DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
Rumah Adat Sumatera Utara
Daerah Wisata Sumatera Utara
Rumah Ibadah Sumatera Utara

Program Kerja

PROGRAM KERJA DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2015
 
LAMPIRAN I             :    KEPUTUSAN DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
                                           NOMOR        :     5/K/2014
                                           TANGGAL   :    20 DESEMBER 2014
                                           ===========================================
                                     
A.    PROGRAM KERJA KOMISI A DPRD PROVINSI SUMATRA UTARA TAHUN 2015
 
NO BIDANG PROGRAM KEGIATAN PENUNJANG KEGIATAN OUT PUT
 I  PENGAWASAN
 
1. Aparatur
 Pengkajian tentang tenaga harian lepas (Honor) di lingkungan Pem. Prov. Sumatra Utara. 1. Mendata jumlah tenaga honor ke Instansi-instansi.
2. Melihat    dasar hukum pengangkatan tenaga harian lepas.
3. Rapat kerja dengan BKD dan Biro Keuangan.
1. Dana kegiatan
2. Tenaga ahli di bidang  kepegawaian.
Ada suatu rumusan Pemerintahan Provinsi tentang pengangkatan dan pengelolaan tenaga harian lepas, dengan menguji Pergub tentang pengangkatan Tenaga Honor sesuai kebutuhan di lingkungan Pemprovsu.
  2. Pengawasan  Internal Pola pengawasan internal dan Pengawasan umum oleh DPRD Provinsi Sumatra Utara. 1. Rapat kordinasi dengan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara.
2. Menampung informasi dari Media dan LSM maupun Aktifis Pemerhati Pembangunan tentang kontrol eksternal.
1. Kerja sama dengan BPK.
2. Kerja sama dengan BPKP.
3. Kerjasama dengan Inspektorat Sumatera Utara.
Tercipta suatu pola pengawasan terpadu untuk mengurangi korupsi dan penyalah gunaan anggaran.
  3. Pemerintahan Penyelesaian tapal batas Prov. Sumatra Utara dengan Provinsi lain serta antara Kabupaten Kota Se Sumut. 1. Rapat-rapat Kerja
2. Kunjungan ke Kabupaten kota dan lokasi sengketa.
3. RDP dengan SKPD Provsu.
1. Biro Pemerintahan
2. Badan Pertahanan Nasional.
3. Kodam I Bukit Barisan
4. Kanwil Kehutanan
Adanya suatu peta tapal batas yang permanen.
Perlu pembentukan Tim Percepatan Tapal Batas oleh Pem.Kab/Kota
  4. Kunjungan Kerja Mengunjungi Kabupaten Kota yang belum selesai masalah tapal batasnya serta lokasi sengketa perbatasan Prov. Sumut. Rapat kordinasi
Peninjauan lapangan.
 
1. Biro Pemerintahan
2. Badan Pertahanan Nasional
3. Kanwil Kehutanan
4. Kodam I Bukit Barisan
Adanya suatu peta tapal batas yang permanen.
Perlu adanya pembentukan Tim Percepatan Tapal Batas.
II ANGGARAN
 
1. Pendidikan dan Latihan
 Pengkajian terhadap sarana Diklat Pem. Prov SU.  1. Melihat gedung Diklat
2. Rapat
 
1. Mengundang Ka. Badan Diklat Depdagri.
2. Perlu di masukan dalam PAPBD 2015.
 Akan terbangunya sebuah gedung Diklat Pem. Prov. SU yang sempurna,
yang dilengkapi sarana penunjang kegiatan belajar-mengajar.
  2. Organisasi Pengkajian terhadap anggaran Badan Kesbang terutama kebijakan pemberian bantuan Pem. Prov. SU kepada Ormas di Sumatra Utara. 1. Rapat Dengar Pendapat
2. Data ormas dan realisasi bantuan.
3. Kunjungn ke Provinsi yang di anggap baik.
Tenaga ahli di bidang kemasyarakatan. Ormas menjadi lebih berkualitas.
Mengarahkan Ormas dan LSM serta Aktifis Pemerhati Pembangunan dapat lebih berperan aktif membuat kegiatan-kegiatan di tengah masyarakat.
  3. Kunjungan kerja Mengunjungi Provinsi yang di anggap baik dalam pengelolaan bantuan keuangan kepada Ormas. 1. Rapat-rapat
2. Studi banding
Tokoh Ormas Masyarakat akan lebih partisipatif.
  4. Penelitian dan Pengembangan Pengkajian tentang produk unggulan di Provinsi Sumut. 1. Rapat
2. Kunjungan ke Provinsi yang sesuai
Tenaga ahli sesuai bidang unggulan.
Mengkaji informasi baru yang dapat menonjolkan Sumut.
1. PAD
2. Kesejahteraan masyarakat.
  5. Kunjungan Kerja Mengunjungi Provinsi lain yang memiliki produk unggulan 1. Rapat
2. studi banding
1. Badan Litbang.
2. Pengusaha.
3. Badan Usaha Daerah.
1. PAD
2. Kesejahteraan masyarakat.
III LEGISLASI
1. Peraturan Daerah
 
Pengkajian Peraturan Daerah yang telah ada
 
1. Pendataan
2. Rapat 
 
Tenaga ahli
 
1. Revisi Perda
2. Perda Baru
  2. Peraturan Gubernur Pengkajian Peraturan Gubernur yang telah ada 1. Pendataan
2. Rapat 
Tenaga ahli Rekomendasi
  3. Kunjungan kerja Mengunjungi Provinsi lain sesuai dengan kebutuhan revisi atau pembentukan perda baru. 1. Rapat
2. Studi banding
1. Tenaga ahli
2. Badan Legislatif
3. Biro hokum
4. Bagian Perundang-undangan sekwan
1. Revisi Perda
2. Perda Baru
  4.Usaha daerah Pembentukan BUMD baru 1. Rapat
2. Studi kelayakan
1. Tenaga ahli
2. Komisi B
Konsep Ranperda
  5. Kunjungan kerja Mengunjungi Dpartement dan Instansi lain yang berkwenangan dalam membentuk prusahaan daerah. 1. Surat menyurat
2. Rapat
3. Konsultasi
1. Tenaga ahli
2. Komisi B
3. Bagian Perundang-undangan Sekwan.
Konsep Ranperda
IV PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
 
1. Masalah Narkoba
Mendorong Gubernur untuk melibatkan semua masyarakat, instansi ormas untuk bersama-sama  memerangi narkoba.  
 1. Membentuk Tim Pencegahan Narkoba.
2. Menciptakan semboyan.
3. Rapat-rapat.
4. Test Urine bagi PNS.
 
 
 1. BNN Prov. SU
2. Kapolda.
3. Tokoh Masyarakat, Pemuka Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda.
4. Sekolah/Perguruan Tinggi
5. Bupati / Walikota
 
 
 Masyarakat bebas dari Narkoba.
 
Pemberhentian PNS dan Pejabat lainnya yang terindikasi Narkoba.
 
Pemerintah bersih tanpa Narkoba.
  2. Pelayanan masyarakat Pengkajian terhadap tugas pelayanan masyarakat oleh instansi pemerintah.
1. Izin usaha
2. Sertifikat tanah
3. Passport
4. Uji kelayakan kendaraan umum.
5. Pelayanan transport laut, darat, dan udara.
6. Surat Izin Mengemudi
7. Pembayaran pajak dan retribusi.
8. Penerangan (PLN)
9. Pelayanan Pendidikan.
10. Pelayanan Rumah Sakit.
11. Pelayanan Rumah  Ibadah
12. DLL
1. Rapat
2. Peninjauan lapangan.
3. Rapat konsultasi.
1. Tenaga ahli
2. Instansi terkait.
Masyarakat menjadi sjahtera dan mendapat kepastian hukum.
 
 
3. Kunjungan kerja Melihat ketempat lain atas pelayanan masyarakat. 1. Studi banding
2. rapat-rapat
1. Kantor   Pekayanan Terpadu.
2. Tenaga ahli
3. Instansi terkait
Masyarakat menjadi sejahtera dan mendapat kepastian hukum.
  4. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Membentuk Komisioner KPI sesuai priodenya. 1. Rapat
2. Propertest
1. Gubernur
2. KPI
3. Instansi terkait
Rekomendasi DPRD kepada Gubernur.
 
 
5. Kunjungan kerja Melihat ketempat lain atas pelayanan masyarakat. 1. Studi banding
2. rapat-rapat
1. Kantor   Pekayanan Terpadu.
2. Tenaga ahli
3. Instansi terkait
Masyarakat menjadi sejahtera dan mendapat kepastian hukum.
 
 
6. Kunjungan kerja Melihat ketempat lain atas pelayanan masyarakat. 1. Studi banding
2. rapat-rapat
1. Kantor   Pekayanan Terpadu.
2. Tenaga ahli
3. Instansi terkait
Masyarakat menjadi sejahtera dan mendapat kepastian hukum.
  7. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Membentuk Komisioner KPI sesuai priodenya. 1. Rapat
2. Propertest
1. Gubernur
2. KPI
3. Instansi terkait
Rekomendasi DPRD kepada Gubernur.
V PENGADUAN MASYARAKAT DAN TINDAK LANJUTNYA
 
1. Sengketa Tanah
 
 
 Mendorong instansi terkait untuk bersama-sama menyelesaikan masalah sengketa tanah apakah antara masyarakat dengan PTPN atau dengan Badan Usaha, dengan aparat pemerintah atau sesama masyarakat.
 
 
 
 1. Menerima pengaduan
2. Rapat
3. Membuat recana tindak lanjut
4. kunjungan kerja
 
1. Komisi terkait
2. Instansi terkait
3. Aparat keamanan
 Masalah selesai
  2. Kunjung kerja Mengunjungi instansi yang berkaitan dengan permasalah yang ditangani dan jika memungkinkan dan di perlukan mengunjungi objek lokasi sengketa. 1. Konsultasi
2. Peninjauan lapangan
1. Komisi terkait
2. Instasi terkait
Masalah selesai
  3. Kepegawaian Mendorong intansi terkait untuk menyelesaikan masalah sengketa ataupun keberatan pegawai
 
1. Rapat dengar pendapat
2. konsultasi
1.Badan Kepegawaian Daerah Adanya jaminan kepastian hukum
  4.Lain-lain Menetapkan para anggota komisi A untuk secara bergantian menerima pengaduan masyarakat 1. Perlu tempat khusus yang aman untuk menerima perwakilan masyarakat 1. Aparat keamanan POLRI
2. Aparat keamanan DPRD
3. Staf Sekwan
Ada system untuk menerima pengaduan masyarakat.
               
  
  B. PROGRAM KERJA KOMISI B DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2015
 
NO BULAN PROGRAM KEGIATAN PENUNJANG KEGIATAN OUTPUT
1. JANUARI 1.      Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan program pembangunan ekonomi dalam sektor Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perikanan, Peternakan, Perindustrian/Perdangangan, Koperasi, Pariwisata, Investasi, Ketahanan Pangan dan lain-lain TA. 2014 dari APBD/APBN
 
2.      Menyampaikan aspirasi Daerah ke Pemerintah Pusat dan melakukan perbandingan ke luar Provinsi Sumatera Utara Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) dan Corporate Sosial Responsibility (CSR) guna percepatan pelaksanaan dan peningkatan sektor ekonomi yang nantinya diharapkan dapat diterapkan di provinsi Sumatera Utara.
 
3.      Kunjungan Kerja
 
4.      Sosialisasi tentang Keputusan Gubsu yang berkaitan terhadap  Kuota Pupuk Bersubsidi, Raskin, Penetapan Pelaksanaan Kegiatan APBD TA. 2015 dari setiap Stakeholder Komisi B
 
5.      Hal-hal yang bersifat urgent yang timbul saat bulan berjalan
1.   Rapat Kerja
 
2.   Rapat Dengar Pendapat
 
3.   Rapat Konsultasi
 
4.   Rapat Intern Komisi
 
5.   Kunjungan Kerja ke Pemerintah Pusat dan Provinsi lain di Indonesia
 
6.   Kunjungan Kerja / Peninjauan Lapangan ke Kabupaten/Kota
1.   Mencari dan mengumpulkan data serta informasi untuk bahan masukan dalam pelaksanaan Rapat Kerja
 
2.   Melakukan Kajian atas Data dan Informasi
 
3.   Mencari masukan/solusi tentang hal-hal tertentu/hal-hal yang timbul untuk penyelesaian permasalahan dan pengkayaan materi
1.      Mendapatkan informasi dan data mengenai hasil kegiatan dan evaluasi 2014 dan kegiatan 2014 serta sasarannya dalam pelaksanaan pembangunan bidang ekonomi dan sektor lainnya..
 
2.      Rekomendasikepada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pembanguan di bidang Ekonomi, solusi terhadap penanggulangan permasalahan yang dihadapi, dukungan terhadap kebijakan dalam upaya percepatan dan penongkatan program pembangunan untunk Provinsi Sumatera Utara.
 
