SELAMAT TAHUN BARU ISLAM 1 MUHARRAM 1442 H
DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA KE - 75
AYO MENYEMARAKKAN PERINGATAN HUT Ke - 75 KEMERDEKAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020
Disiplin Cegah Penyebaran Virus Corona (Covid-19) Mulai dari Diri Sendiri
Himbauan Ketua DPRD Sumatera Utara
DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
Rumah Adat Sumatera Utara
Daerah Wisata Sumatera Utara
Rumah Ibadah Sumatera Utara

AUDIENSI HUTAN RAKYAT INSTITUTE (HARI) DENGAN KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA

Posted August 4, 2020
Written by user
Category Umum
AUDIENSI HUTAN RAKYAT INSTITUTE (HARI) DENGAN KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA


 
Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara Drs. Baskami Ginting didampingi Sekretaris Komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara Jonius T.P. Hutabarat, Staf Ahli Ketua DPRD Provinsi Sumatera Sarma Hutajulu, menerima Audiensi dari Pengurus Hutan Rakyat Institute (HARI) Senin, 04/08/2020 diruang Rapat Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Utara.
Saurlin Siagian selaku Anggota HARI menjelaskan bahwa Hutan Rakyat Institute (HARI) terdiri dari gabungan Organisasi Masyarakat Adat, AMAN SUMUT, Perempuan AMAN SUMUT, BPAN SUMUT, BPRPI, BAKUMSU.
Anggota HARI Ansopin, SE menjelaskan bahwa Ratifikasi (Legalisasi) Peraturan Provinsi Tentang Pendaftaran masyarakat adat di Sumatera Utara sangat dibutuhkan dikarenakan adanya konflik yang tinggi, kriminalisasi dan pemenjaraan masyarakat adat dalam tiga (3) tahun terakhir.  Kami mengharapkan agar ranperda pengakuan masyarakat adat segera di sahkan agar hak-hak masyarakat adat dapat terlindungi sebagai benteng pancasila.

            
Sarma Hutajulu Staf Ahli Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara yang juga Anggota HARI menambahkan bahwa percepatan Ratifikasi Perda tentang pendaftaran Masyarakat Adat di Sumatera Utara di prakarsai oleh HARI bersama dengan Aliansi nya dan Masyarakat Adat di Sumatera Utara sejak tahun 2017 yang telah memasuki proses panjang. Rancangan peraturan tersebut telah diajukan ke DPRD Provinsi Sumatera Utara dengan memasukkan rancangan Naskah Akademik Masyarakat Adat Tahun 2020 yang menghadirkan para ahli dan komunitas adat dari berbagai daerah sehingga diharapkan rancangan Undang-undang masyarakat adat di Sumatera Utara dapat terlaksana.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara Drs. Baskami Ginting mengatakan bahwa terkait permasalahan ini akan segera disampaikan dengan Komisi A dan Bapemperda DPRD Provinsi Sumatera Utara selanjutnya dimasukkan kedalam Rapat Kerja (RAKER) dan segera di Paripurna kan.

             

Sekretaris Komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara Jonius T.P. Hutabarat, mengatakan Komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara akan mendorong percepatan pengesahan Ranperda pengakuan masyarakat adat bersama Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Utara dan Bapemperda DPRD Provinsi Sumatera Utara.