AYO MENYEMARAKKAN PERINGATAN HUT Ke - 75 KEMERDEKAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020
SELAMAT HARI RAYA IDUL ADHA 1441 H
HIMBAUAN DOA BERSAMA SERENTAK 14 MEI 2020
Disiplin Cegah Penyebaran Virus Corona (Covid-19) Mulai dari Diri Sendiri
SELAMAT HARI JADI PROVINSI SUMATERA UTARA KE 72
Himbauan Ketua DPRD Sumatera Utara
DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
Rumah Adat Sumatera Utara
Daerah Wisata Sumatera Utara
Rumah Ibadah Sumatera Utara

KUNJUNGAN KERJA ANGGOTA DPRD PROVINSI JABAR KE DPRD PROVSU

Posted February 25, 2020
Written by user
Category Umum
KUNJUNGAN KERJA ANGGOTA DPRD PROVINSI JAWA BARAT KE DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA



 
Selasa, 25/02/2020 Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Ricky Anthony dan Artha Berliana Samosir menerima kunjungan kerja Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat di Ruang Rapat Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Utara. Anggota DPRD-SU Ricky Anthony mengucapkan selamat datang dan berterimakasih atas kunjungan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat ke DPRD Provinsi Sumatera Utara.
Dalam sambutannya, Anggota DPRD Prov. Jabar Ibnu Ariebowo K mengatakan maksud dan tujuan kedatangan Anggota DPRD Prov. Jabar dalam rangka mencari masukan dan informasi terkait dengan Ranperda Inisiatif DPRD Provinsi Jawa Barat tentang Desa Wisata Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Prov. Jabar.



 
Selanjutnya Bapemperda DPRD Provinsi Jawa Barat saat ini memiliki beberapa program yang di inisiasi oleh usulan Eksekutif dimana salah satunya terkait dengan Perlindungan Anak, Pondok Pesantren dan lain lain sedangkan dari DPRD Provinsi Jawa Barat memiliki 5 (lima) inisiatif.
Menanggapi hal tersebut, Tenaga Ahli Bapemperda DPRD-SU Syaravina Lubis mengatakan terkait dengan Perda Desa Wisata sampai saat ini Sumatera Utara belum memiliki Perda tersebut yang ada hanya Desa Adat diatur dalam Perda tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat namun tidak diatur secara spesifik oleh Provinsi Sumatera Utara karena telah diatur oleh Kabupaten/Kota. Di Provinsi Sumatera Utara hanya mengantarkan bila ada karakteristik kearifan lokal yang ingin dimasukkan, selanjutnya Kabupaten/Kota membuat Perda untuk kemudian dilakukan pengesahan Pengakuan Perlindungan Hukum Adat tersebut melalui SK (Surat Keputusan) dari Bupati /  Walikota dan didalam SK tersebut dijelaskan mengenai karakteristik dan spesifikasi kearifan lokal / Desa Adat tersebut.
Pariwisata di Sumatera Utara diatur dalam Peraturan Daerah Gubernur Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2025.