DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
Rumah Adat Sumatera Utara
Daerah Wisata Sumatera Utara
Rumah Ibadah Sumatera Utara

Sejarah 2

SEJARAH SINGKAT BERDIRINYA DPRD PROPINSI SUMATERA UTARA

Propinsi Sumatera Utara pertama kalinya  dibentuk pada tanggal 15 April  1948 berdasarkan Undang – Undang No. 10 Tahun 1948, daerah ini meliputi Keresidenan Aceh, Sumatera Timur dan Tapanuli Utara.

Pembentukan Propinsi Sumatera Utara di atas berdasarkan surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Sumatera Utara No. 19 Tahun 1973 tertanggal 13  Agustus  yang ditetapkan sebagai Hari Jadi Propinsi Sumatera Utara.

Sebelumnya berdasarkan surat penetapan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia ( PPKI ) tanggal 19 Agustus 1945, Sumatera Utara menjadi sebuah propinsi dan daerah administrasi. Seperti halnya di Pulau Jawa, berangsur – angsur dibentuk Komite Nasional Daerah yang kedudukannya diatur melalui Maklumat Gubernur Sumatera Utara tertanggal 12 April 1946 No 2 / MGS yang isinya sesuai dengan Undang – Undang No 1 Tahun 1945.

Dalam Maklumat tersebut ditetapkan bahwa Komite Nasional Daerah dibentuk di Propinsi dan Keresidenan, sehingga Propinsi dan keresidenan itu menjadi kota otonom. Dearah – daerah tersebut memiliki Dewan Perwakilan Rakyat yang mengatur rumah tangganya sendiri.

DPRD membentuk suatu Badan Eksekutif, yang terdiri dari 5 orang anggota Dewan yang bertugas menjalankan pemerintahan sehari – hari dan kepala daerah menjadi ketua serta merangkap anggota. Berdasarkan maklumat tersebut di atas, anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Sumatera Utara berjumlah 100 orang yang mewakili 100.000 penduduk.

Dalam sidangnya pada tanggal 17 s/d 19 April 1946 di Bukit Tinggi, Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Utara secara sub administratif dibagi dalam sub propinsi, yaitu :

  • Sub Propinsi Sumatera Utara yang meliputi Keresidenan Aceh, Sumatera Timur dan Tapanuli.
  • Sub Propinsi Sumatera Tengah meliputi Keresidenan Sumatera Barat, Jambi dan Riau.
  • Sub Propinsi  Sumatera Selatan meliputi Keresidenan Bangka, Belitung, Lampung dan Palembang.

Tiap sub propinsi dikepalai oleh Gubernur Muda yang bertindak sebagai koordinator dari Keresidenan dan jawatan pemerintah yang ada di  wilayahnya.Pemerintahan Sumatera Utara dijalankan sesuai dengan maklumat Gubernur Sumatera Utara tanggal 30 Agustus 1946, yang menyatakan bahwa pemerintah propinsi disesuaikan dengan pemerintahan pusat.

Pembentukan DPR Sumatera menjadi Daerah Otonom yang dilegalisasi oleh pemerintah pusat. Ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 1974 yang menyatakan dengan tegas bahwa Propinsi Sumatera Utara dijalankan oleh Gubernur dan diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Eksekutif.

Pemerintah Daerah Sumatera Utara berhubungan langsung dengan Pemerintah Pusat dan berada di bawah Menteri-Menteri dan selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 1974 dinyatakan yang merupakan daerah otonom di Sumatera adalah Keresidenan dan daerah-daerah yanh ditunjuk sebagai daerah otonom.

Kepemimpinan Gubernur Muda di setiap sub propinsi berjalan terus sebagai suatu daerah administratif yang dalam prakteknya mengatur rumah tangganya masing-masing, sehingga propinsi Sumatera Utara seolah-olah terdiri atas 3 propinsi.

Pemerintah Pusat menyadari hal tersebut lalu menetapkan UU No 10/ 1948 tentang pembagian Sumatera menjadi 3 Propinsi, yaitu :

  1. Propinsi Sumatera Utara 
  2. Propinsi Sumatera Tengah
  3. Propinsi sumatera Selatan

Pada tanggal 13 Desember 1948 untuk pertama kalinya dilantik anggota DPRD Tingkat I Sumatera Utara yang bertempat di Tapak Tuan, yang anggota – anggotanya berasal dari masing – masing sub propinsi terdahulu.

Dengan Undang – Undang No 24 / 1956 dibentuklah Propinsi Aceh dibekas Keresidenan Aceh, dengan demikian Propinsi Sumatera Utara otomatis menjadi tersendiri dari Keresidenan Sumatera Timur dan Tapanuli.

Sebagai Pelaksanaan Undang – Undang No. 10 / 1974 dan Undang – Undang Tertanggal 15 April 1948 tentang penetapan Komisariat Pemerintahan Pusat di Sumatera yang kemudian diubah menjadi Peraturan Pemerintah No 42 / 1948 maka komisariat ini menjalankan tugas Gubernur Sumatera sehingga tugas – tugas tersebut diserahkan kepada pelaksananya. Komisariat Pusat di Sumatera yang berkedudukan di Bukit Tinggi  dipimpin oleh Mr. Teuku M Hasan.