AYO MENYEMARAKKAN PERINGATAN HUT Ke - 75 KEMERDEKAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020
SELAMAT HARI RAYA IDUL ADHA 1441 H
HIMBAUAN DOA BERSAMA SERENTAK 14 MEI 2020
Disiplin Cegah Penyebaran Virus Corona (Covid-19) Mulai dari Diri Sendiri
SELAMAT HARI JADI PROVINSI SUMATERA UTARA KE 72
Himbauan Ketua DPRD Sumatera Utara
DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
Rumah Adat Sumatera Utara
Daerah Wisata Sumatera Utara
Rumah Ibadah Sumatera Utara

RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI A DENGAN PTPN II

Posted January 22, 2020
Written by user
Category Umum
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI A DENGAN PTPN II

Komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara menggelar Rapat Dengar Pendapat bersama PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) II di Ruangan Rapat Komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara, Rabu, 22 Januari 2020.Rapat yang dipimpin oleh Sekretaris Komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara, Dr. Jonius TP. Hutabarat, S.Si, MSi di dampingi  Anggota Komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara membahas perihal Tuntutan masyarakat kepada PTPN II mengenai sengketa lahan Eks. HGU yang ada di Sumatera Utara.

Dalam hal ini Pihak PTPN II menjelaskan  bahwa pada Tanggal  5 Oktober 2016 Direksi PTPN II telah beraudiensi kepada Gubernur Sumatera Utara untuk percepatan Penyelesaian Permasalahan Eks. HGU seluas 5.873,06 Ha serta Aset berupa Bangunan Rumah Dinas Milik PT. Perkebunan Nusantara II. Selanjutnya Gubernur Sumatera Utara membentuk Sekretariat dan Tim Kerja Pengukuran dan Pemetaan Dalam Rangka Inventarisasi Penanganan Areal yang tidak diberikan perpanjangan Hak Guna Usaha PTPN II, seluas +/- 5.873, 06 Ha yang terletak di Kabupaten Deli Serdang, Langkat, Serdang Bedagai, dan Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara sesuai KPTS No. 188.44/604/KPTS/2017 tanggal 02 November 2017, dan telah di Identifikasi dan Invetarisasi Areal Eks. HGU yang terletak di Kabupaten Deli Serdang, Langkat, Serdang Bedagai, dan Kota Binjai oleh Tim Kerja Pengukuran dan Pemetaan.

Dalam hal ini Komisi A akan melakukan Rapat Kerja dengan PTPN II, Pihak Biro Hukum dan Pemerintahan dan BPN (Badan Pertanahan Nasional) serta membuat Road Map rencana penyelesaian masalah PTPN II. Komisi A juga meminta kepada PTPN II untuk segera mengirimkan bukti dan peta letak Hak Guna Usaha dan Eks. HGU dari PTPN II agar dapat di ketahui dimana saja letak HGU yang masih aktif.