SELAMAT TAHUN BARU ISLAM 1 MUHARRAM 1442 H
DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA KE - 75
AYO MENYEMARAKKAN PERINGATAN HUT Ke - 75 KEMERDEKAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020
Disiplin Cegah Penyebaran Virus Corona (Covid-19) Mulai dari Diri Sendiri
Himbauan Ketua DPRD Sumatera Utara
DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
Rumah Adat Sumatera Utara
Daerah Wisata Sumatera Utara
Rumah Ibadah Sumatera Utara

RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI B DPRD PROVINSI SUMATERA TERKAIT PENOLAKAN MASYARAKAT SEKITAR KAWASAN D

Posted July 27, 2020
Written by user
Category Umum
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI B DPRD PROVINSI SUMATERA TERKAIT PENOLAKAN MASYARAKAT SEKITAR KAWASAN DANAU TOBA TENTANG RENCANA RELOKASI AREA KERAMBA JARING APUNG (KJA)

Senin (27/07/2020), Komisi B DPRD Provinsi Sumatera Utara (DPRD Provsu) mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT. Aquafarm Nusantara, PT. Suri Tani Pemuka Tilapia Culture dan Perwakilan Forum Komunikasi Kawasan Danau Toba (KDT) dengan agenda Pembahasan tentang penolakan rencana relokasi area keramba jaring apung (KJA) di Kawasan Danau Toba. RDP ini dipimpin oleh Ketua Komisi B Viktor Silaen, SE, MM dan dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Provsu Rahmansyah Sibarani dan Wakil Ketua Komisi B Zeira Salim Ritonga, SE serta Anggota Komisi B DPRD Provsu.
 
Dalam RDP tersebut, Perwakilan Forum Komunikasi KDT mengatakan bahwa masyarakat sekitar Danau Toba menolak rencana PT. Aquafarm Nusantara untuk relokasi area KJA di Kawasan Danau Toba dari perairan Ajibata ke kawasan Porsea, Uluan dan Balige. Hal ini disebabkan karena bertentangan langsung dengan PERPRES No. 81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan sekitarnya, dimana dalam pasal 6 tertulis “Penataan ruang Kawasan Danau Toba bertujuan untuk mewujudkan pelestarian Kawasan Danau Toba sebagai air kehidupan (Aek Natio) masyarakat, ekosistem, dan kawasan kampung masyarakat adat Batak; pengembangan kawasan pariwisata berskala dunia yang terintegrasi dengan pengendalian kawasan budi daya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta adaptif terhadap bencana alam”. PT. Aquafarm Nusantara juga diduga melanggar lokasi KJA dimana lokasi tersebut masuk dalam Zona A3.1 yang merupakan zona perairan daerah pintu masuk air Danau Toba sehingga tidak sesuai dengan peruntukkannya dan tidak diperbolehkan untuk budidaya perikanan. Kegiatan budidaya perikanan KJA PT. Aquafarm Nusantara hanya memiliki SK Gubernur Sumatera Utara yang terbit tanggal 15 Oktober 2009. Berdasarkan Keputusan Gubsu No. 188.44/213/KPTS/2017 tentang Daya Tampung Beban Pencemaran dan Daya Dukung Danau Toba untuk Budidaya Perikanan diputuskan bahwa daya dukung maksimum Danau Toba untuk budidaya perikanan adalah 10.000 ton ikan/tahun, faktanya        PT. Aquafarm Nusantara telah melebihi daya dukung maksimum tersebut . Atas dasar ini lah Perwakilan Forum Komunikasi KDT meminta agar PT. Aquafarm Nusantara untuk relokasi keluar dari KDT dan berharap kepada Pemda Kab/Kota tidak mengeluarkan izin apapun terkait keputusan relokasi.
 
Menanggapi permasalahan tersebut, Komisi B DPRD Provsu mempertanyakan masalah perizinan serta ide relokasi yang akan dilakukan PT. Aquafarm Nusantara. Parsaulian Tambunan mengatakan bahwa berdasarkan fakta dilapangan, KJA yang dilakukan oleh PT. Aquafarm Nusantara dan PT. Suri Tani Pemuka Tilapia Culture lebih banyak memiliki dampak negatif bagi masyarakat sekitar KDT dan Beliau sangat tidak setuju jika relokasi masih berada di KDT karena Danau Toba merupakan kawasan pariwisata berskala dunia.
 
Terkait zona lokasi KJA, kedua perusahaan yang hadir dalam rapat tersebut menyatakan bahwa lokasi budidaya perikanan mereka berada di zona perairan 4 (zona A4) yang memang diperuntukan untuk budidaya perikanan. Menanggapi hal tersebut, Komisi B akan melakukan peninjauan lapangan karena menurut data yang ada lokasi KJA berada di kedalaman 0 – 50 meter / zona perairan 1 (Zona A1) dan apabila dalam peninjauan tersebut ditemukan ketidaksesuaian dengan penetapan zona perairan maka DPRD Provinsi Sumatera Utara akan merekomendasikan bahwa kedua perusahaan tersebut telah melanggar aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah