DIRGAHAYU KE 75 TNI
SELAMAT HARI KESAKTIAN PANCASILA
SELAMAT TAHUN BARU ISLAM 1 MUHARRAM 1442 H
AYO MENYEMARAKKAN PERINGATAN HUT Ke - 75 KEMERDEKAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020
Disiplin Cegah Penyebaran Virus Corona (Covid-19) Mulai dari Diri Sendiri
Himbauan Ketua DPRD Sumatera Utara
DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
Rumah Adat Sumatera Utara
Daerah Wisata Sumatera Utara
Rumah Ibadah Sumatera Utara

KUNJUNGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA KOMISI A DPRD KOTA TANJUNG BALAI KE DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA

Posted October 14, 2020
Written by user
Category Umum
KUNJUNGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA KOMISI A DPRD KOTA TANJUNG BALAI KE DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA


 
Rabu, 14/10/2020. Pimpinan dan Anggota Komisi A Kota Tanjung Balai melakukan Kunjungan Kerja ke DPRD Provinsi Sumatera Utara. Kunjungan ini dipimpin oleh Dahman Sirait, SH Ketua Komisi A DPRD Kota Tanjung Balai dan diterima oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara Rahmansyah Sibarani di Ruang Banggar DPRD Provinsi Sumatera Utara.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara Rahmasyah Sibarani mengucapkan selamat datang dan menyambut baik kedatangan kunjungan kerja DPRD Kota Tanjung Balai ke DPRD Provinsi Sumatera Utara.

 

 
Dalam sambutannya, Dahman Sirait, SH Ketua Komisi A DPRD Kota Tanjung Balai mengucapkan terima kasih atas sambutan Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara Rahmansyah Sibarani yang telah memfasilitasi dan menyambut baik kedatangan Pimpinan dan Anggota Komisi A DPRD Kota Tanjung Balai.
Dahman Sirait, SH menyampaikan maksud kedatangannya ke DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam rangka Konsultasi dan koordinasi tentang UU Omnibus Law Cipta Kerja yang menimbulkan polemik di tengah masyarakat di Kantor DPRD Kabupaten Deli Serdang dan Kantor DPRD Provinsi Sumatera Utara.

 

 
Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara Rahmansyah Sibarani menjelaskan mengenai isu-isu RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang meresahkan masyarakat bahwa ada beberapa poin tuntutan buruh yang menyangkut tentang UU Omnibus Law secara langsung. Ditegaskan Rahmansyah Sibarani bahwa poin-poin tuntutan tersebut semuanya hoax. Poin tuntutan yang dimaksud antara lain mengenai pengurangan nilai pesangon dari 32 bulan upah menjadi 25 bulan. Beliau menyampaikan dalam undang–undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, pesangon PHK diatur maksimal hingga 32 kali upah. Sedangkan dalam RUU Cipta kerja, perhitungan pesangon PHK di ubah menjadi 19 kali upah di tambah 6 kali jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) sehingga totalnya menjadi 25 kali upah.
Beliau juga menegaskan masyarakat yang menyampaikan unjuk rasa ke kantor DPRD Provinsi Sumatera Utara termasuk unjuk rasa terkait RUU Omnibus Law di pastikan bahwa DPRD Provinsi Sumatera Utara hanya meneruskan Aspirasi tersebut karena ini wewenang tugas dan Tanggung Jawab DPR RI.

 

 
Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara Rahmansyah Sibarani berharap semoga permasalahan mengenai isu-isu tentang RUU Omnibus Law Cipta Kerja dapat segera tuntas dan mendapat titik terang sehingga nantinya dapat mendorong dan memajukan perekonomian di Negara Indonesia maupun di Provinsi Sumatera Utara.