AYO MENYEMARAKKAN PERINGATAN HUT Ke - 75 KEMERDEKAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020
SELAMAT HARI RAYA IDUL ADHA 1441 H
HIMBAUAN DOA BERSAMA SERENTAK 14 MEI 2020
Disiplin Cegah Penyebaran Virus Corona (Covid-19) Mulai dari Diri Sendiri
SELAMAT HARI JADI PROVINSI SUMATERA UTARA KE 72
Himbauan Ketua DPRD Sumatera Utara
DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
Rumah Adat Sumatera Utara
Daerah Wisata Sumatera Utara
Rumah Ibadah Sumatera Utara

KOMISI A DPRD KABUPATEN ROKAN HILIR KUNKER KE DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA

Posted January 23, 2020
Written by user
Category Umum
KOMISI A DPRD KABUPATEN ROKAN HILIR
KUNKER  KE DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
 
Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara, Rahmansyah Sibarani didampingi  oleh Ketua Komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara, Hendro Susanto menerima kunjungan Pimpinan dan Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Rokan Hilir pada hari Kamis (23/1/2020). Kunjungan tersebut dalam rangka berkonsultasi terkait Rancangan Teknis Pembentukan Perda dari hasil Rapat Dengar Pendapat Komisi.
 
   
 
Ketua Komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara Hendro Susanto, mengatakan bahwa DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2019-2024 sudah mengesahkan satu perda tentang Keolahragaan dan saat ini Komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara sudah mengusulkan tujuh Ranperda untuk dimasukkan di Propemperda,  diantaranya Ranperda tentang Penertiban dan Jam Operasional Warnet, Ranperda tentang Pengakuan Hak-hak Ulayat, Ranperda Tata cara pengakuan dan Perlindungan  Hak Masyarakat  Hukum Adat, Ranperda Penanggulangan Terorisme dan Begal, Ranperda Tata Batas Eksploitasi Hutan, Ranperda Kawasan Keselamatan Pelayanan Wisata Danau Toba dan Ranperda tentang Kearifan Lokal Atas Peraturan Menteri.

 
   
 
Hendro Susanto menambahkan bahwa, Anggota DPRD saat ini diharapkan dapat berproduksi untuk menghasilkan output produk berupa regulasi dan pengawasan karenanya Komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara memiliki tema membangun sinergitas dalam konteks membangun Daerah dengan melibatkan Eksekutif dan Legislatif, bahwa DPRD Provinsi Sumatera Utara satu instrumen sebagai penyelenggara Pemerintah Provinsi yang berfungsi sebagai sistem controlling.