DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
Rumah Adat Sumatera Utara
Daerah Wisata Sumatera Utara
Rumah Ibadah Sumatera Utara

KODE ETIK



PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR  10 / K/ 2015
TENTANG
KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA
 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PIMPINAN DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA,

 
MENIMBANG :
 
a. bahwa Anggota DPRD adalah Wakil Rakyat yang memiliki kewenangan untuk menjalankan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan untuk menjamin berjalannya fungsi pemerintahan di daerah yang dipil h oleh rakyat melalui Pemilihan Umum  ;
b.  bahwa untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Anggota DPRD wajib menaati Kode Etik sebagai norma yang wajib dipatuhi  oleh setiap Anggota DPRD untuk menjaga  martabat,  kehormatan, citra, dan kredibilitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c.  bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ketentuan mengenai kode etik diatur dengan Peraturan DPRD tentang Kode Etik;
d.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b  dan  huruf  c,  perlu  menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sum atera Utara.
 
MENGINGAT :

 
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara Jo Peraturan Pemerint ah Nomor 21 Tahun 1950 tent ang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 64 , Tambahan Lemabaran Negara Nomor 1103 ;
2.   Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389 );
3.   Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republi k Indonesia Tahun  2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015  tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor  2  Tahun 2014  tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657 );
4.   Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan  Peraturan Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republi k Indonesia Tahun 2010 Nomor 22 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republi k Indonesia Tahun 2014  Nomor 32);
6.   Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sum atera Utara Nomor 4/ K/ 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara.
 
MEMUTUSKAN:
 
MENETAPKAN : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA.
 
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
 
1.   Daerah adalah Provinsi Sum atera Utara;
2.   Pemerintahan    Daerah    adalah    penyelenggaraan  urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republi k Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
3.   Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4.   Gubernur  adalah Gubernur  Sumatera Utara ;
5.   Wakil Gubernur  adalah Wakil Gubernur  Sumatera Utara;
6.   Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Provinsi Sumatera Utara;
7.   Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
8.   Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
9.   Pimpinan Komisi adalah Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi DPRD Provinsi Sumatera Utara;
10. Pimpinan Fraksi  adalah  Ketua,  Wakil  Ketua  dan  Sekretaris Fraksi DPRD Provinsi Sum atera Utara;
11. Pimpinan   Alat Kelengkapan   Dewan   adalah   mereka  yang mempunyai jabatan pada str uk tur alat kelengkapan DPRD Provinsi Sum atera Utara;
 
12.  . Badan  Kehormatan  adalah  Badan  Kehormatan  DPRD Provinsi Sumatera Utara;
13.  . Pihak  Lain  adalah  kumpulan  anggota  masyarakat  yang atas dasar kesamaan tertentu menghimpun  diri  ke  dalam suatu wadah  dan berjuang  atas   nama   kepentingan kelompok dan/ atau  organisasi  seperti  Tokoh  Masyarakat, Alim Ulama, Cerdik Pandai, Pemuda,  Buruh,  Mahasiswa, Petani, Nelayan, Lembaga Adat, Wartawan, LSM, dan lain sebagainya;
14.  . Kode  etik  DPRD  yang  selanjutnya  disebut  kode  etik, adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk  menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD;
15.  . Anggaran   Pendapatan    dan    Belanja  Daerah,  selanjutnya disingkat     APBD,     adalah     rencana     keuangan tahunan pemerintahan daerah yang  ditetapkan dengan peraturan daerah;
16.  .  Perjalanan     Dinas    adalah     perjalanan     Pimpinan Dewan dan/ atau Anggota Dewan untuk kepentingan daerah / negara dalam   hubungan   pelaksanaan   tugas   dan wewenang sebagaimana    ditetapkan    dalam     peraturan perundang- undangan,  baik  yang  dilakukan  di dalam wilayah Republik Indonesia maupun di luar batas wilayah Republik Indonesia;
17.  . Rahasia DPRD   adalah   sesuatu   kegiatan   yang   berkaitan dengan tugas DPRD yang menurut sifat dan bentuknya belum dapat diinform asikan kepada pihak lain sampai batas waktu yang telah ditentukan atau sampai masalah tersebut sudah dinyatakan terbuka untuk umum ;
18.  .  Rehabilitasi    adalah     pernyataan     pemulihan    nama baik Pimpinan Alat Kelengkapan dan Anggota  DPRD  yang  tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik, tata tertib atau peraturan perundang-undangan lainnya;
 
BAB  II
PENGERTIAN, ASAS, DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 2
 
Kode etik  adalah  norma  yang wajib  dipatuhi oleh  setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
 
