SELAMAT TAHUN BARU ISLAM 1 MUHARRAM 1442 H
DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA KE - 75
AYO MENYEMARAKKAN PERINGATAN HUT Ke - 75 KEMERDEKAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020
Disiplin Cegah Penyebaran Virus Corona (Covid-19) Mulai dari Diri Sendiri
Himbauan Ketua DPRD Sumatera Utara
DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
Rumah Adat Sumatera Utara
Daerah Wisata Sumatera Utara
Rumah Ibadah Sumatera Utara

UNJUK RASA ALIANSI GERAKAN BURUH BANGKIT - SUMATERA UTARA I (GERBANG – SUMUT)

Posted August 18, 2020
Written by user
UNJUK RASA ALIANSI GERAKAN BURUH BANGKIT - SUMATERA UTARA I (GERBANG – SUMUT)
 
Aliansi Gerakan Buruh Bangkit - Sumatera Utara I (GERBANG – SUMUT)  melakukan unjuk  rasa ke Kantor DPRD Provsu Selasa, tanggal  18 Agustus 2020, dengan jumlah massa ± 50 (lima puluh) orang dan delegasi diterima oleh Bapak Hendro Susanto (Ketua Komisi A) DPRD Provinsi Sumatera Utara.
 
Delegasi Aliansi Gerakan Buruh Bangkit - Sumatera Utara I (GERBANG – SUMUT). Menuntut 9 (Sembilan) pernyataan sikap yang tercantum dalam statement/pernyataan sikap sebagai berikut:
  1. Tolak Omnibus Law Cipta Kerja.
  2. Negara Bertanggung Jawab penuh atas PHK terhadap Pekerja/Buruh dengan alasan Covid-19/Virus Corona.
  3. Tolak Tenaga Kerja Asing (Kasar/Unskill).
  4. Copot Menaker - RI : IDA FAUZIYAH.
  5. Tetapkan UU Perlindungan Buruh Perkebunan Kelapa Sawit.
  6. Agar Mendikbud - RI menggratiskan biaya pendidikan selama pandemi Covid-19/Virus Corona.
  7. Agar Kapoldasu mengadakan Deks Ketenagakerjaan di Poldasu.
  8. Agar Gubsu dan DPRD-Provsu menambah kuantitas, kualitas dan anggaran bagi lembaga Pengawasan Ketenagakerjaan Disnakersu.
  9. Agar Kadisnaker Ketenagakerjaan Provsu segera menyelesaikan masalah Ketenagakerjaan di Sumatera Utara. 

Menyikapi aspirasi yang telah diterima oleh Bapak Hendro Susanto (Ketua Komisi A) DPRD Provsu menyampaikan bahwa:
  • Mengapresiasi kedatangan dari Aliansi Gerakan Buruh Bangkit - Sumatera Utara I (GERBANG – SUMUT).
  • Statement/Penyataan sikap diterima dan akan disampaikan ke Komisi A untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku.
  • Menyampaikan surat secara resmi ke DPRD Provinsi Sumatera Utara agar dapat dijadwalkan dalam Rapat Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Utara untuk Rapat.
  • Aspirasi/Statement akan diteruskan ke DPR-RI, KSP (Kantor Staf Presiden), dan Menteri Ketenagakerjaan