AYO MENYEMARAKKAN PERINGATAN HUT Ke - 75 KEMERDEKAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020
SELAMAT HARI RAYA IDUL ADHA 1441 H
HIMBAUAN DOA BERSAMA SERENTAK 14 MEI 2020
Disiplin Cegah Penyebaran Virus Corona (Covid-19) Mulai dari Diri Sendiri
SELAMAT HARI JADI PROVINSI SUMATERA UTARA KE 72
Himbauan Ketua DPRD Sumatera Utara
DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
Rumah Adat Sumatera Utara
Daerah Wisata Sumatera Utara
Rumah Ibadah Sumatera Utara

Komisi B DPRD Provinsi Sumatera Utara melaksanakan Rapat Dengar Pendapat terkait kelangkaan pupuk be

Posted March 3, 2020
Written by user
Category Umum
Komisi B DPRD Provinsi Sumatera Utara melaksanakan Rapat Dengar Pendapat terkait kelangkaan pupuk bersubsidi di Sumatera Utara

Selasa (03/03/2020) Komisi B DPRD Provinsi Sumatera Utara melaksanakan Rapat Dengar Pendapat dengan Dinas Tanaman Pangan & Holtikultura Provsu, PT. Pupuk Iskandar Muda (PT. PIM) dan PT. Petrokimia Gresik terkait Distributor Pupuk dan Kesiapan Kartu Tani sebagai instrument. Rapat Dengar Pendapat ini dibuka oleh Ketua Komisi B DPRD Provinsi Sumatera Utara Viktor Silaen, SE MM didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara Rahmansyah Sibarani, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Komisi B DPRD Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan paparan Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Sumatera Utara alokasi pupuk bersubsidi di Provinsi Sumatera Utara selama 2 tahun berturut-turut mengalami pengurangan, hal ini berdampak terhadap ketersediaan pupuk bersubsidi di pasaran dan sangat berbanding terbalik dengan kebutuhan pupuk untuk pertanaman.

Pemerintah melalui Kementerian Pertanian RI telah meluncurkan Kartu Tani yang dapat digunakan petani dalam transaksi penebusan pupuk bersubsidi melalui mesin EDC (Electronic Data Capture) di pengecer resmi. Dalam hal ini pihak BUMN yang ditunjuk menjadi penanggung jawab penggunaan Kartu Tani di Provinsi Sumatera Utara adalah Bank BNI. Saat ini di wilayah Provinsi Sumatera Utara yang sudah menggunakan Kartu Tani adalah Kab. Dairi sedangkan Kab. Deli Serdang dan Kota Tebing  Tinggi sudah mendapat sosialisasi dari pihak Bank BNI tentang pelaksanaan Kartu Tani. Permasalahannya masih banyak petani yang enggan memberikan KTP dan KK kepada petugas di lapangan untuk kelengkapan data e-RDKK (electronic Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok).
 
Farhul Hadi selaku perwakilan PT. PIM menambahkan bahwa dasar penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2020 adalah tersedianya print-out e-RDKK yang telah disahkan pihak berwenang. Namun sistem e-RDKK ini masih banyak terkendala dengan infrastruktur jaringan internet, server yang belum maksimal sehingga dalam proses upload serta print-out masih mengalami kendala. Hal ini tentunya turut berpengaruh terhadap proses penyaluran, yang mana apabila penyaluran dilaksanakan tanpa adanya print-out tersebut maka penyaluran tersebut dianggap tidak sah dan tentunya akan berpengaruh bagi seluruh pelaksana penyaluran pupuk bersubsidi.

Komisi B DPRD Provinsi Sumatera Utara merasa perlunya penambahan kuota ketersediaan pupuk bersubsidi di tahun 2020. Faktanya ketersediaan pupuk bersubsidi untuk jenis urea di Provinsi Sumatera Utara hanya mampu memenuhi sekitar 32% dari kebutuhan untuk pertanaman padi, jagung, kedelai dan komoditas hortikultura lainnya, selain itu jenis SP 36, ZA, NPK dan Organik hanya mampu memenuhi dibawah 20% dari kebutuhan. Hal inilah yang membuat Komisi B DPRD Provinsi Sumatera Utara harus segera berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat khususnya ke Kementerian Pertanian RI agar Pemerintah Pusat dapat memenuhi alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi di Provinsi Sumatera Utara. Komisi B DPRD Sumatera Utara meminta kepada Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Sumatera Utara lebih mendorong masyarakat untuk memproduksi pupuk secara mandiri dan tidak bergantung pada pupuk bersubsidi. Dalam penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani diperlukan keseriusan pengawasan Pemerintah secara terkoordinasi agar sesuai dengan peruntukkannya. Terkait dengan permasalahan e-RDKK, Komisi B DPRD Provinsi Sumatera Utara meminta  Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Sumatera Utara untuk kembali ke sistem manual supaya penyaluran pupuk bersubsidi tidak terkendala.