Bagian Kedua
Asas
Pasal 3
 
(1)   Kode Etik DPRD disusun berasaskan:
a.  Keadilan;
b.  Moralitas
c. Objektifitas;
d. Kebebasan;
e.  Solidaritas; dan
f.  Tanggungjawab
(2)   Asas Keadilan berarti, adanya perlakuan yang sama antar  semua Anggota DPRD, seimbang antara hak dan kewajiban, serta tidak membeda-bedakan semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan DPRD.
(3)   Asas Moralitas berarti,  setiap Anggota DPRD  dalam menjalankan hak  dan kewajibannya  dilandasi dengan keluhuran etika, berdedikasi serta menjunjung tinggi norma dan sopan santun sesuai dengan budi pekerti  Bangsa.
(4)   Asas Objektifitas berarti, memandang semua persoalan, semua pemangku kepentingan berdasarkan fakta dan kondisi yang ada, tidak berprasangka, serta dapat mengambil kesimpulan secara rasional dengan penuh tanggung jawab.
(5)   Asas Kebebasan berarti, setiap Anggota  DPRD  dapat menjalankan seluruh hak-hak konstitusionalnya secara penuh tanpa dihalang-halangi oleh kekuatan  manapun  di  luar  dari struktur dan mekanisme kerja DPRD.
(6)   Asas Solid aritas berarti, setiap Anggota DPRD harus merasa dirinya adalah bagian dari struktur DPRD yang semua anggotanya harus diperlakukan secara adil , penuh persaudaraan, setia kawan dalam mencapai tujuan-tujuan DPRD.
(7)   Asas Tanggung jawab berarti, setiap tindakan Anggota DPRD dalam menjalankan hak dan kewajibannya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, bangsa dan negara serta kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 
Bagian Ketiga
Tujuan
Pasal 4
 
Tujuan Kode Etik adalah:
a.  Untuk menjaga sikap dan tingkah laku Anggota DPRD dalam menjalankan fungsi, hak dan kewajibannya;
b.  sebagai pedoman Anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai tata kerja, tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah, tata hubungan antar Anggota DPRD dan tata hubungan antara Anggota DPRD dengan pihak lain;
c.  sebagai pedoman Anggota  DPRD  dalam penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban dan sanggahan baik di dalam rapat maupun di  luar rapat; dan
d.  sebagai acuan dalam pemberian sank si dan rehabili tasi bagi Anggota DPRD.
 
BAB III
SIKAP DAN PRILAKU
Pasal 5
 
Sikap dan prilaku Anggota  DPRD:
a.  bert aqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b.  berjiwa Pancasila dan mengemban amanah Undang-Undang Dasar Negara Republi k Indonesia Tahun 1945 serta mematuhi peraturan perundang-undangan lainnya;
c.  mempertahankan keutuhan Negara serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
d.  menjunjung tinggi demokrasi dan hak azasi manusia;
 
e.  memiliki integritas tinggi dan jujur ;
f.   menegakkan kebenaran dan keadilan;
g.  memperjuangkan aspirasi masyarakat tanpa memandang perbedaan suku , agama, ras, asal usul, golongan, dan jenis kelamin;
h.  mengutamakan pelaksanaan tugas dan kewajiban Anggota DPRD daripada kegiatan lain di luar tugas dan kewajiban  DPRD;
i.   menjunjung tinggi sumpah jabatan dan menaati serta melaksanakan Tata Tertib DPRD dan Kode Etik dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab; dan
j.   menaati ketentuan mengenai kewajiban dan larangan bagi anggota DPRD sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan.
 
BAB IV
KEWAJIBAN ANGGOTA DPRD
Pasal 6
 
Anggota DPRD mempunyai kewajiban:
a.  memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
b.  melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republi k Indonesia Tahun 1945  dan menaati peraturan perundang-undangan;
c.  mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republi k Indonesia;
d.  mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
e.  memperjuangkan kepentingan rakyat;
f.  menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
g.  menaati tata tertib dan kode etik;
h.  menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
i.   menyerap  dan  menghimpun   aspirasi   konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
j.   menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat;
k.  memberikan pert anggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya; dan
l.   melaporkan kekayaan secara jujur dan benar sesuai peraturan perundang-undangan.
 
