SELAMAT TAHUN BARU ISLAM 1 MUHARRAM 1442 H
DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA KE - 75
AYO MENYEMARAKKAN PERINGATAN HUT Ke - 75 KEMERDEKAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020
Disiplin Cegah Penyebaran Virus Corona (Covid-19) Mulai dari Diri Sendiri
Himbauan Ketua DPRD Sumatera Utara
DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
Rumah Adat Sumatera Utara
Daerah Wisata Sumatera Utara
Rumah Ibadah Sumatera Utara

KETUA DPRD-SU MENERIMA AUDIENSI PW HIMPAUDI PROVSU

Posted August 4, 2020
Written by user
Category Umum
KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA MENERIMA AUDIENSI PENGURUS WILAYAH HIMPUNAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN ANAK USIA DINI INDONESIA (HIMPAUDI)
PROVINSI SUMATERA UTARA



 
Selasa, 04/08/2020, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara Drs. Baskami Ginting menerima Audiensi dari Pengurus Wilayah Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI) Provinsi Sumatera Utara diruang Rapat Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Utara.
Dalam pertemuan tersebut Aminah Yunus Rasyid, S.Pd, MM selaku Ketua didampingi Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota HIMPAUDI Provinsi Sumatera Utara menjelaskan bahwa HIMPAUDI suatu organisasi yang menghimpun unsur Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia secara nasional. Aminah Yunus Rasyid, S.Pd, MM juga memaparkan Hasil Rapat Kerja Nasional II (Rakernas II) HIMPAUDI dengan Komisi X DPR RI yang membahas Dikotomi Paud Formal-Non Formal serta dampaknya terhadap Mutu dan Kesejahteraan Pendidik Paud Non Formal serta Usulan Perubahan Undang-Undang Guru dan Dosen.
Menurut Undang-Undang Sisdiknas bagian ketujuh, Pendidikan Anak Usia Dini Pasal 28 layanan Paud terdiri dari Paud pada jalur pendidikan Formal (Taman Kanak-kanak/TK, Raudatul Athfal/RA atau bentuk lain yang sederajat) dan Non Formal (Kelompok Bermain/KB, Taman Penitian Anak/TPA, atau bentuk lain yang sederajat.

 

 
Selanjutnya HIMPAUDI ingin melakukan usulan Revisi UU Sisdiknas yang bersumber dari Pasal 39 UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan usulan perubahan UU Guru dan Dosen pada Bab I ketentuan umum UU Pasal I No. 1 UU Guru dan Dosen 14/2005 dan Bab II tentang kedudukan, fungsi dan tujuan Pasal 2 ayat 1. Selanjutnya HIMPAUDI berharap Pemprovsu dapat lebih memperhatikan kesejahteraan Guru Paud di Kabupaten/Kota dan HIMPAUDI ingin mengusulkan agar dibentuk Perda mengenai Guru Paud.
 

 
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara Drs. Baskami Ginting menyarankan agar Pengurus HIMPAUDI Perwakilan Sumatera Utara menyiapkan Proposal untuk direkomendasikan ke Komisi E DPRD Provinsi Sumatera Utara agar menjadi bahan dialog dan pertimbangan untuk dibawa ke Pemerintah Pusat.