HIMBAUAN DOA BERSAMA SERENTAK 14 MEI 2020
Disiplin Cegah Penyebaran Virus Corona (Covid-19) Mulai dari Diri Sendiri
SELAMAT HARI JADI PROVINSI SUMATERA UTARA KE 72
Himbauan Ketua DPRD Sumatera Utara
DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
Rumah Adat Sumatera Utara
Daerah Wisata Sumatera Utara
Rumah Ibadah Sumatera Utara

UNJUK RASA Aliansi Gabungan Serikat Pekerja/Serikat Buruh (GAPBSI) Kota Medan

Posted February 12, 2020
Written by user
UNJUK RASA Aliansi Gabungan Serikat Pekerja/Serikat Buruh (GAPBSI) Kota Medan

Unjukrasa Aliansi Gabungan Serikat Pekerja/Serikat Buruh (GAPBSI) Kota Medan  melakukan unjuk  rasa di Kantor DPRD - SU pada Kamis, tanggal  12 Februari 2020. Dengan jumlah massa sebanyak 200 (Dua Ratus) orang dan sebagai perwakilan delegasi sebanyak 22 (dua puluh dua) diterima oleh Tim  Penerima Unjuk Rasa Aspirasi DPRD Provinsi Sumatera Utara oleh : Bapak H. Anwar Sani Tarigan ( Ketua Komisi D), Bapak Drs. H. Syahrul Ependi Siregar (Anggota Komisi D), Bapak M. Aulia Rizki Agsa, ST (Anggota Komisi D) dan Bapak H. Wagirin Arman, S.Sos (Anggota Komisi D).
 


Delegasi Aliansi Gabungan Serikat Pekerja/Serikat Buruh (GAPBSI) Kota Medan. Menuntut 3 (Tiga) pernyataan sikap yang tercantum dalam statement/pernyataan sikap sebagai berikut:
  1. Gabungan Serikat Pekerja/Serikat Buruh (GAPBSI) Kota Medan menolak keras OMNIBUS LAW cipta lapangan kerja.
  2. Tetap mengacu kepada Undang-undangn No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
  3. Jangan jadikan Pekerja/buruh menjadi tumbal dengan dalih investasi
 
Menyikapi aspirasi yang telah diterima oleh Tim Penerima Unjuk Rasa/ Aspirasi DPRD Provinsi Sumatera Utara  oleh Bapak H. Anwar Sani Tarigan ( Ketua Komisi D), Bapak Drs. H. Syahrul Ependi Siregar (Anggota Komisi D), Bapak M. Aulia Rizki Agsa, ST (Anggota Komisi D) dan Bapak H. Wagirin Arman, S.Sos (Anggota Komisi D) menyampaikan pendapat sebagai berikut:
Mengapresiasi kedatangan dari Aliansi Gabungan Serikat Pekerja/Serikat Buruh (GAPBSI) Kota Medan yang telah menyampaikan aspirasinya.
  1. DPRD-SU setuju serta mendukung penolakan OMNIBUS LAW.
  2. DPRD-SU meminta kepada GAPBSI untuk melampirkan surat kronologis dengan tanda tangan Dewan yang menerima untuk dikirimkan ke Presiden-RI, DPR-RI, Menteri Dinas Ketenagakerjaan dan Menteri Perekonomian.
  3. DPRD-SU akan memberikan surat tembusan kepada Gubernur Sumatera Utara, Dinas Ketenagakerjaan Sumatera Utara dan GAPBSI