3.      Mengumpulkan data serta Informasi tentang kebijakan Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah.
 
4.      Menyampaikan saran dan usulan kepada Pimpinan Dewan mengenai pelaksanaan kegiatan bidang ekonomi, permasalahan yang dihadapi serta upaya penyelesaiannya.
2. PEBRUARI 1.   Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan ekonomi dalam sector Perkebunan dan program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) dan Corporate Sosial Responsibility (CSR).
2.   Pembahasan rencana terhadap pelaksanaan program kegiatan TA. 2015
3.   Kunjungan Kerja
4.   Menyampaikan Aspirasi Daerah ke Pemerintah Pusat dan melakukan perbandingan ke luar Provinsi Sumatera Utara guna percepatan pelaksanaan dan peningkatan sektor ekonomi yang nantinya diharapkan dapat diterapkan di Provinsi Sumatera Utara.
5.   Menerima Delegasi
6.   Hal-hal yang  bersifat urgent yang timbul saat bulan berjalan.
1.   Rapat Kerja
2.   Rapat Dengar Pendapat
3.   Rapat Konsultasi
4.   Rapat Intern Komisi
5.   Kunjungan Kerja/ Peninjauan Lapangan ke Kabupaten/Kota
6.   Kunjungan Kerja ke Pemerintah Pusat dan Provinsi lain di Indonesia.
7.   Menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
1.      Mencari dan mengumpulkan data serta informasi untuk bahan masukan dalam pelaksanaan rapat kerja.
2.      Melakukan kajian atas data dan informasi.
3.      Mencari masukan / solusi tentang hal-hal tertentu/hal-hal yang timbul untuk penyelesaian permasalahan dan pengkayaan materi.
4.      Mempelajari dan mengkaji pengaduan.
1.      Mendorong agar Pemerintah Provinsi Sumatera Utara segera membentuk Tim Koordinasi Perencanaan Program CSR/PKBL dan dibentuk Sekretariat Tetap.
2.    Mendapatkan informasi dan data mengenai hasil kegiatan pelaksanaan pembangunan sektor Perkebunan dan sektor lainnya.
3.      Rekomendasi kepada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan dalam sektor Perkebunan dan Pariwisata serta dukungan terhadap kebijakan dalam upaya percepatan dan peningkatan program pembangunan untuk Provinsi Sumatera Utara.
4.      Mengumpulkan data serta Informasi tentang kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
 
 
             
 

NO
BULAN PROGRAM KEGIATAN PENUNJANG KEGIATAN OUTPUT
3. MARET 1.   Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan dan proyek—proyek pembangunan dalam sector Pertanian TA. 2015.
2.   Kunjungan Kerja
3.   Menyampaikan Aspirasi Daerah ke Pemerintah Pusat dan melakukan perbandingan ke luar Provinsi Sumatera Utara guna percepatan pelaksanaan dan peningkatan sektor Pertanian yang nantinya diharapkan dapat diterapkan di Provinsi Sumatera Utara
4.   Hal-hal yang  bersifat urgent yang timbul saat bulan berjalan.
1.   Rapat Kerja
2.   Rapat Dengar Pendapat
3.   Rapat Konsultasi
4.   Rapat Intern Komisi
5.   Kunjungan Kerja / Peninjauan Lapangan ke Kabupaten/Kota
6.   Kunjungan Kerja ke Pemerintah Pusat dan Provinsi lain di Indonesia
 
 
1.      Mencari dan mengumpulkan data serta informasi untuk bahan masukan dalam pelaksanaan rapat kerja.
2.      Melakukan kajian atas data dan informasi.
3.      Mencari masukan / solusi tentang hal-hal tertentu/hal-hal yang timbul untuk penyelesaian permasalahan dan pengkayaan materi.
4.      Mempelajari dan mengkaji permasalahan yang timbul.
1.      Mendapatkan informasi dan data mengenai hasil kegiatan pelaksanaan pembangunan sektor Pertanian.
2.      Rekomendasi kepada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan dalam sektor pertanian, solusi terhadap penanggulangan permasalahan yang dihadapi,  dukungan terhadap kebijakan dalam upaya percepatan dan peningkatan program pembangunan untuk Provinsi Sumatera Utara.
3.      Mengumpulkan data serta Informasi tentang kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
4.      Menyampaikan saran dan usulan kepada Pimpinan Dewan mengenai pelaksanaan kegiatan dalam sector Pertanian, permasalahan yang dihadapi serta upaya penyelesaiannya dan rencana pembentukan Perda Ketahanan Pangan.
 
4. APRIL 1.   Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan ekonomi dalam sector Perindustrian dan Perdangangan (Pelindo, Apindo, Kadin)
2.   Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan sektor Perkebunan industri (Swasta / Asing) dan sektor lainnya dalam hal Bina Lingkungan (PKBL) dan Corporate Sosial Responsibility (CSR)
3.   Kunjungan Kerja
4.   Menyampaikan Aspirasi Daerah ke Pemerintah Pusat dan melakukan perbandingan ke luar Provinsi Sumatera Utara guna percepatan pelaksanaan dan peningkatan sektor Ketahanan Pangan yang nantinya diharapkan dapat diterapkan di Provinsi Sumatera Utara.
5.   Menerima Delegasi
6.   Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD Counterpart  Komisi B pada Triwulan I Tahun 2015.
7.   Hal-hal yang bersifat urgent yang timbul saat bulan berjalan
1.   Rapat Kerja
2.   Rapat Dengar Pendapat
3.   Rapat Konsultasi
4.   Rapat Intern Komisi
5.   Kunjungan Kerja / Peninjauan Lapangan ke Kabupaten/Kota
6.   Kunjungan Kerja ke Pemerintah Pusat dan Provinsi lain di Indonesia
7.   Kunjungan Kerja ke luar Negeri
8.   Menerima menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
 
1.      Mencari dan mengumpulkan data serta informasi untuk bahan masukan dalam pelaksanaan rapat kerja.
2.      Melakukan kajian atas data dan informasi.
3.      Kunjungan kerja ke Kabupaten/Kota dan konsultasi / audiensi ke Pemerintah Pusat serta ke Luar Provinsi Sumatera Utara.
4.      Mempelajari dan mengkaji pengaduan..
1.      Mendapatkan informasi dan data mengenai hasil kegiatan pelaksanaan pembangunan sektor Perdangangan dan Perindustrian (Eksport-Import)..
2.      Rekomendasi kepada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan dalam sector Perdangangan dan Perindustrian, solusi terhadap penanggulangan permasalahan yang dihadapi,  dukungan terhadap kebijakan dalam upaya percepatan dan peningkatan program pembangunan untuk Provinsi Sumatera Utara.
3.      Mengumpulkan data serta Informasi tentang kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
4.      Menyampaikan saran dan usulan kepada Pimpinan Dewan mengenai pelaksanaan kegiatan dalam sektor, Perdangangan dan Perindustrian, permasalahan yang dihadapi serta upaya penyelesaiannya.
5. MEI 1.   Pembahasan terhadap program kegiatan P. APBD T.A. 2015 oleh SKPD dan Counterpart Komisi B
2.   Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan dan proyek-proyek pembangunan dalam sector Kehutanan dan Perkebunan TA. 2015.dalam hal Bina Lingkungan (PKBL) dan Corporate Sosial Responsibility (CSR)
3.   Kunjungan Kerja
4.   Menyampaikan Aspirasi Daerah ke Pemerintah Pusat dan melakukan perbandingan ke luar Provinsi Sumatera Utara guna percepatan pelaksanaan dan peningkatan sektor Peternakan  yang nantinya diharapkan dapat diterapkan di Provinsi Sumatera Utara.
5.   Hal-hal yang bersifat urgent yang timbul saat bulan berjalan.
1.    Rapat Kerja
2.    Rapat Dengar Pendapat
3.   Rapat Konsultasi
4.   Rapat Intern Komisi
5.   Kunjungan Kerja / Peninjauan Lapangan ke Kabupaten/Kota
6.   Kunjungan Kerja ke luar Negeri
7.   Kunjungan Kerja ke Pemerintah Pusat dan Provinsi lain di Indonesia.
 
1.      Mencari dan mengumpulkan data serta informasi untuk bahan masukan dalam pelaksanaan rapat kerja.
2.      Melakukan kajian atas data dan informasi.
3.      Kunjungan kerja ke Kabupaten/Kota dan konsultasi / audiensi ke Pemerintah Pusat serta ke Luar Provinsi Sumatera Utara.
4.      Mempelajari dan mengkaji Permasalahan.
1.    Mendapatkan informasi dan data mengenai hasil kegiatan pelaksanaan pembangunan sektor Kehutanan (luas kawasan dan penataan hutan) dan Perkebunan.
2.    Rekomendasi kepada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan dalam sektor Kehutanan dan Perkebunan, solusi terhadap penanggulangan permasalahan yang dihadapi,  dukungan terhadap kebijakan dalam upaya percepatan dan peningkatan program pembangunan untuk Provinsi Sumatera Utara.
3.      Mengumpulkan data serta Informasi tentang kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
4.       Menyampaikan saran dan usulan kepada Pimpinan Dewan mengenai pelaksanaan kegiatan dalam sektor, Kehutanan dan Perkebunan, permasalahan yang dihadapi serta upaya penyelesaiannya
6. JUNI 1.   Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan ekonomi dalam sektor Perkebunan (Swasta/Asing) serta Peternakan.
2.   Lanjutan pembahasan tentang P.APBD 2015 dengan SKPD Counterpart Komisi B
3.   Kunjungan Kerja
4.   Menyampaikan Aspirasi Daerah ke Pemerintah Pusat dan melakukan perbandingan ke luar Provinsi Sumatera Utara guna percepatan pelaksanaan dan peningkatan sektor Kehutanan  yang nantinya diharapkan dapat diterapkan di Provinsi Sumatera Utara.
5.   Menerima Delegasi.
6.   Hal-hal yang bersifat urgent yang timbul saat bulan berjalan.
1.   Rapat Kerja
2.   Rapat Dengar Pendapat
3.   Rapat Konsultasi
4.   Rapat Intern Komisi
5.   Kunjungan Kerja / Peninjauan Lapangan ke Kabupaten/Kota
6.   Kunjungan Kerja ke Pemerintah Pusat dan Provinsi lain di Indonesia.
7.   Menerima, manampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
 
1.      Mencari dan mengumpulkan data serta informasi untuk bahan masukan dalam pelaksanaan rapat kerja.
2.      Melakukan kajian atas data dan informasi.
3.      Kunjungan kerja ke Kabupaten/Kota dan konsultasi / audiensi ke Pemerintah Pusat serta ke Luar Provinsi Sumatera Utara.
4.      Mempelajari dan mengkaji Pengaduan..
1.   Mendapatkan informasi dan data mengenai hasil kegiatan pelaksanaan pembangunan sektor Perkebunan dan Peternakan.
2.      Rekomendasi kepada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan dalam sektor Perkebunan dan Peternakan terutama dalam hal penetapan batas-batas hutan, solusi terhadap penanggulangan permasalahan yang dihadapi,  dukungan terhadap kebijakan dalam upaya percepatan dan peningkatan program pembangunan untuk Provinsi Sumatera Utara.
3.      Mengumpulkan data serta Informasi tentang kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
4.       Menyampaikan saran dan usulan kepada Pimpinan Dewan mengenai pelaksanaan kegiatan dalam sektor, Perkebunan dan Peternakan permasalahan yang dihadapi serta upaya penyelesaiannya.
7. JULI 1.   Evaluasi trhadap pelaksanaan kegiatan APBD. 2015 Triwlan II.
2.   Kunjungan Kerja
3.   Menyampaikan Aspirasi Daerah ke Pemerintah Pusat dan melakukan perbandingan ke luar Provinsi Sumatera Utara guna percepatan pelaksanaan dan peningkatan sektor Pertanian dan Ketahanan Pangan yang nantinya diharapkan dapat diterapkan di Provinsi Sumatera Utara.
4.   Monitor Persiapan Lebaran Idul Fitri.
5.   Hal-hal yang bersifat urgent yang timbul saat bulan berjalan.
1.   Rapat Kerja
2.    Rapat Dengar Pendapat
3.   Rapat Konsultasi
4.   Rapat Intern Komisi
5.   Kunjungan Kerja / Peninjauan Lapangan ke Kabupaten/Kota
6.   Kunjungan Kerja ke Pemerintah Pusat dan Provinsi lain di Indonesia.
 
 
1.      Mencari dan mengumpulkan data serta informasi untuk bahan masukan dalam pelaksanaan rapat kerja.
2.      Melakukan kajian atas data dan informasi.
3.      Kunjungan kerja ke Kabupaten/Kota dan konsultasi / audiensi ke Pemerintah Pusat serta ke Luar Provinsi Sumatera Utara.
4.      Mempelajari dan mengkaji Permasalahan.
1.    Mengajukan ke Pimpinan Dewan untuk pembentukan Pansus dan Perda tentang Ketahanan Pangan.
2.      Rekomendasi kepada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan dalam sektor Pertanian dan Ketahanan Pangan, solusi terhadap penanggulangan permasalahan yang dihadapi,  dukungan terhadap kebijakan dalam upaya percepatan dan peningkatan program pembangunan untuk Provinsi Sumatera Utara.
3.      Mengumpulkan data serta Informasi tentang kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
4.       Menyampaikan saran dan usulan kepada Pimpinan Dewan mengenai pelaksanaan kegiatan dalam sektor, Pertanian dan Ketahanan Pangan, permasalahan yang dihadapi serta upaya penyelesaiannya.
8. AGUSTUS  
1.   Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan dan proyek-proyek pembangunan dalam sektor Koperasi & UKM  TA. 2015
2.   Melakukan kegiatan dengan PT. Aquafarm dan Perkebunan Swasta
3.   Pembahasan R.APBD 2016 dengan SKPD terkait.
4.   Kunjungan Kerja
5.   Menyampaikan Aspirasi Daerah ke Pemerintah Pusat dan melakukan perbandingan ke luar Provinsi Sumatera Utara guna percepatan pelaksanaan dan peningkatan sektor Koperasi yang nantinya diharapkan dapat diterapkan di Provinsi Sumatera Utara.
6.   Menerima Delegasi.
7.   Hal-hal yang bersifat urgent yang timbul saat bulan berjalan.
1.   Rapat Kerja
2.   Rapat Dengar Pendapat
3.   Rapat Konsultasi
4.   Rapat Intern Komisi
5.   Kunjungan Kerja / Peninjauan Lapangan ke Kabupaten/Kota
6.   Kunjungan Kerja ke Pemerintah Pusat dan Provinsi lain di Indonesia.
7.   Menerima, manampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
 
 
1.      Mencari dan mengumpulkan data serta informasi untuk bahan masukan dalam pelaksanaan rapat kerja.
2.      Melakukan kajian atas data dan informasi.
3.      Kunjungan kerja ke Kabupaten/Kota dan konsultasi / audiensi ke Pemerintah Pusat serta ke Luar Provinsi Sumatera Utara.
4.      Mempelajari dan mengkaji Pengaduan.
1.      Rekomendasi kepada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan dalam sektor Koperasi, solusi terhadap penanggulangan permasalahan yang dihadapi,  dukungan terhadap kebijakan dalam upaya percepatan dan peningkatan program pembangunan untuk Provinsi Sumatera Utara.
2.      Mengumpulkan data serta Informasi tentang kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
3.       Menyampaikan saran dan usulan kepada Pimpinan Dewan mengenai pelaksanaan kegiatan dalam sektor, Koperasi permasalahan yang dihadapi serta upaya penyelesaiannya.
             
 
NO BULAN PROGRAM KEGIATAN PENUNJANG KEGIATAN OUTPUT
9. SEPTEMBER 1.   Lanjutan pembahsan program kegiatan R. APBD 2016 dengan SKPD Conuter part Komisi B.
2.   Evaluasi Pelaksanaan/Kegiatan Pariwisata
3.    Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan dan proyek-proyek pembangunan dalam sektor Pariwisata dan sektor lainnya TA. 2015
4.   Kunjungan Kerja
5.   Menyampaikan Aspirasi Daerah ke Pemerintah Pusat dan melakukan perbandingan ke luar Provinsi Sumatera Utara guna percepatan pelaksanaan dan peningkatan sektor Pariwisata yang nantinya diharapkan dapat diterapkan di Provinsi Sumatera Utara.
6.   Hal-hal yang bersifat urgent yang timbul saat bulan berjalan.
1.   Rapat Kerja
2.   Rapat Dengar Pendapat
3.   Rapat Konsultasi
4.   Rapat Intern Komisi
5.   Kunjungan Kerja / Peninjauan Lapangan ke Kabupaten/Kota
6.   Kunjungan Kerja ke Pemerintah Pusat dan Provinsi lain di Indonesia.
 