BAB V
ETIKA TATA KERJA
Pasal 7
 
(1)   Dalam menjalankan tata kerja, Anggota DPRD berkewajiban:
a.  menunjukkan profesionalisme sebagai Anggota DPRD;
b.  melaksanakan tugas dan kewajiban demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat;
c.  berupaya meningkatkan kualitas dan kinerja;
d.  mengikuti seluru h agenda kerja DPRD, kecuali  berhalangan dan memberitahuk an secara lisan atau terrtulis kepada Pimpinan Fraksi;
e.  menghadiri rapat DPRD secara fisik dan  menandatangani daftar hadir;
f.   bersikap  sopan  dan santun  serta   senantiasa   menjaga ketertiban pada setiap rapat DPRD;
g.  menjaga rahasia term asuk hasil rapat yang disepakati untuk dirahasiakan sampai dengan dinyatakan terbuka untuk  umum ;
h.  memperoleh izin tertulis dari pejabat yang berwenang untuk perjalanan  dinas ke luar negeri   yang   dibiayai oleh APBD / APBN;
i.   melaksanakan perjalanan dinas atas izin tertulis dan/ atau penugasan dari Pimpinan DPRD, serta berdasarkan ketersediaan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
j.    tidak menyampaikan hasil dari suatu rapat DPRD yang tidak dihadirinya kepada pihak lain; dan
k.  tidak membawa anggota keluarga dalam perjalanan dinas, kecuali atas alasan tertentu dengan sepengetahuan Pimpinan DPRD;
(2)   Dalam hal Anggota DPRD tidak dapat mengikut i agenda kerja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, wajib mendapat izin dari Pimpinan Fraksi.
 
BAB VI
TATA HUBUNGAN ANGGOTA DPRD
Bagian Kesatu
Bentuk Hubungan
Pasal 8
 
Bentuk  hubungan Anggota DPRD terdiri dari:
a.  Hubungan antar Anggota DPRD;
b.  Hubungan antara Anggota DPRD dengan Pemerintah Daerah; dan
c.  Hubungan Anggota DPRD dengan Pihak Lain.
 
Bagian Kedua
Hubungan antar Anggota DPRD
Pasal 9
 
(1)   Hubungan antar sesama Anggota DPRD dilakukan dengan prinsip saling menghormati, menghargai, setiakawan untuk mencapai maksud dan tujuan DPRD, sportif dan menghindari terjadinya persaingan yang tidak sehat.
(2)   Antar sesama Anggota DPRD dilarang saling ejek, atau mengeluarkan kata-kata yang kasar dan tidak pantas untuk diucapkan yang dapat menimbulkan rasa tidak senang satu sama lain, sehingga dapat merendahkan harkat dan martabat sebagai Anggota DPRD.
 
Bagian Ketiga
Hubungan antara Anggota DPRD dengan Pemerintah Daerah
Pasal 10
 
(1)   Hubungan Anggota DPRD dengan Pemerintah Daerah dibangun atas dasar kesetaraan dan kemitraan.
(2)   Dalam menjalankan hubungan dengan Pemerintah Daerah, Anggota DPRD wajib bersikap adil , kritis, jujur , terbuka, akomodatif, responsif, proaktif dan profesional.
 
(3)   Hubungan dengan Pemerintah Daerah tidak boleh dipergunakan untuk mendapatkan kemudahan, atau memperoleh sesuatu pekerjaan atau keuntungan tertentu.
 
Bagian Keempat
Hubungan Anggota DPRD dengan Pihak Lain
Pasal 11
 
(1)   Hubungan  antara Anggota  DPRD  dengan  pihak  lain  dan  / atau konstituen dilakukan untuk melaksanakan kehidupan demokrasi yang sehat  dalam penyelenggaraan pemerint ahan di daerah.
(2)   Dalam menjalankan hubungan dengan pihak lain dan / atau konstituen, Anggota DPRD wajib bersikap adil , akomodatif, aspiratif, responsif, proaktif, proporsional dan profesional.
(3)   Anggota DPRD wajib menerima kun jungan pihak lain dan / atau konstituen di gedung DPRD dalam bentuk audensi, konsultasi, unjuk rasa atau bentuk pertemuan lainnya guna menyampaikan aspirasi.
(4)   Hasil pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib ditindaklanjuti oleh Anggota DPRD sesuai dengan  kewenangan dan kapasitasnya.
 
