA ANTI KORUPSI (PB ALAMP AKSI)
 
Unjukrasa Pengurus Besar Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (PB ALAMP AKSI) melakukan unjuk  rasa di Kantor DPRD - SU pada Kamis, tanggal  03 Oktober  2019. Dengan jumlah massa sebanyak 8 (Delapan) orang, diterima berdialog di depan Gedung DPRD Provinsi Sumatera Utara oleh Bapak M. Faisal (Anggota Fraksi PAN).
 
Delegasi Pengurus Besar Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (PB ALAMP AKSI). Menuntut 4 (Empat) pernyataan sikap yang tercantum dalam statement/pernyataan sikap sebagai berikut:
  1. Meminta kepada Gubernur Sumatera Utara agar segera mengevaluasi kembali penetapan Sdri. Dr. Ria Telambanua sebagai Kadis Pariwisata Sumatera Utara.
  2. Meminta kepada Gubernur Sumatera utara agar merekrut orang yang memiliki keahlian dalam bidang pariwisata menjadi Kepala Dinas Pariwisata Sumatera Utara.
  3. Meminta kepada DPRD Sumatera Utara agar merekomendasikan pemecatan Sdri. Dr. Ria Telambanua sebagai Kepala Dinas Pariwisata Sumatera Utara karena yang bersangkutan diduga tidak memiliki bidang keahlian tentang pariwisata.
  4. Wujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dengan menjadikan Sumatera Utara sebagai Ikon Wisata Internasional.
 
Menyikapi aspirasi yang telah diterima oleh Tim Penerima Unjuk Rasa/ Aspirasi DPRD Provinsi Sumatera Utara  oleh Bapak M. Faisal (Anggota Fraksi PAN) menyampaikan pendapat sebagai berikut:
  • Mengapresiasi kedatangan dari Pengurus Besar Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (PB ALAMP AKSI) dan Aspirasi akan kami sampaikan ke Pimpinan untuk ditindak lanjuti sesuai ketentuan yang berlaku
  • Dalam hal jabatan yang di tujukan ke pada Sdri. Dr. Ria Telambanua agar dapat ditinjau kembali, karena bukan dibidang keahlian dari seorang Sdri. Dr. Ria Telambanua mengenai masalah Pariwisata 
  • Isu ini sudah lama dan kurang ditanggapi oleh Pemerintah Daerah dan baru naik lagi, apabila Alat kelengkapan Dewan sudah dibentuk maka Statement ini akan jadi bahan dalam Banmus, akan di sampaikan ke komisi terkait dan Dinas terkait