SELAMAT TAHUN BARU ISLAM 1 MUHARRAM 1442 H
DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA KE - 75
AYO MENYEMARAKKAN PERINGATAN HUT Ke - 75 KEMERDEKAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020
Disiplin Cegah Penyebaran Virus Corona (Covid-19) Mulai dari Diri Sendiri
Himbauan Ketua DPRD Sumatera Utara
DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
Rumah Adat Sumatera Utara
Daerah Wisata Sumatera Utara
Rumah Ibadah Sumatera Utara

Komisi E DPRD Provinsi Sumatera Utara melaksanakan Rapat Dengar Pendapat terkait pengaduan pengutipa

Posted June 30, 2020
Written by user
Category Umum
Komisi E DPRD Provinsi Sumatera Utara melaksanakan Rapat Dengar Pendapat terkait pengaduan pengutipan terhadap siswa baru

Senin (29/06/2020) Komisi E DPRD Provinsi Sumatera Utara melaksanakan Rapat Dengar Pendapat dengan Kemenag Provinsi Sumatera Utara, Kepala Sekolah MAN 1 Medan, Kepala Sekolah MAN 2 Medan, Kepala Sekolah MAN 3 Medan, Kepala Sekolah MAN 4 Medan terkait adanya pengaduan tentang dugaan pengutipan uang komite dan pembangunan terhadap siswa baru.

Rapat Dengar Pendapat ini dibuka oleh Ketua Komisi E DPRD Provinsi Sumatera Utara Dimas Tri Adji didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara Rahmansyah Sibarani dan Anggota Komisi E DPRD Provinsi Sumatera Utara. Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag Sumut Mustafid mengatakan bahwa pengutipan atau penggalangan dana yang dilakukan oleh Madrasah kepada orang tua mengacu kepada Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 16 Tahun 2020 tentang Komite Madrasah.

Dalam melakukan pengutipan dana tersebut, Madrasah mengacu pada PMA No. 16 Tahun 2020. Namun, teknisnya berbeda setiap madrasah. "Setiap madrasah punya RKTM (Rencana Kerja Tahunan Madrasah), setelah ada RKTM maka dibuat RAPBM (Rencana Anggaran Pendapatan Belanja). Kemudian dibuat proposal diajukan ke Komite yang dibuat kepala madrasah, yang mana setiap madrasah uang sumbangan sukarelanya berbeda-beda," jelas Mustafid.

Menanggapi hal ini, Anggota Komisi E Mara Jaksa Harahap menegaskan bahwa sumbangan sukarela yang diminta oleh pihak Madrasah kepada orang tua murid tidak boleh dipatokkan jumlahnya apalagi dalam kondisi pandemi Covid-19 saat ini.Sedangkan, Jafaruddin Harahap (Anggota Komisi E) menilai Kanwil Kemenag Sumatera Utara harus proaktif tentang pengutipan di MAN dan peruntukannya. Menurut Dimas Tri Adji, kutipan atau sumbangan hanya boleh dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan madrasah dan prioritas serta urgensi yang ada, sehingga perlu ada evaluasi kembali terhadap semua kutipan yang telah dilakukan Komite Madrasah. Kemenag Sumut juga harus bertanggung jawab melakukan pembinaan kepada Madrasah MAN karena selama ini banyak pengaduan dan keluhan yang diterima Komisi E DPRD Provinsi Sumatera Utara