BAB VII
ETIKA RAPAT, PENYAMPAIAN PENDAPAT DAN KERAHASIAAN
Bagian Kesatu
Etika Rapat
Pasal 12
 
(1)   Anggota DPRD wajib menghadiri semua jenis rapat yang telah diagendakan dengan tepat waktu .
(2)   Dalam hal Anggota DPRD berhalangan hadir dalam rapat, wajib memberitahukannya kepada Pimpinan Rapat atau kepada Pimpinan  Fraksi.
(3)   Selama rapat berlangsung, Anggota DPRD tidak diperkenankan:
a.  meninggalkan  ruangan  rapat  tanpa izin  Pimpinan   Rapat, terkecuali meninggalkan ruang rapat tersebut dapat dipandang sebagai ekspresi atau pernyataan sikap politik Anggota DPRD yang bersangkutan baik atas nama pribadi maupun atas nama Fraksi;
b.  menggunakan alat komunikasi atau alat sejenisnya yang dapat mengganggu jalann ya rapat;
c.  memotong pembicaraan Anggota DPRD yang sedang menyampaikan pendapat yang telah mendapat izin berbicara dari Pimpinan Rapat;
d.  berbuat sesuatu keributan atau kegaduhan  atau  perbuatan  lain sehingga dapat menarik perhatian peserta rapat lainnya yang dapat mengakibatkan terganggunya konsentrasi peserta rapat yang sedang berbicara atas izin Pimpinan Rapat;
e.  menggunakan kata-kata yang tidak pantas diucapkan, atau kata-kata yang tidak sopan di  dalam rapat;
f.   merokok;
g.  membaca surat kabar atau bahan bacaan lain yang tidak ada hubungann ya dengan permasalahan yang sedang dibahas di dalam rapat;
h.  tidur ;
i.    melakukan perbuatan-perbuatan lain yang dapat dipandang mengganggu jalannya rapat.
(4)   Untuk kepentingan kelancaran rapat, Pimpinan Rapat dapat menegur Anggota Dewan yang melakukan pelanggaran terhadap hal yang tidak  diperkenankan  sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan i.
(5)   Ketidakhadiran Anggota DPRD secara fisik sebanyak  6  (enam) kali berturut -turut  dalam rapat-rapat  DPRD  tanpa pemberitahuan kepada Pimpinan Fraksi atau Pimpinan Rapat  merupakan pelanggaran Kode Etik;
 
Pasal 13
 
(1)   Dalam menghadiri Rapat Paripurna DPRD, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan pakaian:
a.   Sipil harian dalam hal rapat direncanakan tidak  akan mengambil Keputusan DPRD; dan
b.  Sipil resmi dalam hal rapat direncanakan akan mengambil keputusan DPRD.
(2)   Dalam menghadiri Rapat Paripurna DPRD yang bersifat Istimewa, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional dan bagi wanita berpakaian nasional atau menyesuaikan.
(3)   Dalam melakukan kunjungan kerja atau peninjauan lapangan, Pimpinan dan Anggota DPRD memakai pakaian sipil harian atau pakaian dinas harian lengan panjang ;
(4)   Khusus untuk hari Jumat yang tidak di agendakan untuk Rapat Paripurna, Pimpinan dan Anggota Dewan dapat mengenakan pakaian seragam yang bercorak khusus Sumatera Utara.
 
Bagian Kedua
Etika Menyampaikan Pendapat
Pasal 14
 
(1)   Anggota  DPRD  dalam  menjalankan  fungsi  dan  kewenangannya
dapat menyampaikan pendapat baik di dalam  rapat  maupun di luar rapat secara lisan ataupun tulisan.
(2)   Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan bahasa yang sopan, dan etika yang santun dan bermoral, bukan merupakan fitnah  atau  tuduhan  tanpa bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum kepada pihak tertentu.
(3)   Anggota DPRD tidak dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum untuk pernyataan pendapat yang disampaikannya  di dalam rapat-rapat DPRD.
 
Bagian Ketiga
Kerahasiaan
Pasal 15
 
(1)   Anggota DPRD  tidak  diperkenankan  menyampaikan  hasil rapat yang  masih  bersifat  rahasia  kepada  pihak   manapun  untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
(2)   Anggota DPRD wajib menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya sampai batas waktu yang telah  ditentukan atau sampai masalah tersebut sudah  dinyatakan  terbuka  untuk umum .
 
BAB VIII
LARANGAN BAGI ANGGOTA DPRD
Pasal 16
 
(1)   Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai:
a.  pejabat negara atau pejabat daerah lainnya;
b. hakim pada badan peradilan; dan
c. pegawai   negeri   sipil ,    anggota   Tentara    Nasional Indonesia/ Kepolisian Negara Republik  Inddonesia,  badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan lain yang  anggarannya bersum ber dari APBN dan/ atau APBD.
(2)   Anggota DPRD dilarang  melakukan pekerjaan  sebagai  pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD serta hak sebagai Anggota DPRD.
(3)   Anggota DPRD dilarang melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta dilarang menerima gratifikasi.
 