 
 
1.      Mencari dan mengumpulkan data serta informasi untuk bahan masukan dalam pelaksanaan rapat kerja.
2.      Melakukan kajian atas data dan informasi.
3.      Kunjungan kerja ke Kabupaten/Kota dan konsultasi/ audiensi ke Pemerintah Pusat serta ke Luar Provinsi Sumatera Utara.
4.      Mempelajari dan mengkaji Pengaduan.
 
1.      Rekomendasi kepada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan dalam sektor Pariwisata, solusi terhadap penanggulangan permasalahan yang dihadapi,  dukungan terhadap kebijakan dalam upaya percepatan dan peningkatan program pembangunan untuk Provinsi Sumatera Utara.
2.      Mengumpulkan data serta Informasi tentang kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
3.       Menyampaikan saran dan usulan kepada Pimpinan Dewan mengenai pelaksanaan kegiatan dalam sektor, Parawisata permasalahan yang dihadapi serta upaya penyelesaiannya.
10 OKTOBER 1.   Lanjutan pembahasan R. APBD T.A 2016 dengan SKPD Counterpart Komisi B
2.   Kunjungan Kerja
3.   Menyampaikan Aspirasi Daerah ke Pemerintah Pusat dan melakukan perbandingan ke luar Provinsi Sumatera Utara guna percepatan pelaksanaan dan peningkatan sektor Perdagangan, yang nantinya diharapkan dapat diterapkan di Provinsi Sumatera Utara.
4.   Menerima Delegasi.
5.   Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan o;eh SKPD Counterpart Komisi B pada triwulan III Tahun 2015
6.   Hal-hal yang bersifat urgent yang timbul saat bulan berjalan
1.    Rapat Kerja
2.    Rapat Dengar Pendapat
3.   Rapat Konsultasi
4.   Rapat Intern Komisi
5.   Kunjungan Kerja / Peninjauan Lapangan ke Kabupaten/Kota
6.   Kunjungan Kerja ke Pemerintah Pusat dan Provinsi lain di Indonesia.
7.   Menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
 
 
1.      Mencari dan mengumpulkan data serta informasi untuk bahan masukan dalam pelaksanaan rapat kerja.
2.      Melakukan kajian atas data dan informasi.
3.      Kunjungan kerja ke Kabupaten/Kota dan konsultasi / audiensi ke Pemerintah Pusat serta ke Luar Provinsi Sumatera Utara.
4.      Mempelajari dan mengkaji Pengaduan
1.   Mendapatkan informasi dan data mengenai hasil kegiatan pelaksanaan pembangunan sektor Perdagangan dan Industri.
2.   Rekomendasi kepada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan dalam sektor Perdagangan, solusi terhadap penanggulangan permasalahan yang dihadapi,  dukungan terhadap kebijakan dalam upaya percepatan dan peningkatan program pembangunan untuk Provinsi Sumatera Utara.
3.   Mengumpulkan data serta Informasi tentang kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
4.   Menyampaikan saran dan usulan kepada Pimpinan Dewan mengenai pelaksanaan kegiatan dalam sektor, Perdagangan permasalahan yang dihadapi serta upaya penyelesaiannya
11 NOVEMBER 1.  Pengawasan  terhadap pelaksanaan kegiatan  pembangunan ekonomi dalam sektor Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perikanan, Petrenakan, Perindustrian/Perdagangan, Koperasi, Pariwisata, Investasi, Ketahanan Pangan dan lain-lain.
2.  Menyampaikan Aspirasi Daerah ke Pemerintah Pusat dan melakukan perbandingan ke luar Provinsi Sumatera Utara guna percepatan pelaksanaan dan peningkatan sektor Ekonomi, yang nantinya diharapkan dapat diterapkan di Provinsi Sumatera Utara.
3.  Kunjungan Kerja
4.  Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan ekonomi  TA 2014
 
1.   Rapat Kerja
2.   Rapat Dengar Pendapat
3.   Rapat Konsultasi
4.   Rapat Intern Komisi
5.   Kunjungan Kerja / Peninjauan Lapangan ke Kabupaten/Kota
6.   Kunjungan Kerja ke Luar Negri.
7.   Menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
 
 
1.      Mencari dan mengumpulkan data serta informasi untuk bahan masukan dalam pelaksanaan rapat kerja.
2.      Melakukan kajian atas data dan informasi.
3.      Kunjungan kerja ke Kabupaten/Kota dan konsultasi / audiensi ke Pemerintah Pusat serta ke Luar Provinsi Sumatera Utara.
4.      Mempelajari dan mengkaji Permasalahan.
1.      Mendapatkan informasi dan data mengenai hasil kegiatan pelaksanaan pembangunan bidang ekonomi.
2.   Rekomendasi kepada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan dalam bidang ekonomi, , solusi terhadap penanggulangan permasalahan yang dihadapi,  dukungan terhadap kebijakan dalam upaya percepatan dan peningkatan program pembangunan untuk Provinsi Sumatera Utara.
3.   Mengumpulkan data serta Informasi tentang kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
4.   Menyampaikan saran dan usulan kepada Pimpinan Dewan mengenai pelaksanaan kegiatan dalam bidang ekonomi, permasalahan yang dihadapi serta upaya penyelesaiannya
12 DESEMBER 1.Pengawasan  terhadap pelaksanaan kegiatan  pembangunan ekonomi dalam sektor Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perikanan, Petrenakan, Perindustrian/Perdagangan, Koperasi, Pariwisata, Investasi, Ketahanan Pangan dan lain-lain.
2.   Menyampaikan Aspirasi Daerah ke Pemerintah Pusat dan melakukan perbandingan ke luar Provinsi Sumatera Utara guna percepatan pelaksanaan dan peningkatan sektor Ekonomi, yang nantinya diharapkan dapat diterapkan di Provinsi Sumatera Utara.
3.  Kunjungan Kerja
4.  Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan ekonomi  TA 2015
 
1.   Rapat Kerja
2.   Rapat Dengar Pendapat
3.   Rapat Konsultasi
4.   Rapat Intern Komisi
5.   Kunjungan Kerja / Peninjauan Lapangan ke Kabupaten/Kota
6.   Kunjungan Kerja ke Pemerintah Pusat dan Provinsi lain di Indonesia.
7.   Menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
 
 
1.     Mencari dan mengumpulkan data serta informasi untuk bahan masukan dalam pelaksanaan rapat kerja.
2.     Melakukan kajian atas data dan informasi.
3.      Kunjungan kerja ke Kabupaten/Kota dan konsultasi / audiensi ke Pemerintah Pusat serta ke Luar Provinsi Sumatera Utara.
4.      Mempelajari dan mengkaji Permasalahan.
1.   Mendapatkan informasi dan data mengenai hasil kegiatan pelaksanaan pembangunan bidang ekonomi.
2.   Rekomendasi kepada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan dalam bidang ekonomi, , solusi terhadap penanggulangan permasalahan yang dihadapi,  dukungan terhadap kebijakan dalam upaya percepatan dan peningkatan program pembangunan untuk Provinsi Sumatera Utara.
3.   Mengumpulkan data serta Informasi tentang kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
4.   Menyampaikan saran dan usulan kepada Pimpinan Dewan mengenai pelaksanaan kegiatan dalam bidang ekonomi, permasalahan yang dihadapi serta upaya penyelesaiannya
             
 
 
C. PROGRAM KERJA KOMISI C DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2015
 
NO BULAN PROGRAM KEGIATAN PENUNJANG KEGIATAN OUT PUT
 1  
JANUARI
 
1.     Pembahasan Program Kerja SKPD Pemprovsu
2.     Kunjungan Kerja
3.     Penyampaian Aspirasi daerah  ke pusat.
4.     Evaluasi terhadap Peraturan-Peraturan Daerah dibidang Pajak / Retribusi
 
1.    Rapat Dengar Pendapat
2.    Rapat Kerja
3.    Rapat Konsultasi
4.    Rapat Internal
5.    Kunjungan Kerja/Peninjauan Lapangan ke Kab/Kota
6.    Kunjungan Kerja Ke Pemerintah Pusat dan Provinsi lainnya
7.    Menerima/menyikapi aspirasi masyarakat serta menindak lanjutinya
1.   Mencari dan mengumpulkan data sebagai bahan masukan dalam rapat kerja
2.   Melaksanakan kajian atas data dan informasi yang berkaiatan dengan permasalahan pengelolaan PAD
3.   Kunjungan ke Kab/Kota dan konsultasi ke Pemerintah Pusat serta ke luar Provinsi Sumatera Utara
4.   Mencari dan mengumpulkan data mengenai hasil kegiatan pelaksanaan pemungutan pajak/retribusi daerah
5.   Mempelajari dan mengkaji aspirasi masyarakat
6.   mencari data/informasi tentang kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi
1.  Peningkatan PAD
-    Intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD
-    Peningkatan Pelayanan SKPD Penghasil PAD
-    Penghargaan terhadap wajib pajak yang taat pajak dan jujur
2.  Pemberdayaan dan Peningkatan BUMD
- Revisi Perda-perda BUMD
3.   Perapian Asset / Pengelolaan Asset menjadi tolak ukur utama tanpa pengecualian
-    Asset tidak bergerak
-    Asset Bergerak
4.  Akuntabilitas dan ketepatan waktu penyerapan anggaran ( dalam pencairan keuangan Daerah )
5.  Profesionalitas Penataan dan Pengelolaan Wisma/Mess Pemprovsu ( Kaitannya dengan Peningkatan PAD )
6.  Rekomendasi kepada Pemerintah Pusat/Daerah berkaitan dengan pengelolaan pajak/retribusi daerah dan dana bagi hasil serta solusi terhadap permasalahan yang dihadapi
 2  FEBRUARI
 
1.    Pembahasan peningkatan PAD dari sector Pengelolaan/ Pendataan Asset Pemprovsu
2.    Kunjungan Kerja
3.    Menyampaikan Aspirasi Daerah ke Pemerintah Pusat
4.    Kunjungan Kerja ke luar Provinsi untuk mendukung percepatan  peningkatan PAD Provinsi Sumatera Utara
5.    membuat kajian tentang Pembentukan Pansus  Revitalisasi Asset Pemprovsu
1.    Rapat Dengar Pendapat
2.    Rapat Kerja
3.    Rapat Konsultasi
4.    Rapat Internal
5.    Kunjungan Kerja/Peninjauan Lapangan ke Kab/Kota
6.    Kunjungan Kerja Ke Pemerintah Pusat dan Provinsi lainnya
 
1.   Mencari dan mengumpulkan data sebagai bahan masukan dalam rapat kerja
2.   Melaksanakan kajian atas data dan informasi yang berkaiatan dengan permasalahan pengelolaan PAD
3.   Kunjungan ke Kab/Kota dan konsultasi ke Pemerintah Pusat serta ke luar Provinsi Sumatera Utara
4.   Mencari dan mengumpulkan data mengenai hasil kegiatan pelaksanaan pemungutan pajak/retribusi daerah
5.   Mempelajari dan mengkaji aspirasi masyarakat
6.   mencari data/informasi tentang kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi
1.   Peningkatan PAD
-    Intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD
-    Peningkatan Pelayanan SKPD Penghasil PAD
-    Penghargaan terhadap wajib pajak yang taat pajak dan jujur
2.  Pemberdayaan dan Peningkatan BUMD
- Revisi Perda-perda BUMD
3 . Perapian Asset / Pengelolaan Asset menjadi tolak ukur utama tanpa pengecualian
-    Asset tidak bergerak
-    Asset Bergerak
4. Akuntabilitas dan ketepatan waktu penyerapan anggaran ( dalam pencairan keuangan Daerah )
5.Profesionalitas Penataan dan Pengelolaan Wisma/Mess Pemprovsu ( Kaitannya dengan Peningkatan PAD )
6. Rekomendasi kepada Pemerintah Pusat/Daerah berkaitan dengan pengelolaan pajak/retribusi daerah dan dana bagi hasil serta solusi terhadap permasalahan yang dihadapi
 3  M AR E T

 
1.    Pembentukan Panitia Khusus (PANSUS) Asset Pemprovsu
2.    Peningkatan PAD dari BUMD, PT. Perkebunan, PT. Bank Sumut, PDAM Tirta Nadi, PT Dhirga Surya. PD AIJ dan PT. Pembangunan Prasarana dan Sarana
3.    Kunjungan Kerja
Seminar tentang Bagi Hasil dari BUMD yang ada dalam rangka untuk meningkatkan PAD
4.    Penyampaian aspirasi ke Pemerintah Pusat
 
1.    Rapat Dengar Pendapat
2.    Rapat Kerja
3.    Rapat Konsultasi
4.    Rapat Internal
5.    Kunjungan Kerja/Peninjauan Lapangan ke Kab/Kota
6.    Kunjungan Kerja Ke Pemerintah Pusat dan Provinsi lainnya
 
1.   Mencari dan mengumpulkan data sebagai bahan masukan dalam rapat kerja
2.   Melaksanakan kajian atas data dan informasi yang berkaiatan dengan permasalahan pengelolaan PAD
3.   Kunjungan ke Kab/Kota dan konsultasi ke Pemerintah Pusat serta ke luar Provinsi Sumatera Utara
4.   Mencari dan mengumpulkan data mengenai hasil kegiatan pelaksanaan pemungutan pajak/retribusi daerah
5.   Mempelajari dan mengkaji aspirasi masyarakat
6.   mencari data/informasi tentang kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi
1. Peningkatan PAD
-    Intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD
-    Peningkatan Pelayanan SKPD Penghasil PAD
-    Penghargaan terhadap wajib pajak yang taat pajak dan jujur
2. Pemberdayaan dan Peningkatan BUMD
- Revisi Perda-perda BUMD
3. Perapian Asset / Pengelolaan Asset menjadi tolak ukur utama tanpa pengecualian
-    Asset tidak bergerak
-    Asset Bergerak
4. Akuntabilitas dan ketepatan waktu penyerapan anggaran ( dalam pencairan keuangan Daerah )
5. Profesionalitas Penataan dan Pengelolaan Wisma/Mess Pemprovsu ( Kaitannya dengan Peningkatan PAD )
6. Rekomendasi kepada Pemerintah Pusat/Daerah berkaitan dengan pengelolaan pajak/retribusi daerah dan dana bagi hasil serta solusi terhadap permasalahan yang dihadapi
 
