AYO MENYEMARAKKAN PERINGATAN HUT Ke - 75 KEMERDEKAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020
SELAMAT HARI RAYA IDUL ADHA 1441 H
HIMBAUAN DOA BERSAMA SERENTAK 14 MEI 2020
Disiplin Cegah Penyebaran Virus Corona (Covid-19) Mulai dari Diri Sendiri
SELAMAT HARI JADI PROVINSI SUMATERA UTARA KE 72
Himbauan Ketua DPRD Sumatera Utara
DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
Rumah Adat Sumatera Utara
Daerah Wisata Sumatera Utara
Rumah Ibadah Sumatera Utara

​KUNJUNGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA PANSUS I DPRD KABUPATEN BATU BARA KE DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA

Posted February 17, 2020
Written by user
Category Umum
KUNJUNGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA PANSUS I DPRD KABUPATEN BATU BARA KE
DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA


Ketua Komisi E DPRD Provinsi Sumatera Utara Dimas Tri Adji, S.I.Kom didampingi Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara H. Marajaksa Hrp. S.Ag, Mahyaruddin Salim, Berkat Kurniawan Laoli menerima Pimpinan dan Anggota Pansus I DPRD Kabupaten Batu Bara, Senin, 17/02/2020 di Ruang Rapat Banggar DPRD Provinsi Sumatera Utara.

Dalam sambutannya, Wakil Ketua Pansus I DPRD Kabupaten Batu Bara Usman SE, M.Si memaparkan maksud tujuan kedatangan Pimpinan dan Anggota Pansus I ke DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam rangka Konsultasi dan Koordinasi tentang Ranperda Rencana Tata ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Batu Bara Tahun 2019-2039, Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Kuala Tanjung pada bagian Wilayah Perencanaan Utara dan bagian Wilayah Perencanaan Selatan Tahun 2020-2040.
Menanggapi hal tersebut Ketua Komisi E DPRD Provinsi Sumatera Utara Dimas Tri Adji, S.I.Kom terkait Zonasi Kawasan Kuala Tanjung, menjelaskan bahwa hal tersebut serupa dengan Mebidangro (Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo) yang juga menjadi salah satu zonasi wilayah strategis di Sumut, hal tersebut tertuang dalam Perpres No. 62/2011 tentang Rencana Tata Ruang Kota (RTRK) (Mebidangro) dengan masa berlaku 16 tahun dengan pembagian 4 tahapan. Selanjutnya, melihat pentingnya permasalahan tersebut, Ketua Komisi E DPRD-SU menyarankan agar DPRD Kabupaten Batu Bara membentuk Badan Otoritas untuk pengawasan terhadap Zona Wilayah Khusus Pelabuhan Kuala Tanjung seperti di kawasan Danau Toba.
Selanjutnya, Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Barkat Kurniawan Laoli, menyarankan agar Ranperda RTRW Pemkab Batu Bara untuk tidak mempersulit iklim investasi, hal tersebut senada dengan Pemerintah Pusat agar membuat peraturan yang mempermudah dan tidak merugikan masyarakat.