HIMBAUAN DOA BERSAMA SERENTAK 14 MEI 2020
Disiplin Cegah Penyebaran Virus Corona (Covid-19) Mulai dari Diri Sendiri
SELAMAT HARI JADI PROVINSI SUMATERA UTARA KE 72
Himbauan Ketua DPRD Sumatera Utara
DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
Rumah Adat Sumatera Utara
Daerah Wisata Sumatera Utara
Rumah Ibadah Sumatera Utara

UNJUK RASA Aliansi Pemuda Peduli Nelayan Sumatera Utara (PPN-SU)

Posted February 24, 2020
Written by user
UNJUK RASA Aliansi Pemuda Peduli Nelayan Sumatera Utara (PPN-SU)

Unjukrasa Aliansi Pemuda Peduli Nelayan Sumatera Utara (PPN-SU)  melakukan unjuk  rasa di Kantor DPRD - SU pada Kamis, tanggal  24 Februari 2020. Dengan jumlah massa sebanyak 20 (Dua Puluh) orang dan delegasi diterima oleh Tim  Penerima Unjuk Rasa Aspirasi DPRD Provinsi Sumatera Utara oleh : Bapak Ir. Loso (Anggota Komisi C).
 
Delegasi Aliansi Pemuda Peduli Nelayan Sumatera Utara (PPN-SU). Menuntut 4 (Empat) pernyataan sikap yang tercantum dalam statement/pernyataan sikap sebagai berikut:
  1. Terkait dengan izin usaha perikanan, beberapa waktu ini banyaknya dugaan SIUP ( Surat Izin Usaha Perdagangan) dan SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) yang bodong dan bahkan dugaan ada yang tidak memiliki surat-surat izin tersebut ketika hendak melaut. Seperti di pelabuhan belawan yang sejatinya sebagai tangkapan pusat bagi nelayan pukat trawl di sumatera utar diduga banyaknya mall Administrasi yang tekah dilakukan oleh pengusahan pukat trawl diduga telah direstui oleh lembaga dan instansi terkait 9PSDKP, PPSB, Kepala Syahbandar, Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Sumut) melancarkan aksinya menggunakan pukat trawl, padahal mereka adalah pejabat yang seharusnya tidak mengeluarkan izin apapun ketika alat tangkap ada alat bantu penangkapan ikan tersebet bermasalah serta tidak sesuai undang-undang.
  2. Banyaknya dugaan kamuflase (Izin dan alat bantunya berbeda lapangannya) seperti alat tangkap Bouke Ami dan Pukat Teri lingkung yang izinnya Purse Seinne dengan segala ketentuan namun berbeda dilapangan (Mess Size, Tali Ris dan Bola lampu yang tidak sesuai pada izin yang tertuang) yang terjadi di pelabuhan terbesar di sumatera utara menunjukan bobroknya kinerja dari pada unsur terkait terutama Dinas Perikanan Provinsi Sumatera Utara dalam memberikan izin tersebut, dan tidak berkompeten dalam menjalankan kinerja sebagaimana yang tertuang di undang-undang.
  3. Kita memiliki praduga bahwa terkait kamuflase izin yang tidak sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan memang dibiarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara karena dugaan sementara bahwa banyaknya makelar perizinan yang bekerja sama dengan pengusaha-pengusaha pukat trawl agar tetap melaut khususnya kapal 10-30 GT karena domainnya adalah dinas kelautan dan perikanan sumatera utara tersebut, di tambah lagi dari kunjungan atau investigasi kepala dinas dilapangan yang kurang signifikan terutama di pelabuhan belawan yang sampai detik ini tidak pernah di investigasi langsung.
  4. Pembiaran juga dilakukan oleh satuan aparat pengawasan seperti POL SIRUD POLDASU, POLRES KAB/KOTA berseta LANTAMAL 1 Belawan, bakamla dan setasiun pengawasan PSDKP Belawan yang di duga tidak kooperatif dalam melaksanakan tugasnya sebagai aparat hukum untuk menindak tegas alat tangkap trawl, ami dan pukat teri lingkungan di Sumatera Utara ini
 
Menyikapi aspirasi yang telah diterima oleh Tim Penerima Unjuk Rasa/ Aspirasi DPRD Provinsi Sumatera Utara  oleh Bapak Ir. Loso (Anggota Komisi C) menyampaikan pendapat sebagai berikut:
  1. Mengapresiasi kedatangan dari Dewan Pengurus Wilayah Aliansi Pemuda Peduli Nelayan Sumatera Utara (PPN-SU) yang datang menyampaikan aspirasinya.
  2. Permasalahan ini sudah disampaikan ke pihak Penegak Hukum untuk dapat diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  3. Aspirasi/statement akan disampaikan kepada Pimpinan dan Komisi B untuk ditindak lanjuti.
  4. Aliansi Pemuda Peduli Nelayan Sumatera Utara (PPN-SU) mengharapkan agar Komisi B dapat menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat dan meminta untuk mengundang para nelayan dan instansi  terkait.
  5. Aliansi Pemuda Peduli Nelayan Sumatera Utara (PPN-SU) menginginkan DPRD-SU mengundang Gubernur dan Bupati yang terkait dengan masalah izin usaha perikanan