 
 4  
A P R I L
 
1.    Pembahasan upaya untuk mendapatkan PAD dari . PT Angkasa Pura II (Bandara Kuala namu), PT. Inalum, PT. Jasa Raharja.
2.    Kunjungan Kerja dalam rangka menyampaikan aspirasi ke Pemerintah Pusat maupun Provinsi dalam rangka bagi hasil untuk peningkatan PAD
3.    Evaluasi kinerja BUMD dilingkungan Pemprovsu
4.    Sertifikasi Asset Pemprovsu.
5.    Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan kegiatan sampai Maret 2015
1.    Rapat Dengar Pendapat
2.    Rapat Kerja
3.    Rapat Konsultasi
4.    Rapat Internal
5.    Kunjungan Kerja/Peninjauan Lapangan ke Kab/Kota
6.    Kunjungan Kerja Ke Pemerintah Pusat dan Provinsi lainnya
7.    Menerima/menyikapi aspirasi masyarakat serta menindak lanjutinya
1.   Mencari dan mengumpulkan data sebagai bahan masukan dalam rapat kerja
2.   Melaksanakan kajian atas data dan informasi yang berkaiatan dengan permasalahan pengelolaan PAD
3.   Kunjungan ke Kab/Kota dan konsultasi ke Pemerintah Pusat serta ke luar Provinsi Sumatera Utara
4.   Mencari dan mengumpulkan data mengenai hasil kegiatan pelaksanaan pemungutan pajak/retribusi daerah
5.   Mempelajari dan mengkaji aspirasi masyarakat
6.   mencari data/informasi tentang kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi
1.Peningkatan PAD
-    Intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD
-    Peningkatan Pelayanan SKPD Penghasil PAD
-    Penghargaan terhadap wajib pajak yang taat pajak dan jujur
2. Pemberdayaan dan Peningkatan BUMD
- Revisi Perda-perda BUMD
3. Perapian Asset / Pengelolaan Asset menjadi tolak ukur utama tanpa pengecualian
-    Asset tidak bergerak
-    Asset Bergerak
4. Akuntabilitas dan ketepatan waktu penyerapan anggaran
     ( dalam pencairan keuangan Daerah )
5. Profesionalitas Penataan dan Pengelolaan Wisma/Mess Pemprovsu ( Kaitannya dengan Peningkatan PAD )
6. Rekomendasi kepada Pemerintah Pusat/Daerah berkaitan dengan pengelolaan pajak/retribusi daerah dan dana bagi hasil serta solusi terhadap permasalahan yang dihadapi
 5  
M E I
 
1. Evaluasi  pelaksanaan program kerja SKPD Pemprovsu serta upaya untuk peningkatan PAD
2. Kunjungan Kerja
3. Menyampaikan aspirasi Daerah ke Pemerintah Pusat dan melakukan Kunjungan Kerja ke Luar Provinsi untuk mendukung percepatan peningkatan PAD Provinsi Sumatera Utara.
4. Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan kegiatan sampai April 2015
1.    Rapat Dengar Pendapat
2.    Rapat Kerja
3.    Rapat Konsultasi
4.    Rapat Internal
5.    Kunjungan Kerja/Peninjauan Lapangan ke Kab/Kota
6.    Kunjungan Kerja Ke Pemerintah Pusat dan Provinsi lainnya
7.    Menerima/menyikapi aspirasi masyarakat serta menindak lanjutinya
1.   Mencari dan mengumpulkan data sebagai bahan masukan dalam rapat kerja
2.   Melaksanakan kajian atas data dan informasi yang berkaiatan dengan permasalahan pengelolaan PAD
3.   Kunjungan ke Kab/Kota dan konsultasi ke Pemerintah Pusat serta ke luar Provinsi Sumatera Utara
4.   Mencari dan mengumpulkan data mengenai hasil kegiatan pelaksanaan pemungutan pajak/retribusi daerah
5.   Mempelajari dan mengkaji aspirasi masyarakat
6.   mencari data/informasi tentang kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi
1. Peningkatan PAD
-    Intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD
-    Peningkatan Pelayanan SKPD Penghasil PAD
-    Penghargaan terhadap wajib pajak yang taat pajak dan jujur
2.       Pemberdayaan dan Peningkatan BUMD
- Revisi Perda-perda BUMD
3. Perapian Asset / Pengelolaan Asset menjadi tolak ukur utama tanpa pengecualian
-    Asset tidak bergerak
-    Asset Bergerak
4. Akuntabilitas dan ketepatan waktu penyerapan anggaran
  ( dalam pencairan keuangan Daerah )
5. Profesionalitas Penataan dan Pengelolaan Wisma/Mess Pemprovsu ( Kaitannya dengan Peningkatan PAD )
6.     Rekomendasi kepada Pemerintah Pusat/Daerah berkaitan dengan pengelolaan pajak/retribusi daerah dan dana bagi hasil serta solusi terhadap permasalahan yang dihadapi
 
 
6
 
J U N I
Rapat Kerja/Dengar Pendapat dengan SKPD Pelngelolaan PAD Pemprovsu.
1. Kunjungan Kerja
2. Menyampaikan Aspirasi Daerah ke Pemerintah Pusat  dalam rangka bagi hasil untuk peningkatan PAD
3. Evaluasi terhadap realisasi PAD dari sector perpajakan/Retribusi Daerah
4. Menerima Delegasi
1.    Rapat Dengar Pendapat
2.    Rapat Kerja
3.    Rapat Konsultasi
4.    Rapat Internal
5.    Kunjungan Kerja/Peninjauan Lapangan ke Kab/Kota
6.    Kunjungan Kerja Ke Pemerintah Pusat dan Provinsi lainnya
 
1.   Mencari dan mengumpulkan data sebagai bahan masukan dalam rapat kerja
2.   Melaksanakan kajian atas data dan informasi yang berkaiatan dengan permasalahan pengelolaan PAD
3.   Kunjungan ke Kab/Kota dan konsultasi ke Pemerintah Pusat serta ke luar Provinsi Sumatera Utara
4.   Mencari dan mengumpulkan data mengenai hasil kegiatan pelaksanaan pemungutan pajak/retribusi daerah
5.   Mempelajari dan mengkaji aspirasi masyarakat
6.   mencari data/informasi tentang kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi
1.Peningkatan PAD
-  Intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD
-  Peningkatan Pelayanan SKPD Penghasil PAD
-  Penghargaan terhadap wajib pajak yang taat pajak dan jujur
2.Pemberdayaan dan   Peningkatan BUMD
- Revisi Perda-perda BUMD
3. Perapian Asset / Pengelolaan Asset menjadi tolak ukur utama tanpa pengecualian
-  Asset tidak bergerak
-    Asset Bergerak
4.Akuntabilitas dan ketepatan waktu penyerapan anggaran
   ( dalam pencairan keuangan Daerah )
5.Profesionalitas Penataan dan Pengelolaan Wisma/Mess Pemprovsu ( Kaitannya dengan Peningkatan PAD )
6.Rekomendasi kepada Pemerintah Pusat/Daerah berkaitan dengan pengelolaan pajak/retribusi daerah dan dana bagi hasil serta solusi terhadap permasalahan yang dihadapi
 
 7  
J U L I
 
1.    Pembahasan  upaya untuk mendapatkan PAD dari PT. Pelindo, Kunjungan kerja
2.    Menyampaikan Aspirasi Daerah ke Pemerintah Pusat  dan melakukan kunjungan kerja keluar Provinsi Sumatera Utara dalam rangka bagi hasil untuk peningkatan PAD
3.    Evaluasi terhadap Perda  Retribusi Daerah
4.    Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan kegiatan sampai Juni 2015
1.    Rapat Dengar Pendapat
2.    Rapat Kerja
3.    Rapat Konsultasi
4.    Rapat Internal
5.    Kunjungan Kerja/Peninjauan Lapangan ke Kab/Kota
6.    Kunjungan Kerja Ke Pemerintah Pusat dan Provinsi lainnya
7.    Menerima/menyikapi aspirasi masyarakat serta menindak lanjutinya
1.   Mencari dan mengumpulkan data sebagai bahan masukan dalam rapat kerja
2.   Melaksanakan kajian atas data dan informasi yang berkaiatan dengan permasalahan pengelolaan PAD
3.   Kunjungan ke Kab/Kota dan konsultasi ke Pemerintah Pusat serta ke luar Provinsi Sumatera Utara
4.   Mencari dan mengumpulkan data mengenai hasil kegiatan pelaksanaan pemungutan pajak/retribusi daerah
5.   Mempelajari dan mengkaji aspirasi masyarakat
6.   mencari data/informasi tentang kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi
1.Peningkatan PAD
-  Intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD
-  Peningkatan Pelayanan SKPD Penghasil PAD
-  Penghargaan terhadap wajib pajak yang taat pajak dan jujur
2.Pemberdayaan dan   Peningkatan BUMD
- Revisi Perda-perda BUMD
3. Perapian Asset / Pengelolaan Asset menjadi tolak ukur utama tanpa pengecualian
-  Asset tidak bergerak
-  Asset Bergerak
4.Akuntabilitas dan ketepatan waktu penyerapan anggaran
  ( dalam pencairan keuangan Daerah )
5.Profesionalitas Penataan dan Pengelolaan Wisma/Mess Pemprovsu ( Kaitannya dengan Peningkatan PAD )
6.Rekomendasi kepada Pemerintah Pusat/Daerah berkaitan dengan pengelolaan pajak/retribusi daerah dan dana bagi hasil serta solusi terhadap permasalahan yang dihadapi
 
 8 AGUSTUS
 
1.    Pembahasan upaya untuk mendapatkan/ peningkatan PAD dari sektor PKB-BBN-KB/PBBKB
2.    Kunjungan kerja
3.    Menyampaikan Aspirasi Daerah ke Pemerintah Pusat  dalam rangka bagi hasil untuk peningkatan PAD
4.    Evaluasi terhadap PERDA yang berkaitan dengan PKB-BBN-KB/PBBKB
5.    Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan kegiatan sampai Juli 2015
1.    Rapat Dengar Pendapat
2.    Rapat Kerja
3.    Rapat Konsultasi
4.    Rapat Internal
5.    Kunjungan Kerja/Peninjauan Lapangan ke Kab/Kota
6.    Kunjungan Kerja Ke Pemerintah Pusat dan Provinsi lainnya
 
1.   Mencari dan mengumpulkan data sebagai bahan masukan dalam rapat kerja
2.   Melaksanakan kajian atas data dan informasi yang berkaiatan dengan permasalahan pengelolaan PAD
3.   Kunjungan ke Kab/Kota dan konsultasi ke Pemerintah Pusat serta ke luar Provinsi Sumatera Utara
 
4.   Mencari dan mengumpulkan data mengenai hasil kegiatan pelaksanaan pemungutan pajak/retribusi daerah
5.   Mempelajari dan mengkaji aspirasi masyarakat
6.   mencari data/informasi tentang kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi
1.Peningkatan PAD
-   Intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD
-   Peningkatan Pelayanan SKPD Penghasil PAD
-   Penghargaan terhadap wajib pajak yang taat pajak dan jujur
2.Pemberdayaan dan Peningkatan BUMD
- Revisi Perda-perda BUMD
3. Perapian Asset / Pengelolaan Asset menjadi tolak ukur utama tanpa pengecualian
-   Asset tidak bergerak
-   Asset Bergerak
4.Akuntabilitas dan ketepatan waktu penyerapan anggaran
 ( dalam pencairan keuangan Daerah )
5.Profesionalitas Penataan dan Pengelolaan Wisma/Mess Pemprovsu ( Kaitannya dengan Peningkatan PAD )
6.Rekomendasi kepada Pemerintah Pusat/Daerah berkaitan dengan pengelolaan pajak/retribusi daerah dan dana bagi hasil serta solusi terhadap permasalahan yang dihadapi
 
 9  
SEPTEMBER
 
1.    Pembahasan Program kerja BUMD (PT Perkebunan , PT Dhirga Surya, PD AIJ dan PT Pemb. Prasarana dan sarana  untuk peningkatan PAD
2.    Asset Pemprovsu
3.    Kunjungan kerja
4.    Menyampaikan Aspirasi Daerah ke Pemerintah Pusat dan melakukan kunjungan kerja keluar Provinsi dalam rangka bagi hasil untuk peningkatan PAD
5.    Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan kegiatan sampai Agustus 2015
1.    Rapat Dengar Pendapat
2.    Rapat Kerja
3.    Rapat Konsultasi
4.    Rapat Internal
5.    Kunjungan Kerja/Peninjauan Lapangan ke Kab/Kota
6.    Kunjungan Kerja Ke Pemerintah Pusat dan Provinsi lainnya
7.    Menerima/menyikapi aspirasi masyarakat serta menindak lanjutinya
1.   Mencari dan mengumpulkan data sebagai bahan masukan dalam rapat kerja
2.   Melaksanakan kajian atas data dan informasi yang berkaiatan dengan permasalahan pengelolaan PAD
3.   Kunjungan ke Kab/Kota dan konsultasi ke Pemerintah Pusat serta ke luar Provinsi Sumatera Utara
4.   Mencari dan mengumpulkan data mengenai hasil kegiatan pelaksanaan pemungutan pajak/retribusi daerah
5.   Mempelajari dan mengkaji aspirasi masyarakat
6.   mencari data/informasi tentang kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi
1.Peningkatan PAD
-    Intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD
-    Peningkatan Pelayanan SKPD Penghasil PAD
-    Penghargaan terhadap wajib pajak yang taat pajak dan jujur
2.Pemberdayaan dan Peningkatan BUMD
- Revisi Perda-perda BUMD
3. Perapian Asset / Pengelolaan Asset menjadi tolak ukur utama tanpa pengecualian
-    Asset tidak bergerak
-    Asset Bergerak
4.Akuntabilitas dan ketepatan waktu penyerapan anggaran
   ( dalam pencairan keuangan Daerah )
5.Profesionalitas Penataan dan Pengelolaan Wisma/Mess Pemprovsu ( Kaitannya dengan Peningkatan PAD )
6.Rekomendasi kepada Pemerintah Pusat/Daerah berkaitan dengan pengelolaan pajak/retribusi daerah dan dana bagi hasil serta solusi terhadap permasalahan yang dihadapi
 
