AYO MENYEMARAKKAN PERINGATAN HUT Ke - 75 KEMERDEKAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020
SELAMAT HARI RAYA IDUL ADHA 1441 H
HIMBAUAN DOA BERSAMA SERENTAK 14 MEI 2020
Disiplin Cegah Penyebaran Virus Corona (Covid-19) Mulai dari Diri Sendiri
SELAMAT HARI JADI PROVINSI SUMATERA UTARA KE 72
Himbauan Ketua DPRD Sumatera Utara
DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
Rumah Adat Sumatera Utara
Daerah Wisata Sumatera Utara
Rumah Ibadah Sumatera Utara

KOMISI E DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA MELAKSANAKAN RAPAT DENGAR PENDAPAT TERKAIT PERMASALAHAN KETEN

Posted March 10, 2020
Written by user
Category Umum
KOMISI E DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA MELAKSANAKAN
RAPAT DENGAR PENDAPAT TERKAIT PERMASALAHAN KETENAGAKERJAAN
 
 
Selasa (10/03/2020), Komisi E DPRD Provinsi Sumatera Utara melaksanakan Rapat Dengar Pendapat dengan Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara, Kabid Intelkam Polda, Kepala Biro Perekonomian Setdaprovsu, Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia dan Gerakan Buruh Bangkit (GERBANG) Sumut. Rapat Dengar Pendapat ini dibuka oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara Rahmansyah Sibarani dan dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi E DPRD-SU Hendra Cipta, SE serta didampingi oleh Anggota Komisi E H. Marajaksa Harahap, Budieli Laia, S.Pd, dan Irwan Simamora, SH.

Dalam hal ini pihak buruh/serikat yang diwakili oleh Willy Agus Utomo selaku Koordinator Gerbang Sumut meminta DPRD Provinsi Sumatera Utara mengawal sepuluh kasus yang merugikan hak-hak normatif pekerja/buruh yang masih menggantung sampai sekarang. Willy juga merincikan perusahaan-perusahaan pelanggar hak normatif dan melakukan PHK secara semena-mena diantaranya : PT. Perkebunan Sumut (PSU), PT. Agung Agro Lestari, PT. Bintang Mutiara Cemerlang, PT. Nagali Semangat Jaya, PT. G4S Cash Servis, PT. Alam Laut Sejahtera, PT. Tamtama Mulia Abadi, PT. Indomarco Adi Prima, PT. Asahan Crumb Rubber dan PT. Sumatera Timberindo Industri (STI) serta kasus tenggelamnya Kapal KM Mega Top III di Sibolga. Kesepuluh kasus ini sudah dilaporkan ke Dinas Ketenagakerjaan Sumatera Utara dan UPT. Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah VI tapi belum ada penanganan yang jelas hingga sekarang.

Rapat Dengar Pendapat ini diakhiri dengan kesimpulan bahwa Komisi E DPRD Provinsi Sumatera Utara akan segera memanggil semua manajemen perusahaan yang tidak menyelesaikan konflik hubungan industrial dengan pekerjanya. Berkaitan dengan kasus - kasus yang merugikan hak-hak normatif pekerja/buruh akan menjadi fokus Komisi E DPRD Provinsi Sumatera Utara serta akan membentuk Panitia Khusus (pansus) untuk merespon adanya perselisihan tenaga kerja di Sumatera Utara. Khusus kasus PT. Perkebunan Sumut, Komisi E DPRD Provinsi Sumatera Utara akan menyurati manajemen PT. Perkebunan Sumut agar melakukan eksekusi anjuran dari Dinas Ketenagakerjaan Sumatera Utara untuk membayar hak-hak pekerja yang terkena PHK