BAB IX
PERBUATAN TIDAK PATUT
Pasal 17
 
Anggota DPRD dil arang melakukan perbuatan yang tidak patut, antara lain:
a.  menerima imbalan atau hadiah dari pihak lain yang  terkait dengan tugas dan kewenangan Anggota DPRD;
b.  menggunakan anggaran DPRD untuk suatu kegiatan yang tidak berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan Anggota DPRD;
c.  menggunakan jabatannya sebagai Anggota DPRD untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pada lembaga peradilan atau lembaga lain untuk kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok;
d.  melakukan perbuatan-perbuatan yang secara moral dan kesusilaan dapat merendahkan harkat dan martabat sebagai Anggota DPRD; dan
e.  terlibat dan / atau menggunakan narkotika dan obat-obatan terlarang.
 
BAB X
IZIN KHUSUS
Pasal 18
 
(1)   Izin khusus dapat diberikan kepada Anggota DPRD untuk melaksanakan ibadah, keikutsertaan dalam kegiatan politik  di luar daerah, mengikuti acara-acara lain di luar dari  kegiatan dalam rangka menjalankan fungsi keanggotaan DPRD;
(2)   Izin khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pimpinan DPRD atas rekomendasi Pimpinan Fraksi.
 
BAB XI
SANKSI DAN REHABILITASI
Bagian Kesatu
Sanksi
Pasal 19
 
(1)   Anggota DPRD yang terbukti  melanggar  Kode Etik dan/ atau Tata
Tertib DPRD dapat diberikan sanksi oleh Badan Kehormatan dengan keputusan, berdasarkan hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi.
(2)   Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a.  Teguran  Lisan;
b. Tegur an Tertulis;
c. Pemberhentian sebagai Pimpinan Alat Kelengkapan; dan
d. Pemberhentian sebagai Anggota DPRD.
(3)   Keputusan Badan Kehormatan mengenai  penjatuhan  sanksi berupa teguran lisan, disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Anggota DPRD yang bersangkutan, dengan disaksikan minimal 2 Anggota Dewan.
(4)   Surat Keputusan Badan Kehormatan mengenai  penjatuhan sanksi berupa teguran tertulis, pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD, disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Anggota DPRD yang bersangkutan dengan tembusan disampaikan kepada Pimpinan Fraksi, dan Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan.
(5)   Surat Keputusan Badan Kehormatan mengenai  penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai anggota DPRD diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 
Pasal 20
 
Prosedur dan mekanisme pemberian sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti bersalah melanggar Kode Etik dan/ atau Tata Tertib DPRD oleh Badan Kehormatan DPRD dilakukan sesuai dengan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara di Badan Kehormatan.
 
Bagian Kedua
Rehabilitasi
Pasal 21
 
(1)   Anggota  DPRD   setelah   melalui   penyelidikan,   verifikasi  dan klarifikasi oleh Badan Kehormatan tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan/ atau Tata Tertib DPRD berhak mendapatkan Rehabilitasi.
(2)   Rehabilitasi atas pelanggaran yang dapat diancam dengan sanksi pemberhentian sebagai Pimpinan Alat Kelengkapan dan/ atau pemberhentian sebagai Anggota DPRD diberikan dalam bentuk tertulis dan disampaikan oleh Badan Kehormatan dalam Rapat Paripurna melalui Pimpinan Dewan.
 
BAB XII
PERUBAHAN KODE ETIK
Pasal 22
 
(1)   Usul perubahan Kode Etik dapat diajukan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang Anggota DPRD, yang berasal lebih dari 1 (satu) Fraksi.
(2)   Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan penjelasannya disampaikan kepada Pimpinan DPRD disertai dengan daftar nama dan tandatangan pengusul dan asal Fraksi.
(3)   Usul perubahan Kode Etik disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Badan Musyawarah untuk  dijadwalkan pembahasannya.
(4)   Pimpinan DPRD mengajukan usul perubahan tersebut disertai keputusan Badan Musyawarah kepada Rapat Paripurna untuk pengambilan keputusan sesuai dengan ketentuan Tata Tertib DPRD.
 
BAB XIII
PENUTUP
Pasal 23
 
Hal hal yang belum diatur dalam Kode Etik ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan  Keputusan Badan Kehormatan DPRD setelah berkonsultasi dengan Pimpinan DPRD.
 
Pasal 24
 
Dengan ditetapkannya Peraturan DPRD Provinsi Sumatera  Utara tentang Kode Etik ini, maka Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 19 / K/ 2010 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara dinyatakan tidak berlaku  lagi.
 
Pasal 25
 
Peratur an DPRD ini mu lai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerint ahk an pengundangan Peratur an DPRD ini dengan penempatann ya dalam Berita Daerah Provinsi Sum atera Utara.