 10  
OKTOBER
 
1.    Peningkatan PAD dari Pengelolaan Asset, Mees dan Wisma Pemprovsu
2.    Kunjungan kerja
3.    Menyampaikan Aspirasi Daerah ke Pemerintah Pusat  dalam rangka bagi hasil untuk peningkatan PAD
4.    Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan kegiatan sampai September 2015
1.    Rapat Dengar Pendapat
2.    Rapat Kerja
3.    Rapat Konsultasi
4.    Rapat Internal
5.    Kunjungan Kerja/Peninjauan Lapangan ke Kab/Kota
6.    Kunjungan Kerja Ke Pemerintah Pusat dan Provinsi lainnya
 
1.   Mencari dan mengumpulkan data sebagai bahan masukan dalam rapat kerja
2.   Melaksanakan kajian atas data dan informasi yang berkaiatan dengan permasalahan pengelolaan PAD
3.   Kunjungan ke Kab/Kota dan konsultasi ke Pemerintah Pusat serta ke luar Provinsi Sumatera Utara
4.   Mencari dan mengumpulkan data mengenai hasil kegiatan pelaksanaan pemungutan pajak/retribusi daerah
5.   Mempelajari dan mengkaji aspirasi masyarakat
6.   mencari data/informasi tentang kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi
1.Peningkatan PAD
-   Intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD
-   Peningkatan Pelayanan SKPD Penghasil PAD
-   Penghargaan terhadap wajib pajak yang taat pajak dan jujur
2.Pemberdayaan dan Peningkatan BUMD
- Revisi Perda-perda BUMD
3. Perapian Asset / Pengelolaan Asset menjadi tolak ukur utama tanpa pengecualian
-       Asset tidak bergerak
-       Asset Bergerak
4. Akuntabilitas dan ketepatan waktu penyerapan anggaran
   ( dalam pencairan keuangan Daerah )
5. Profesionalitas Penataan dan Pengelolaan Wisma/Mess Pemprovsu ( Kaitannya dengan Peningkatan PAD )
6.Rekomendasi kepada Pemerintah Pusat/Daerah berkaitan dengan pengelolaan pajak/retribusi daerah dan dana bagi hasil serta solusi terhadap permasalahan yang dihadapi
 
 11  
NOVEMBER
 
1.    Evaluasi terhadap kinerja
2.    Kunjungan kerja
3.    Menyampaikan Aspirasi Daerah ke Pemerintah Pusat dan melakukan kunjungan kerja keluar Provinsi dalam rangka bagi hasil untuk peningkatan PAD
4.    Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan kegiatan sampai Oktober 2015
1.    Rapat Dengar Pendapat
2.    Rapat Kerja
3.    Rapat Konsultasi
4.    Rapat Internal
5.    Kunjungan Kerja/Peninjauan Lapangan ke Kab/Kota
6.    Kunjungan Kerja Ke Pemerintah Pusat dan Provinsi lainnya
7.    Menerima/menyikapi aspirasi masyarakat serta menindak lanjutinya
1.   Mencari dan mengumpulkan data sebagai bahan masukan dalam rapat kerja
2.   Melaksanakan kajian atas data dan informasi yang berkaiatan dengan permasalahan pengelolaan PAD
3.   Kunjungan ke Kab/Kota dan konsultasi ke Pemerintah Pusat serta ke luar Provinsi Sumatera Utara
4.   Mencari dan mengumpulkan data mengenai hasil kegiatan pelaksanaan pemungutan pajak/retribusi daerah
5.   Mempelajari dan mengkaji aspirasi masyarakat
6.   mencari data/informasi tentang kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi
1.Peningkatan PAD
-    Intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD
-    Peningkatan Pelayanan SKPD Penghasil PAD
-   Penghargaan terhadap wajib pajak yang taat pajak dan jujur
2.Pemberdayaan dan Peningkatan BUMD
- Revisi Perda-perda BUMD
3. Perapian Asset / Pengelolaan Asset menjadi tolak ukur utama tanpa pengecualian
-       Asset tidak bergerak
-       Asset Bergerak
4.Akuntabilitas dan ketepatan waktu penyerapan anggaran
 ( dalam pencairan keuangan Daerah )
5.Profesionalitas Penataan dan Pengelolaan Wisma/Mess Pemprovsu ( Kaitannya dengan Peningkatan PAD )
6.Rekomendasi kepada Pemerintah Pusat/Daerah berkaitan dengan pengelolaan pajak/retribusi daerah dan dana bagi hasil serta solusi terhadap permasalahan yang dihadapi
 
12
 
DESEMBER
1. Evaluasi terhadap hasil-hasil  pelaksanaan kegiatan dari Januari 2015  s/d Desember 2015
2. Kunjungan kerja
3. Menyampaikan Aspirasi Daerah ke Pemerintah Pusat  dalam rangka bagi hasil untuk peningkatan PAD
 
1.    Rapat Dengar Pendapat
2.    Rapat Kerja
3.    Rapat Konsultasi
4.    Rapat Internal
5.    Kunjungan Kerja/Peninjauan Lapangan ke Kab/Kota
6.    Kunjungan Kerja Ke Pemerintah Pusat dan Provinsi lainnya
7.    Menerima/menyikapi aspirasi masyarakat serta menindak lanjutinya
1.   Mencari dan mengumpulkan data sebagai bahan masukan dalam rapat kerja
2.   Melaksanakan kajian atas data dan informasi yang berkaiatan dengan permasalahan pengelolaan PAD
3.   Kunjungan ke Kab/Kota dan konsultasi ke Pemerintah Pusat serta ke luar Provinsi Sumatera Utara
4.   Mencari dan mengumpulkan data mengenai hasil kegiatan pelaksanaan pemungutan pajak/retribusi daerah
5.   Mempelajari dan mengkaji aspirasi masyarakat
6.   mencari data/informasi tentang kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi
1.Peningkatan PAD
-   Intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD
-   Peningkatan Pelayanan SKPD Penghasil PAD
-   Penghargaan terhadap wajib pajak yang taat pajak dan jujur
2.Pemberdayaan dan Peningkatan BUMD
- Revisi Perda-perda BUMD
3. Perapian Asset / Pengelolaan Asset menjadi tolak ukur utama tanpa pengecualian
-   Asset tidak bergerak
-   Asset Bergerak
 
4.Akuntabilitas dan ketepatan waktu penyerapan anggaran
   ( dalam pencairan keuangan Daerah )
5.Profesionalitas Penataan dan Pengelolaan Wisma/Mess Pemprovsu ( Kaitannya dengan Peningkatan PAD )
6.Rekomendasi kepada Pemerintah Pusat/Daerah berkaitan dengan pengelolaan pajak/retribusi daerah dan dana bagi hasil serta solusi terhadap permasalahan yang dihadapi
                     
 
 D. PROGRAM KERJA / KEGIATAN / KUNJUNGAN KERJA KOMISI D DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2015
 
NO BIDANG PROGRAM KEGIATAN PENUNJANG KEGIATAN OUT PUT
1. Bidang Infrastruktur -   Pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan TA 2015 di bidang pekerjaan umum, pemetaan, perencanaan dan penataan wilayah  (Dinas Bina Marga, Pengelolaan Sumber Daya Air dan Dinas Penataan Ruang dan Pemukiman).
 
-   Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan kegiatan TA 2015 untuk Tri wulan I s.d IV.
-   Menyampaikan aspirasi Daerah ke Pemerintah Pusat dan melakukan perbandingan ke luar Provinsi Sumatera Utara untuk mendukung percepatan program di bidang Pembangunan Infrastuktur.
 
1.    Rapat Kerja
2.    Rapat Dengar Pendapat
3.    Rapat Konsultasi/Audiensi
4.    Rapat Internal
5.    Peninjauan Lapangan
6.    Menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
1.   Mencari data dan informasi untuk dijadikan bahan dalam pelaksanaan rapat dan Kunjungan Kerja.
2.   Membahas permasalahan yang diperoleh berdasarkan data dan informasi serta hasil rapat maupun kunjungan kerja.
3.   Sosialisasi ke Kabupaten/ Kota mengeni kebijakan Pemerintah Pusat yang dinilai belum terlaksana sebagaimana mestinya.
4.   Kunjungan Kerja ke Luar Derah (Kabupaten/Kota dan Provinsi lain).
5.   Konsultasi dan Audiensi ke Pemerintah Pusat di Jakarta.
 
1.      Mendapatkan informasi  dan data hasil kegiatan pelaksanaan pembangunan di bidang Pekerjaan Umum.
2.      Rekomendasi kepada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah berkaitan dengan pelaksanaan Pembangunan bidang Infrastruktur.
3.      Informasi dan data mengenai pemahaman dan pelaksanaan tentang kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi bidang Infrastrutur.
4.      Menindak - lanjuti aspirasi masyarakat.
 
2. Perhubungan
 
-   Pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan TA 2015 di bidang Perhubungan.
 
-   Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan kegiatan TA 2014 untuk tri-wulan I s.d IV .
 
-   Menyampaikan aspirasi Daerah ke Pemerintah Pusat dan melakukan perbandingan ke luar Provinsi Sumatera Utara untuk mendukung percepatan program di bidang Pembangunan di bidang Perhubungan.
 
1.    Rapat Kerja
2.    Rapat Dengar Pendapat
3.    Rapat Konsultasi/Audiensi
4.    Rapat Internal
5.    Peninjauan Lapangan
6.    Menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
1.   Mencari data dan informasi untuk dijadikan bahan dalam pelaksanaan rapat dan Kunjungan Kerja.
2.   Membahas permasalahan yang diperoleh berdasarkan data dan informasi serta hasil rapat maupun kunjungan kerja.
3.   Sosialisasi ke Kabupaten/ Kota mengeni kebijakan Pemerintah Pusat yang dinilai belum terlaksana sebagaimana mestinya.
 
4.   Kunjungan Kerja ke Luar Derah (Kabupaten/Kota dan Provinsi lain).
5.   Konsultasi dan Audiensi ke Pemerintah Pusat di Jakarta.
 
 
1.      Mendapatkan informasi  dan data hasil kegiatan pelaksanaan pembangunan di bidang Perhubungan.
2.      Rekomendasi kepada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah berkaitan dengan pelaksanaan Pembangunan bidang Perhubungan.
3.      Informasi dan data mengenai pemahaman dan pelaksanaan tentang kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi bidang Perhubungan.
4.      Menindak-lanjuti aspirasi masyarakat.
 
3. Lingkungan Hidup -   Pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan TA 2015 di bidang Lingkungan Hidup.
 
-   Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan kegiatan TA 2015 untuk tri-wulan I s.d IV.
-   Menyampaikan aspirasi Daerah ke Pemerintah Pusat dan melakukan perbandingan ke luar Provinsi Sumatera Utara untuk mendukung percepatan program di bidang Pembangunan di bidang Lingkungan Hidup.
 
 
1.    Rapat Kerja
2.    Rapat Dengar Pendapat
3.    Rapat Konsultasi/Audiensi
4.    Rapat Internal
5.    Peninjauan Lapangan
6.    Menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat
1.   Mencari data dan informasi untuk dijadikan bahan dalam pelaksanaan rapat dan Kunjungan Kerja.
2.   Membahas permasalahan yang diperoleh berdasarkan data dan informasi serta hasil rapat maupun kunjungan kerja.
3.   Sosialisasi ke Kabupaten/ Kota mengeni kebijakan Pemerintah Pusat yang dinilai belum terlaksana sebagaimana mestinya.
4.   Kunjungan Kerja ke Luar Derah (Kabupaten/Kota dan Provinsi lain).
5.   Konsultasi dan Audiensi ke Pemerintah Pusat di Jakarta.
 
1.      Mendapatkan informasi  dan data hasil kegiatan pelaksanaan pembangunan di bidang Lingkungan Hidup.
2.      Rekomendasi kepada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah berkaitan dengan pelaksanaan Pembangunan bidang Lingkungan Hidup.
3.      Informasi dan data mengenai pemahaman dan pelaksanaan tentang kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi bidang Lingkungan Hidup.
4.      Menindak-lanjuti aspirasi masyarakat.
 
4. Energi -   Pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan TA 2015 di bidang Pertambangan dan Energi serta di bidang kelistrikan.
 
-   Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan kegiatan TA 2015 untuk tri-wulan I s.d IV.
-   Menyampaikan aspirasi Daerah ke Pemerintah Pusat dan melakukan perbandingan ke luar Provinsi Sumatera Utara untuk mendukung percepatan program di bidang Pembangunan di bidang energi.
 
1.    Rapat Kerja
2.    Rapat Dengar Pendapat
3.    Rapat Konsultasi/Audiensi
4.    Rapat Internal
5.    Peninjauan Lapangan
6.    Menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat
1.   Mencari data dan informasi untuk dijadikan bahan dalam pelaksanaan rapat dan Kunjungan Kerja.
2.   Membahas permasalahan yang diperoleh berdasarkan data dan informasi serta hasil rapat maupun kunjungan kerja.
3.   Sosialisasi ke Kabupaten/ Kota mengeni kebijakan Pemerintah Pusat yang dinilai belum terlaksana sebagaimana mestinya.
4.   Kunjungan Kerja ke Luar Derah (Kabupaten/Kota dan Provinsi lain).
5.   Konsultasi dan Audiensi ke Pemerintah Pusat di Jakarta.
 
1.       Mendapatkan informasi  dan data hasil kegiatan pelaksanaan pembangunan di bidang Pertambangan dan Energi serta di bidang kelistrikan.
2.       Rekomendasi kepada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah berkaitan dengan pelaksanaan Pembangunan bidang Energi.
3.       Informasi dan data mengenai pemahaman dan pelaksanaan tentang kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi bidang Energi.
4.       Menindak-lanjuti aspirasi masyarakat.
5. Pengelolaan Sumber Daya Air -   Pembangunan Bendungan Lau Simeme yang berlokasi di Hulu Sungai Percut Desa Kuala Dekah, Desa Sarilaba dan Desa Great Kecamatan Biru-biru Kabupaten Deli Serdang.
 
-   Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan kegiatan TA 2015 untuk tri-wulan I s.d IV.
 
-   Menyampaikan aspirasi Daerah ke Pemerintah Pusat dan melakukan perbandingan ke luar Provinsi Sumatera Utara untuk mendukung percepatan program di bidang Pembangunan bidang  Pengelolaan Sumber Daya Air.
 
1.    Rapat Kerja
2.    Rapat Dengar Pendapat
3.    Rapat Konsultasi/Audiensi
4.    Rapat Internal
5.    Peninjauan Lapangan
6.    Menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat
1.    Mencari data dan informasi untuk dijadikan bahan dalam pelaksanaan rapat dan Kunjungan Kerja.
2.    Membahas permasalahan yang diperoleh berdasarkan data dan informasi serta hasil rapat maupun kunjungan kerja.
3.    Sosialisasi ke Kabupaten/ Kota mengeni kebijakan Pemerintah Pusat yang dinilai belum terlaksana sebagaimana mestinya.
4.    Kunjungan Kerja ke Luar Derah (Kabupaten/Kota dan Provinsi lain).
5.    Konsultasi dan Audiensi ke Pemerintah Pusat di Jakarta.
1.      Mendapatkan informasi  dan data hasil kegiatan pelaksanaan pembangunan Bendungan Lau Simeme.
2.      Rekomendasi kepada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah berkaitan dengan pelaksanaan Pembangunan di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air.
3.      Informasi dan data mengenai pemahaman dan pelaksanaan tentang kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi bidang Pengelolaan Sumber Daya Air.
4.       Menindak-lanjuti aspirasi masyarakat.
 
 
 E. PROGRAM KERJA  KOMISI E DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2015     
NO B U L A N P R O G R A M KEGIATAN PENUNJANG KEGIATAN OUTPUT  
1 2 3 4 5 6  
  
1.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Januari s/d Maret 2015
 
 
 
1.             Perencanaan teknis pelaksanaan Program pembangunan Kesejahteraan Rakyat TA. 2015 di bidang Kesejahteran Sosial yang menyangkut bidang Pendidikan, Kesehatan, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Kebudayaan,  Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olah Raga, Perpustakaan dan Kearsipan, Agama, Sosial serta  pelayanan  terhadap masyarakat dan permasalahan - permasalahan  yang berkembang dibidang kesejahteraan sosial dan lainnya.
 
2.             Menyampaikan   aspirasi  Daerah ke Pemerintah Pusat dan Kunjungan Kerja ke luar Provinsi dan ke Kabupaten/Kota  untuk mendukung upaya percepatan program pembangunan di bidang Kesejahteraan Sosial.
 
3. Melihat, memantau pelaksanaan dan keberadaan dan mekanisme pelayanan BPJS Kesehatan, KIS, BPJS Ketenagakerjaan, KIP.
 
4. Evaluasi terhadap  Peraturan-peraturan Daerah di bidang Kesejahteraan Rakyat.
 
5. Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan kegiatan TA. 2015  triwulan I.
 
1.   Rapat Kerja
 
2.   Rapat Dengar Pendapat
 
3.   Rapat Gabungan
 
4.   Rapat Konsultasi/Audiensi
 
5.   Rapat Internal
 
6.    Menerima,         menampung   dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat
 
7.    Kunjungan Kerja  ke Kabupaten/ Kota  dan   Luar Provinsi.
 
8.    Kunjungan Kerja/ Konsultasi / Audiensi     ke Pemerintah  Pusat di Jakarta
 
9. Kegiatan  rapat  dan peninjauan lapangan yang bersifat Insidentil3                           
 
10.Melakukan Sosialisasi ke Kabupaten/Kota mengenai kebijakan Pemerintah Provinsi Sumut maupun Pemerintah Pusat yang dinilai belum terlaksana sebagaimana mestinya.
 
1. Inventarisasi data dan informasi untuk dijadikan bahan dalam pelaksanaan rapat  dan kunjungan kerja.
 
2.  Membahas permasalahan yang  diperoleh berdasarkan data dan informasi serta hasil rapat maupun kunjungan kerja.
 
3.  Pembahasan  terhadap Rencana perubahan Perda   dan penyusunan Draf Rancangan Perda Inisiatif. Untuk melakukan kajian atas data dan informasi yang telah diperoleh, guna dijadikan bahan evaluasi terhadap permasalahan yang muncul yang dialami selama ini, selanjutnya dengan harapan  dapat dilakukan peningkatan pembangunan dibidang kesejahteraan sosial di Sumatera Utara
 
1. Mendapatkan informasi dan data mengenai hasil kegiatan  pelaksanaan  pembangunan kesejahteraan rakyat di bidang Pendidikan, Kesehatan, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Kebudayaan,  Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olah Raga, Perpustakaan dan Kearsipan, Agama, Sosial serta  pelayanan  terhadap masyarakat dan permasalahan - permasalahan  yang berkembang dibidang Kessos dan lainnya.
2. Rekomendasi  kepada  Pemerintah  Pusat maupun Pemerintah Daerah berkaitan dengan target pelaksanaan kegiatan pembangunan  kesejahteraan masyarakat 
3. Informasi dan data mengenai pemahaman dan pelaksanaan tentang kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. Mengajukan  saran  dan   usul  kepada Pimpinan Dewan untuk :
-     Dilakukan peninjauan kembali       terhadap  Perda
-     Melakukan pembahasan terhadap Draf Ranperda Inisiatif.
-     Menindaklanjuti hasil Raker/RDP terkait dgn aspirasi masyarakat.
 
  
2.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
April s/d Juni 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.    Pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan kesejahteraan rakyat TA. 2015 di bidang Kesejahteran Sosial yang menyangkut bidang Pendidikan,  Kesehatan, Kebudayaan dan Pariwisata, Pemberdayaan Perempuan, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Pemuda dan Olah Raga, Perpustakaan dan Kearsipan, Agama, Sosial serta  pelayanan  terhadap masyarakat dan permasalahan yang berkembang dibidang kesejahteraan sosial dan lain-lain.
 
2.  Menyampaikan   aspirasi     daerah kepada Pemerintah Pusat.
 
3.  Melihat  keberadaan dan mekanisme pelayanan yang ada pada rumah sakit, UPT pelayanan sosial dan Balai Latihan Tenaga Kerja.
 
4.  Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan kegiatan TA. 2015 untuk triwulan II.
 
 
1.     Rapat Kerja
 
2.     Rapat Dengar Pendapat
 
3.     Rapat Gabungan
 
4.     Rapat Konsultasi/Audiensi
 
5.     Rapat Internal
 
6.     Menerima,  menampung   dan membahas serta menindak lanjuti aspirasi masyarakat.
 
7.     Kunjungan Kerja/ Konsultasi/ Audiensi ke Pemerintah Pusat di Jakarta
 
8.     Kunjungan Kerja  ke Kabupaten/ Kota  dan   Luar Provinsi
 
9.   Peninjauan lapangan yang bersifat Insidentil.
 
 
 
 
 
        
1.     Mencari data dan informasi untuk dijadikan bahan dalam pelaksanaan rapat dan kunjungan kerja.
 
2.       Membahas permasalahan yang diperoleh berdasarkan data dan informasi serta hasil rapat maupun kunjungan kerja.
 
3.       Melakukan Sosialisasi ke Kabupaten/Kota mengenai kebijakan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat yang dinilai belum terlaksana sebagaimana mestinya.
 
4.       Pembahasan  terhadap rencana perubahan Perda   dan penyusunan Draf Rancangan Perda Inisiatif.
 
5.       Mencari data dan informasi sebagai bahan untuk membahas permasalahan pelayanan kesehatan dan pelayanan sosial serta pelayanan ketenagakerjaan  dan keberadaan tenaga kerja di perusahaan-perusahaan.
 
6.       Melakukan kajian atas data dan informasi yang telah diperoleh, guna dijadikan bahan evaluasi  dalam peningkatan pembangunan dibidang pengiriman tenaga kerja ke luar negeri termasuk kesehatan, pendidikan  dan sertifikasi tenaga kerja di tingkat Internasional.
 
1.       Inventarisasi data dan informasi untuk membahas kondisi dan latar belakang permasalahan dibidang kesejahteraan sosial, guna dapat dijadikan  sebagai bahan dalam rangka mencari solusinya.
 
2.       Rekomendasi kepada Pemerintah Pusat maupun  Pemerintah  Daerah berkaitan dengan kebijakan yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial.
 
3.       Informasi dan data mengenai pemahaman dan pelaksanaan tentang kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi.
 
4.       Mengajukan saran dan  usul  kepada Pimpinan Dewan untuk :
a.     Dilakukan peninjauan kembali terhadap Perda
b.     Melakukan pembahasan  Draf Rencangan Perda Inisiatif.
d.   Menindaklanjuti hasil Raker/RDP terkait dgn aspirasi masyarakat
 
 
 
 
3.
 
 
 
 
 
 
 
Juli s/d September 2015
 
 
1.      Pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan kesejahteraan rakyat TA. 2015 di bidang Kesejahteran Sosial yang menyangkut bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Pemuda dan Olah Raga, Perpustakaan dan Kearsipan, Agama, Sosial serta  pelayanan  terhadap masyarakat dan permasalahan - permasalahan  yang berkembang dibidang kesejahteraan sosial dan lain-lain.
 
2.   Menyampaikan Aspirasi  Daerah kepada Pemerintah Pusat dan melakukan Kunjungan Kerja ke Luar Provinsi dan ke Kabupaten/Kota guna percepatan pelaksanaan dan peningkatan pembangunan kesejahteraan sosial yang nantinya diharapkan dapat diterapkan di Provinsi Sumatera Utara.
 
 3. Evaluasi terhadap   Peraturan-peraturan Daerah di bidang Kesejahteraan Sosial.
 
4.   Melakukan pembahasan KUA  PPAS RP.APBD TA. 2015 bersama dengan mitra kerja komisi.
 
5.   Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan kegiatan TA. 2015  untuk triwulan III.
 
 
 
 
1.     Rapat Kerja
 
2.     Rapat Dengar Pendapat
 
3.     Rapat Gabungan
 
4.     Rapat Konsultasi/Audiensi
 
5.     Rapat Gabungan
 
6.     Rapat Internal
 
7.   Menerima,     menampung  dan membahas serta menindak lanjuti aspirasi masyarakat.
 
8.   Kunjungan Kerja/ Konsultasi/ Audiensi ke Pemerintah Pusat di Jakarta
 
9. Kunjungan Kerja  ke Kabupaten/ Kota  dan   Luar Provinsi
 
10.Peninjauan lapangan yang bersifat Insidentil
 
 
1.    Mencari        data     dan informasi  untuk dijadikan bahan dalam pelaksanaan rapat dan kunjungan kerja.
 
2.      Membahas permasalahan yang diperoleh berdasarkan data dan informasi serta hasil rapat maupun kunjungan kerja.
 
3.      Sosialisasi ke Kabupaten/Kota mengenai kebijakan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat yang dinilai belum terlaksana sebagaimana mestinya.
 
4.      Pertemuan dengan Mitra Komisi  untuk menyikapi usulan-usulan kegiatan pembangunan untuk ditampung pada  P.APBD Provsu TA 2015.
 
 
1.   Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program sesuai program kerja dari masing-masing counterpart, untuk mencari jalan keluar/solusi atas permasalahan yang timbul dan berkembang yang didukung APBN dan APBD di bidang Pendidikan, Kesehatan, Ketenagakerjaan dan Sosial.
 
2.   Rekomendasi kepada Pemerintah Pusat maupun  Pemerintah  Daerah berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan  
 
3.   Informasi dan data mengenai pemahaman dan pelaksanaan tentang kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi.
 
4.   Mengajukan saran dan  usul  kepada Pimpinan Dewan untuk :
a.   Dilakukan perubahan  terhadap Perda.
b.   Melakukan pembahasan terhadap Draf Rencangan Perda Inisiatif.
c.    Menindaklanjuti hasil Raker/RDP terkait dgn aspirasi masyarakat
 
 
 
4.
 
Oktober s/d Desember 2015
 
1.   Pembahasan terhadap Usulan Rencana Program/Kegiatan untuk R.APBD TA.2016 di bidang Kesejahteraan Sosial yang meliputi bidang Kesehatan, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Pendidikan, Perpustakaan dan Kearsipan, Kebudayaan dan Pariwisata, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olah Raga, Agama serta Sosial.
 
2.   Menyampaikan aspirasi  Daerah  kepada Pemerintah Pusat dan melakukan Kunjungan Kerja ke Luar Provinsi dan ke Kabupaten/Kota guna  percepatan pelaksanaan dan peningkatan pembangunan kesejahteraan sosial  untuk Provinsi Sumatera Utara.
 
3.   Evaluasi   terhadap  Peraturan-Peraturan  Daerah di bidang Kesejahteraan Sosial.
4.   Melihat     keberadaan dan mekanisme pelayanan yang ada pada pelayanan perpustakaan dan arsip serta objek-objek wisata, budaya  dalam rangka untuk tukar informasi sekaligus promosi objek wisata.
5.   Melakukan pembahasan KUA  PPAS R.APBD TA. 2016 bersama dengan mitra kerja komisi.
6.   Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan kegiatan TA. 2015 untuk triwulan IV.
 
1.   Rapat Kerja
 
2.   Rapat Dengar Pendapat
 
3.   Rapat Gabungan
 
4.   Rapat Konsultasi/Audiensi
 
5.   Rapat Internal
 
6.   Menerima, menampung dan membahas serta menindak lanjuti aspirasi masyarakat.
 
7.   Kunjungan Kerja/ Konsultasi / Audiensi ke Pemerintah Pusat di Jakarta
 
8.   Kunjungan Kerja  ke Kabupaten/ Kota  dan   Luar Provinsi
 
9.   Peninjauan lapangan yang bersifat Insidentil
 
 
 
 
1.  Mencari        data     dan informasi  untuk dijadikan bahan dalam pelaksanaan rapat dan kunjungan kerja.
 
2.  Membahas permasalahan yang diperoleh berdasarkan data dan informasi serta hasil rapat maupun kunjungan kerja.
 
3. Mencari  data dan informasi sebagai bahan untuk membahas permasalahan Sosial, Perpustakaan dan Arsip di Kabupaten/Kota  se Sumatera Utara.
 
4.  Sosialisasi ke Kabupaten/Kota mengenai kebijakan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat yang dinilai belum terlaksana sebagaimana mestinya.
 
5.  Pertemuan dengan  Mitra Komisi  untuk menyikapi usulan-usulan kegiatan kesejahteraan sosial untuk ditampung pada  APBD Provsu TA 2016.
 
 
1.       Cross Chek terhadap pelaksanaan program kerja atau kegiatan proyek TA 2015 baik fisik maupun non fisik yang telah, sedang, dan masih dilaksanakan maupun yang perlu dilanjutkan.
 
2.       Rekomendasi kepada Pemerintah Pusat maupun  Pemerintah  Daerah berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan kesejahteran sosial 
 
3.       Informasi dan data mengenai pemahaman dan pelaksanaan tentang kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi.
 
4.     Mengajukan saran dan  usul  kepada Pimpinan Dewan untuk :
a.   Dilakukan perubahan  terhadap Perda.
b.   Melakukan pembahasan terhadap Draf Rencangan Perda Inisiatif.
 c.  Menindaklanjuti hasil Raker/RDP terkait dgn aspirasi masyarakat
 
 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 
PROGRAM KERJA BADAN MUSYAWARAH DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2015          
 
NO. BULAN PROGRAM KEGIATAN PENUNJANG KEGIATAN OUTPUT
 
I.
 
Januari s.d Desember
Tahun 2015
 
1.      Membahas dan menetapkan Jadwal Kegiatan Dewan setiap bulan dan perubahannya.
 
Ø  Rapat Badan Musyawarah
 
 
Ø  Usulan Alat-alat Kelengkapan Dewan setiap bulan.
 
 
Ø  Jadwal Kegiatan Dewan setiap bulan
 
Ø  Perubahan Jadwal Kegiatan Dewan
    2.      Memberi Rekomendasi pembentukan Pansus Ø  Rapat Badan Musyawarah Ø  Usulan Alat-alat Kelengkapan Dewan dan atau hasil Rapat Pimpinan Dewan dengan Pimpinan Fraksi
 
Ø  SK Pembentukan Pansus
 
    3.      Evaluasi Kinerja Alat-alat Kelengkapan DPRD-SU Ø  Rapat Pimpinan Dewan dengan Pimpinan Alat-alat Kelengkapan Dewan Ø  Hasil Rapat dan Kunjungan Alat-alat Kelengkapan Dewan
 
Ø  Kinerja Alat-alat Kelengkapan Dewan
 
    4.      Memberi saran/pendapat untuk memperlancar kegiatan Dewan
5.      Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota Badan Musyawarah
 
 
Ø  Konsultasi Badan Musyawarah dengan Pimpinan Dewan
   
Ø  Bimbingan Teknis Badan Musyawarah
 
Ø  Hasil Evaliasi Kegiatan Alat-alat Kelengkapan Dewan
Ø  Hasil Rapat Banmus
Ø  APBD Provsu
 
Ø  Terselenggaranya pelaksanaan tugas dan wewenang Alat-alat Kelengkapan Dewan dengan lancar, tertib dan optimal.
Ø  Penguasaan/Pemahaman  Teknis tentang tugas pokok dan fungsi Badan Musyawarah.
II. 15September 2014 s.d
14 Januari 2015
Menyerap dan menghimpunAspirasi Masyarakat (Konstituen) melalui Kunjungan Kerja dalam rangka Reses. Ø  Reses I Tahun Sidang I 2014-2015
 
Ø  Hasil Rapat Banmus
Ø  APBD Provsu
 
Ø  Penyampaian Hasil Reses kepada Pemprovsu
 
III. 15 Januari s.d
14 Mei 2015
Menyerap dan menghimpun Aspirasi Masyarakat (Konstituen) melalui Kunjungan Kerja dalam rangka Reses. Ø  Reses II Tahun Sidang I 2014-2015
 
Ø  Hasil Rapat Banmus
Ø  APBD Provsu
 
Ø  Penyampaian Hasil Reses kepada Pemprovsu
 
IV. 15 September 2014 s.d
14 Januari
2015
Menyerap dan menghimpun Aspirasi Masyarakat (Konstituen) melalui Kunjungan Kerja dalam rangka Reses. Ø  Reses III Tahun Sidang I 2014-2015
 
Ø  Hasil Rapat Banmus
Ø  APBD Provsu
 
Ø  Penyampaian Hasil Reses kepada Pemprovsu
 
V.
 
Desember 2015 Menyusun Program Kerja DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 Ø  Rapat Kerja DPRD-SU Tahun 2014
 
Ø  Hasil Rapat Pimpinan Dewan dengan Ketua dan Sekretaris Fraksi, tentang Rencana Jadwal Kegiatan Rapat Kerja DPRD-SU.
Ø  APBD Provsu
 
Ø  Program Kerja DPRD-SU Tahun 2016
 
 
PROGRAM  KERJA  BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2015
 
NO B U L A N PROGRAM KEGIATAN PENUNJANG  KEGIATAN OUTPUT
1. JANUARI
2015
 
1.   Menyiapkan rancangan peraturan daerah usulan DPRD berdasarkan prioritas yang telah ditetapkan. 
2.   Pembahasan Ranperda
3.   Mengevaluasi dan pengkajian  Peraturan Daerah  yang masih berlaku.
4.   Kunjungan kerja
 
1.   Rapat Internal Baleg
2.   Rapat kerja / Dengar Pendapat dengan Instansi terkait
3.   Rapat Konsultasi
4.   Kunjungan kerja ke Pemerintah Pusat dan di luar Provinsi Sumatera Utara.
1.   Mencari dan mengumpulkan data serta informasi untuk bahan masukan dalam pelaksanaan rapat kerja.
2.   Melakukan kajian atas data  dan informasi.
3.   Mencari masukan / solusi tentang hal-hal tertentu / hal-hal yang timbul untuk penyelesaian permasalahan dan pengkayaan materi.
1.   Mendapatkan informasi dan data mengenai ranperda yang akan segera dibahas.
2.   Mengumpulkan  data serta Informasi  tentang kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi terhadap Peraturan Daerah.
3.   Menyampaikan saran dan usulan kepada Pimpinan Dewan mengenai pelaksanaan kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya penyelesaiannya
4.   Memberikan Rekomendasi kepada Pimpinan Dewan mengenai Ranperda Usulan DPRD berdasarkan prioritas yang telah ditetapkan dalam prolegda.
 
2. PEBRUARI
2015
1.   Melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh komisi maupun yang diajukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebelum rancangan peraturan daerah tersebut disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
2.   Memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas hasil evaluasi dan pengkajian terhadap ranperda yang diajukan baik oleh Komisi maupun yang diajukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
3.   Menyampaikan Aspirasi Daerah ke Pemerintah Pusat dan melakukan perbandingan ke luar Provinsi Sumatera Utara guna percepatan pelaksanaan Peraturan Daerah yang sedang berjalan yang nantinya diharapkan dapat diterapkan di Provinsi Sumatera Utara.
 
1.   Rapat Kerja
2.   Rapat Dengar Pendapat
3.   Rapat Konsultasi
4.   Rapat Intern Balegda
5.   Kunjungan kerja ke Pemerintah Pusat dan di luar Provinsi Sumatera Utara.
1.   Mencari dan mengumpulkan data serta informasi untuk bahan masukan dalam pelaksanaan rapat kerja.
2.   Melakukan kajian atas data  dan informasi.
3.   Mencari masukan / solusi tentang hal-hal tertentu / hal-hal yang timbul untuk penyelesaian permasalahan dan pengkayaan materi.
1.        Mendapatkan informasi dan data mengenai substansi materi ranperda yang akan dibahas.
2.        Mengumpulkan  data serta Informasi  tentang kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi menyangkut Ranperda yang akan dibahas.
3.        Menyampaikan saran dan usulan kepada Pimpinan Dewan mengenai pelaksanaan kegiatan Balegda, permasalahan yang dihadapi serta upaya penyelesaiannya .
3. MARET
2015
1.   Memberikan pertimbangan terhadap rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh komisi maupun yang diajukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
2.   Pengawasan terhadap pelaksanaan Perda-perda.
3.   Kunjungan kerja
4.   Menyampaikan Aspirasi Daerah ke Pemerintah Pusat dan melakukan perbandingan ke luar Provinsi Sumatera Utara guna percepatan pelaksanaan dan peningkatan yang nantinya diharapkan dapat diterapkan di Provinsi Sumatera Utara.
1.      Rapat Kerja
2.      Rapat Dengar Pendapat
3.      Rapat Konsultasi
4.      Rapat Intern Balegda
5.      Kunjungan kerja / Peninjauan Lapangan ke Kabupaten / Kota
6.      Kunjungan kerja ke Pemerintah Pusat dan di luar Provinsi Sumatera Utara.
1.      Mencari dan mengumpulkan data serta informasi untuk bahan masukan dalam pelaksanaan rapat kerja.
2.      Melakukan kajian atas data  dan informasi.
3.      Mencari masukan / solusi tentang hal-hal tertentu / hal-hal yang timbul untuk penyelesaian permasalahan dan pengkayaan materi.
4.      Mempelajari dan mengkaji permasalahan yang timbul.
1.   Mendapatkan informasi dan data mengenai hasil kegiatan pelaksanaan Pembahasan Draf Ranperda.
2.   Rekomendasi kepada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah berkaitan dengan Pembahasan Draf Perda, solusi terhadap permasalahan yang dihadapi, dukungan terhadap kebijakan dalam upaya percepatan dan peningkatan program pembangunan untuk Provinsi Sumatera Utara
3.   Mengumpulkan  data serta Informasi  tentang kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi
4.   Menyampaikan saran dan usulan kepada Pimpinan Dewan mengenai pelaksanaan kegiatan Pembahasan Draf Ranperda, permasalahan yang dihadapi serta upaya penyelesaiannya .
4. APRIL
2015
1.      Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan peraturan daerah melalui koordinasi dengan komisi dan / atau panitia khusus.
2.      Memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas rancangan peraturan daerah yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah
3.      Merekomendasikan beberapa Ranperda yang layak diterapkan di Daerah
4.      Menyampaikan Aspirasi Daerah ke Pemerintah Pusat dan melakukan perbandingan ke luar Provinsi Sumatera Utara guna percepatan pelaksanaan Pembahasan salah satu Perda di Provinsi Sumatera Utara.
 
1.      Rapat Kerja
2.      Rapat Dengar Pendapat
3.      Rapat Konsultasi
4.      Rapat Intern Balegda
5.      Kunjungan kerja / Peninjauan Lapangan ke Kabupaten / Kota
6.      Kunjungan kerja ke Pemerintah Pusat dan di luar Provinsi Sumatera Utara.
1.      Mencari dan mengumpulkan data serta informasi untuk bahan masukan dalam pelaksanaan rapat kerja.
2.      Melakukan kajian atas data  dan informasi.
3.      Kunjungan kerja ke Kabupaten / Kota dan konsultasi / audiensi ke Pemerintah Pusat serta ke Luar Provinsi Sumatera Utara
4.      Mempelajari dan mengkaji permasalahan yang timbul.
1.      Mendapatkan informasi dan data mengenai hasil kegiatan dari Pansus salah satu Ranperda
2.      Rekomendasi kepada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Panitia Khusus salah satu Perda, solusi terhadap penanggulangan permasalahan yang dihadapi, dukungan terhadap kebijakan program Balegda untuk Provinsi Sumatera Utara
3.      Menyampaikan saran dan usulan kepada Pimpinan Dewan mengenai pelaksanaan kegiatan Panitia Khusus, terhadap permasalahan yang dihadapi serta upaya penyelesaiannya .
5. MEI
2015
1.      Pembahasan salah satu Ranperda yang ditindak lanjuti oleh salah satu Pansus terhadap pelaksanaan kegiatan Balegda.
2.      Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Pansus-pansus
3.      Menyampaikan Aspirasi Daerah ke Pemerintah Pusat dan melakukan perbandingan ke Luar Provinsi Sumatera Utara guna percepatan pelaksanaan kegiatan Balegda yang nantinya diharapkan dapat diterapkan di Provinsi Sumatera Utara
1.      Rapat Kerja
2.      Rapat Dengar Pendapat
3.      Rapat Konsultasi
4.      Rapat Intern Balegda
5.      Kunjungan kerja / Peninjauan Lapangan ke Kabupaten / Kota
6.      Kunjungan kerja ke Pemerintah Pusat dan di luar Provinsi Sumatera Utara.
1.      Mencari dan mengumpulkan data serta informasi untuk bahan masukan dalam pelaksanaan rapat kerja.
2.      Melakukan kajian atas data  dan informasi
3.      Kunjungan kerja ke Kabupaten / Kota dan konsultasi / audiensi ke Pemerintah Pusat serta ke Luar Provinsi Sumatera Utara
4.      Mempelajari dan mengkaji permasalahan.
1.         Mendapatkan informasi dan data mengenai hasil kegiatan pelaksanaan Pembahasan Ranperda.
2.         Rekomendasi kepada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Pansus, solusi terhadap penanggulangan permasalahan yang dihadapi, dukungan terhadap kebijakan dalam upaya percepatan dan peningkatan program Balegda untuk Provinsi Sumatera Utara
3.         Mengumpulkan  data serta Informasi  tentang kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi
4.         Menyampaikan saran dan usulan kepada Pimpinan Dewan mengenai pelaksanaan kegiatan Balegda, permasalahan yang dihadapi serta upaya penyelesaiannya .
6. JUNI
2015
1.      Pembahasan terhadap revisi Perda yang telah diprogramkan.
2.      Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Pansus dalam pembahasan Ranperda
3.      Menyampaikan Aspirasi Daerah ke Pemerintah Pusat dan melakukan perbandingan ke luar Provinsi Sumatera Utara guna percepatan pelaksanaan pembahasan salah satu Perda yang nantinya diharapkan dapat diterapkan di Provinsi Sumatera Utara.
 
1.      Rapat Kerja
2.      Rapat Dengar Pendapat
3.      Rapat Konsultasi
4.      Rapat Intern Balegda
5.      Kunjungan kerja / Peninjauan Lapangan ke Kabupaten / Kota
6.      Kunjungan kerja ke Pemerintah Pusat dan di luar Provinsi Sumatera Utara.
1.      Mencari dan mengumpulkan data serta informasi untuk bahan masukan dalam pelaksanaan rapat kerja.
2.      Melakukan kajian atas data  dan informasi
3.      Kunjungan kerja ke Kabupaten / Kota dan konsultasi / audiensi ke Pemerintah Pusat serta ke Luar Provinsi Sumatera Utara
4.      Mempelajari dan mengkaji Perda sebelumnya.
1.      Mendapatkan informasi dan data mengenai hasil kegiatan pelaksanaan Pembahasan Perda.
2.      Mengumpulkan  data serta Informasi  tentang kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
3.      Menyampaikan saran dan usulan kepada Pimpinan Dewan mengenai pelaksanaan kegiatan Balegda, permasalahan yang dihadapi serta upaya penyelesaiannya.
   
             
7. JULI
2015
1.      Pembahasan terhadap salah satu revisi Perda
2.      Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Pansus dalam pembahasan Ranperda
3.      Menyampaikan Aspirasi Daerah ke Pemerintah Pusat dan melakukan perbandingan ke luar Provinsi Sumatera Utara guna percepatan penyelesaian Pembahasan salah satu Perda yang nantinya diharapkan dapat diterapkan di Provinsi Sumatera Utara.
 
1.      Rapat Kerja
2.      Rapat Dengar Pendapat
3.      Rapat Konsultasi
4.      Rapat Intern Balegda
5.      Kunjungan kerja / Peninjauan Lapangan ke Kabupaten / Kota
6.      Kunjungan kerja ke Pemerintah Pusat dan di luar Provinsi Sumatera Utara.
1.      Mencari dan mengumpulkan data serta informasi untuk bahan masukan dalam pelaksanaan rapat kerja.
2.      Melakukan kajian atas data  dan informasi
3.      Kunjungan kerja ke Kabupaten / Kota dan konsultasi / audiensi ke Pemerintah Pusat serta ke Luar Provinsi Sumatera Utara
4.      Mempelajari dan mengkaji permasalahan yang ada.
1.      Mendapatkan informasi dan data mengenai hasil kegiatan pembahasan Ranperda yang dilakukan oleh Panitia khusus.
2.      Mengumpulkan  data serta Informasi  tentang kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
3.      Menyampaikan saran dan usulan kepada Pimpinan Dewan mengenai pelaksanaan kegiatan Balegda, permasalahan yang dihadapi serta upaya penyelesaiannya.
 
8. AGUSTUS
2015
1.      Koordinasi untuk penyusunan prolegda antara DPRD dan Pemerintah Daerah
2.      Menyiapkan rancangan peraturan daerah usulan DPRD berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan.
3.      Tindak lanjut pembahasan terhadap salah satu Perda.
4.      Kunjungan kerja
5.      Menyampaikan Aspirasi Daerah ke Pemerintah Pusat dan melakukan perbandingan ke luar Provinsi Sumatera Utara guna percepatan pelaksanaan Pembahasan salah satu Ranperda yang nantinya diharapkan dapat diterapkan di Provinsi Sumatera Utara.
 
1.      Rapat Kerja
2.      Rapat Dengar Pendapat
3.      Rapat Konsultasi
4.      Rapat Intern Balegda
5.      Kunjungan kerja / Peninjauan Lapangan ke Kabupaten / Kota
6.      Kunjungan kerja ke Pemerintah Pusat dan di luar Provinsi Sumatera Utara.
1.      Mencari dan mengumpulkan data serta informasi untuk bahan masukan dalam pelaksanaan rapat kerja.
2.      Melakukan kajian atas data  dan informasi
1.      Mendapatkan informasi dan data mengenai tindak lanjut pembahasan terhadap Ranperda.
2.      Pembahasan Ranperda tepat guna, tepat sasaran dan tepat waktu.
3.      Mengumpulkan  data serta Informasi  tentang kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi
4.      Menyampaikan saran dan usulan kepada Pimpinan Dewan mengenai pelaksanaan kegiatan Balegda dan permasalahan yang dihadapi serta upaya penyelesaiannya.
 
9. SEPTEMBER
2015
1.      Koordinasi untuk penyusunan prolegda antara DPRD dan Pemerintah Daerah.
2.      Menyiapkan rancangan peraturan daerah usulan DPRD berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan
3.      Evaluasi terhadap Perda yang dibahas.
4.      Melakukan Sosialisasi
5.      Menyampaikan Aspirasi Daerah ke Pemerintah Pusat dan melakukan perbandingan ke luar Provinsi Sumatera Utara guna percepatan pelaksanaan Kegiatan Balegda yang nantinya diharapkan dapat diterapkan di Provinsi Sumatera Utara.
1.      Rapat Kerja
2.      Rapat Dengar Pendapat
3.      Rapat Konsultasi
4.      Rapat Intern Balegda
5.      Kunjungan kerja / Peninjauan Lapangan ke Kabupaten / Kota
6.      Kunjungan kerja ke Pemerintah Pusat dan di luar Provinsi Sumatera Utara.
1.      Mencari dan mengumpulkan data serta informasi untuk bahan masukan dalam pelaksanaan rapat kerja.
2.      Melakukan kajian atas data  dan informasi
3.      Kunjungan kerja ke Kabupaten / Kota dan konsultasi / audiensi ke Pemerintah Pusat serta ke Luar Provinsi Sumatera Utara
4.      Mempelajari dan mengkaji  permasalahan.
1.      Mendapatkan informasi dan data mengenai hasil kegiatan Pembahasan Ranperda.
2.      Pembahasan Ranperda tepat guna, tepat sasaran dan tepat waktu.
3.      Mendapatkan masukan dari berbagai elemen masyarakat guna mendapatkan informasi terhadap ranperda yang sedang dibahas atau terhadap ranperda yang akan diterapkan kemasyarakat.
4.      Menyampaikan saran dan usulan kepada Pimpinan Dewan mengenai pelaksanaan kegiatan Balegda dan permasalahan yang dihadapi serta upaya penyelesaiannya.
 
10. OKTOBER
2015
1.      Koordinasi untuk penyusunan prolegda antara DPRD dan Pemerintah Daerah.
2.      Menyusun rancangan prolegda yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan peraturan daerah beserta alasannya.
3.      Pembahasan terhadap salah satu kegiatan Balegda.
4.      Kunjungan kerja
5.      Menyampaikan Aspirasi Daerah ke Pemerintah Pusat dan melakukan perbandingan ke luar Provinsi Sumatera Utara yang nantinya diharapkan dapat diterapkan di Provinsi Sumatera Utara.
 
1.      Rapat Kerja
2.      Rapat Dengar Pendapat
3.      Rapat Konsultasi
4.      Rapat Intern Balegda
5.      Kunjungan kerja / Peninjauan Lapangan ke Kabupaten / Kota
6.      Kunjungan kerja ke Pemerintah Pusat dan di luar Provinsi Sumatera Utara.
1.      Mencari dan mengumpulkan data serta informasi untuk bahan masukan dalam pelaksanaan rapat kerja.
2.      Melakukan kajian atas data  dan informasi
3.      Kunjungan kerja ke Kabupaten / Kota dan konsultasi / audiensi ke Pemerintah Pusat serta ke Luar Provinsi Sumatera Utara
4.      Mempelajari dan mengkaji  permasalahan.
1.      Pembahasan Prolegda tepat guna, tepat sasaran dan tepat waktu.
2.      Pembahasan Ranperda tepat waktu.
3.      Menyampaikan saran dan usulan kepada Pimpinan Dewan mengenai pelaksanaan kegiatan tindak lanjut pembahasan Perda serta permasalahan yang dihadapi serta upaya penyelesaiannya.
11. NOVEMBER
2015
 
1.      Evaluasi terhadap kinerja alat kelengkapan Dewan yang melakukan pembahasan terhadap Ranperda.
2.      Menyampaikan Aspirasi Daerah ke Pemerintah Pusat dan melakukan perbandingan ke luar Provinsi Sumatera Utara guna percepatan pelaksanaan kegiatan Balegda yang nantinya diharapkan dapat diterapkan di Provinsi Sumatera Utara.
3.      Kunjungan kerja
4.      Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan kegiatan Balegda.
 
1.      Rapat Kerja
2.      Rapat Dengar Pendapat
3.      Rapat Konsultasi
4.      Rapat Intern Balegda
5.      Kunjungan kerja / Peninjauan Lapangan ke Kabupaten / Kota
6.      Kunjungan kerja ke Pemerintah Pusat dan di luar Provinsi Sumatera Utara.
1.      Mencari dan mengumpulkan data serta informasi untuk bahan masukan dalam pelaksanaan rapat kerja.
2.      Melakukan kajian atas data  dan informasi.
3.      Kunjungan kerja ke Kabupaten / Kota dan konsultasi / audiensi ke Pemerintah Pusat serta ke Luar Provinsi Sumatera Utara.
4.      Mempelajari dan mengkaji permasalahan.
1.        Mendapatkan informasi dan data mengenai hasil kegiatan Alat kelengkapan Dewan yang dibentuk untuk pembahasan Ranperda.
2.        Menyampaikan saran dan usulan kepada Pimpinan Dewan mengenai pelaksanaan kegiatan Alat kelengkapan Dewan yang dibentuk untuk melakukan pembahasan terhadap Ranperda serta permasalahan yang dihadapi dan upaya penyelesaiannya.
12. DESEMBER
2015
 
1.      Evaluasi terhadap seluruh prolegda.
2.      Pengesahan Prolegda TA. 2015
3.      Evaluasi terhadap kinerja Balegda
4.      Kunjungan kerja
 
1.      Rapat Kerja  dengan Instansi terkait
2.      Rapat Dengar Pendapat
3.      Rapat Konsultasi
4.      Rapat Intern Balegda
5.      Kunjungan kerja / Peninjauan Lapangan ke Kabupaten / Kota
6.      Kunjungan kerja ke Pemerintah Pusat dan di luar Provinsi Sumatera Utara.
1.      Mencari dan mengumpulkan data serta informasi untuk bahan masukan dalam pelaksanaan rapat kerja.
2.      Melakukan kajian atas data  dan informasi.
3.      Kunjungan kerja ke Kabupaten / Kota dan konsultasi / audiensi ke Pemerintah Pusat serta ke Luar Provinsi Sumatera Utara.
4.      Mempelajari dan mengkaji permasalahan.
1.      Mendapatkan informasi dan data mengenai hasil kinerja Balegda.
2.      Mendapatkan data terhadap prolegda baik yang sudah dilaksanakan maupun yang belum terlaksana guna perbaikan kedepan.
3.      Program Legislasi Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014.
4.      Menyampaikan saran dan usulan kepada Pimpinan Dewan mengenai pelaksanaan kegiatan Balegda, serta permasalahan yang dihadapi serta upaya penyelesaiannya.
                       
                                                                                                                                                                           
PROGRAM KERJA BADAN KEHORMATAN DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2015
 
NO BULAN PROGRAM KEGIATAN PENUNJANG KEGIATAN OUTPUT
1 2 3 4 5 6
1.  
Januari s.d Desember 2015
 
A.Membuat Kode Etik dan Pedoman Beracara Badan Kehormatan
 
 
 
 
 
 
 
B.Pengawasan terhadap pelaksanaan kinerja Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam hal kehadiran mengikuti rapat-rapat paripurna, rapat kerja/rapat dengar pendapat komisi, Rapat Banmus, Badan Anggaran, dan Badan Legislasi.
 
 
C. Pengawasan terhadap pelaksanaan kinerja Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara yang berhubungan dengan Tata Tertib dan Kode Etik/Moral dan permasalahan lain yang berhubungan dengan masyarakat pemilih (konstituen).
 
D. Melakukan Evaluasi terhadap disiplin Anggota DPRD Prov. Sumatera Utara Triwulan I, II, III dan IV.
 
 
 
E.  Sosialisasi hasil evaluasi pengawasan terhadap kinerja Anggota DPRDSU.
 
 
 
-          Menyusun Draft Kode Etik dan Pedoman Beracara Badan Kehormatan
 
 
 
 
 
 
 
-          Menghimpun dan menginventarisasi daftar hadir Anggota Dewan dalam rapat-rapat DPRDSU.
 
 
 
 
 
-          Menerima, menampung pengaduan, mengadakan penyelidikan dan verifikasi aspirasi masyarakat yang menyangkut kinerja Anggota Dewan.
 
 
-          Merekap kehadiran Pimpinan dan Anggota Dewan dalam rapat-rapat dewan sesuai dengan Tata Tertib Dewan , bekerjasama dengan staf Sekertariat Dewan yang terkait..
 
 
 
-          Seminar dan dialog interaktif dengan berbagai elemen masyarakat
 
-          Melakukan Studi Banding terkait Kode Etik dan Pedoman Beracara ke Provinsi lain untuk mencari perbandingan
-          Buku dan UU yang terkait dalam Penyusunan Kode Etik dan Pedoman Beracara
 
-      Data dan informasi untuk dijadikan bahan dalam pelaksanaan rapat dan pelaksanaan pengawasan.
 
-       Diperoleh berdasarkan data dan informasi yang akurat serta dari hasil rapat maupun hasil investigasi.
 
 
 
 
-       Rekapitulasi absen kegiatan Anggota Dewan dalam Rapat Paripurna dan Rapat Alat Kelengkapan Dewan
 
 
 
-     berita-berita yang muncul di media cetak/ elektronik maupun dari laporan/pengaduan masyarakat terkait dengan pelanggaran Tata Tertib dan Kode Etik/moral Anggota Dewan
 
 
 
-          Kode Etik dan Pedoman Beracara
 
 
 
 
 
 
 
-          Rekapitulasi Tingkat kehadiran Anggota Dewan dalam Rapat Paripurna dan Rapat Alat Kelengkapan Dewan.
 
 
 
 
-          Disiplin terhadap kinerja Anggota DPRD-SU sebagai bahan evaluasi.
 
 
 
-         Laporan Rekapitulasi Tingkat kehadiran Anggota Dewan dalam Rapat Paripurna dan Rapat Alat Kelengkapan Dewan yang disampaikan kepada Pimpinan Dewan dan Pimpinan Fraksi.
 
 
 
-          Rekomendasi kepada Pimpinan Dewan dan Pimpinan Fraksi yang berkaitan dengan kinerja Dewan.
 

 
    F.  Melakukan kunjungan kerja, seminar/work shop dan mengikuti Kegiatan Asosiasi Badan Kehormatan Seluruh Indonesia (ABKASI) dalam rangka pengkayaan wawasan
 
G. Meneliti pengaduan/laporan dari masyarakat  terkait dengan pelanggaran  Tata Tertib dan Kode Etik /Moral Anggota Dewan.
 
 
H. Mengikuti Rapat Pimpinan Dewan
 
 
I.    Mengadakan Rapat Kerja Rutin
 
 
J.   Melaksanakan Kunjungan Kerja Badan Kehormatan DPRD-SU ke Luar Negeri
 
-          Kunjungan kerja dan mengikuti Seminar, Work Shop.
 
 
 
-          Rapat Badan Kehormatan dengan mengundang pelapor dan terlapor untuk dimintai keterangan
 
 
 
-          Rapat Pimpinan untuk membicarakan hal-hal yang penting.
 
-          Rapat Internal Badan Kehormatan minimal 1 bulan sekali
 
 
Kunjungan Kerja Badan Kehormatan DPRD-SU ke Luar Negeri setelah dikonsultasikan dengan Departemen Dalam Negeri RI
-       Tempat tujuan Kunjungan Kerja
 
 
 
-       Surat Pengaduan yang masuk beserta alat bukti dan identitas yang jelas, Form Berita Acara Pelapor dan Terlapor
-       Staf Ahli.
 
-        Sekretariat Badan Kehormatan
 
-        Sekretariat Badan Kehormatan
-        Bahan-bahan dan surat yang akan dibicarakan dalam rapat
 
-          Tempat Tujuan Kunjungan Kerja
 
-          Pengkayaan Materi dan penambahan Wawasan
 
 
 
-          Notulen Hasil investigasi untuk mengambil keputusan
 
 
 
 
 
-          Notulen Rapat
 
 
 
-          Notulen Rapat
Meningkatkan Kapasitas Kinerja Badan Kehormatan DPRD