DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
Rumah Adat Sumatera Utara
Daerah Wisata Sumatera Utara
Rumah Ibadah Sumatera Utara

TATA BERACARA

 
 
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 11 / K/ 2015
TENTANG
TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA  UTARA
 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PIMPINAN DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
 
MENIMBANG :
 
a. bahwa dalam rangka mengawasi dan menegakkan Tata Tertib dan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  Provinsi  Sumatera Utara, perlu mengatur ketentuan mengenai Tata Beracara di Badan Kehormatan yang berlaku secara internal, bersifat mengikat dan wajib dipatuhi  oleh  setiap  Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan tugas, wewenang dan fungsinya;
b.   bahwa Keputusan  DPRD  Provinsi  Sumatera  Utara  Nomor 20 / K/ 2010 tentang Pedoman Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum maka perlu diganti;
c.   bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 138 dan Pasal 142 Undang-Undang Nomor 23  Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan  Rakyat   Daerah   Provinsi Sumatera Utara tentang Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara.
 
MENGINGAT :  
 
1.   Undang-Undang   Nomor   24   Tahun   1956   tentang  Pembentukan Daerah  Otonom  Aceh  dan  Perubahan Peratur an Pembentukan Propinsi  Sumatera  Utara Jo Peratur an Pemerintah Nomm or 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 64 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103 ;
2.   Undang-Undang      Nomor         12     Tahun     2011     tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republi k Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 );
3.   Undang-Undang   Nomor   23   Tahun   2014   tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2014    Nomor    244 ,    Tambahan    Lembaran  Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587 ), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2  Tahun  2014  tentang Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24 , Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 5657 );
4.   Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737 );
5.   Peraturan Menteri Dalam  Negeri  Nomor  1   Tahun   2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor  32);
6.   Peraturan Dewan   Perwakilan  Rakyat   Daerah   Provinsi Sumatera Utara Nomor 4/ K/ 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara.
 
MEMUTUSKAN:
 
MENETAPKAN : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA.
 
BAB    I
KETENTUAN UMUM
Pasal  1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:
1.   Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara, yang selanjutnya disebut Tata Beracara adalah kumpulan ketentuan dasar yang memberi arah bagaimana Badan Kehormatan melaksanakan tugas dan kewenangann ya berk aitan dengan pelanggaran yang dil akuk an oleh anggota Dewan Perwakilan  Rakyat Daerah Provinsi Sum atera Utara terh adap  Kode  Etik  dan Tata Tertib.
2.   Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutn ya disebut DPRD adalah Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Provinsi Sumatera Utara.
3.   Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara.
4.   Anggota DPRD adalah anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara.
5.   Pimpinan Fraksi adalah Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Fraksi yang ada di DPRD Provinsi Sumatera Utara.
6.   Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disebut BKD, adalah alat  kelengkapan  DPRD yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Utara.
7.   Tata Tertib adalah Peraturan yang berlaku bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara berdasarkan norma- norma dan peraturan perundang-undangan.
8.   Kode etik DPRD yang selanjutnya disebut kode etik, adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan   tugasnya   untuk   menjaga    martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
9.   Pelanggaran adalah perbuatan yang dilakukan oleh setiap Anggota DPRD, baik selaku Pimpinan ataupun  selaku  anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara yang bertentangan dengan Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD.
10.  . Pengaduan adalah pemberitahuan yang dibuat secara tertulis yang  disertai   bukti   permulaan,  bahwa  telah   terjadi suatu peristiwa   yang   diduga   merupakan   suatu pelanggaran terhadap Peraturan Tata Tertib dan/ atau Kode Etik.
11.  . Pengadu  adalah Pimpinan Alat  Kelengkapan DPRD, Pimpinan Fraksi, Anggota DPRD, Lembaga Swadaya Masyarakat  (LSM), dan masyarakat.
12.  . Teradu  adalah  Pimpinan  Alat  Kelengkapan  DPRD, Pimpinan Fraksi, atau Anggota DPRD yang diadukan.
13.  . Penyelidikan  adalah   serangkaian   tindakan   untuk mencari dan menemukan suatu  peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran   Tata   Tertib   dan/ atau   Kode  Etik guna untuk menentukan apakah peristiwa tersebut dapat atau  tidak diajukan ke persidangan BKD.
14.  . Persidangan  adalah  rapat  yang dilakukan  oleh  Pimpinan dan Anggota BKD untuk melakukan klarifikasi dan/ atau verifikasi atas pengaduan  yang diterima BKD terhadap dugaan  adanya pelanggaran Tata Tertib dan/ atau Kode Etik.
15.  . Klarifikasi  adalah  proses  pemeriksaan    secara  tatap  muka dan  langsung  oleh  BKD  terhadap  Pengadu,  saksi  dan atau para pihak yang  terkait untuk  mengetahui  kejelasan dan kebenaran atas suatu dugaan atau pengaduan  tentang telah terjadinya pelanggaran Tata Tertib dan/ atau Kode Etik.
16.  . Verifikasi adalah proses pemeriksaan  secara tatap muka   dan langsung   oleh    BKD   terhadap  Teradu    dan  pihak terkait lainnya untuk mengetahui dan membuktikan benar tidaknya pengaduan atas dugaan pelanggaran  Tata  Tertib dan/ atau Kode etik.
17.  . Rehabilitasi adalah  pemulihan  dan  pengembalian  nama baik, kehormatan, harkat dan martabat Anggota DPRD yang tidak terbukti melanggar Tata Tertib dan Kode Etik.
 
BAB II
PELANGGARAN DAN SANKSI
Bagian Pertama
Pelanggaran
Pasal  2

(1)   Badan Kehormatan melakukan  tugas dan wewenang  beracara terh adap  semua  jenis   pelanggaran  yang   dilakukan oleh Anggota DPRD.
(2)   Jenis  pelanggaran sebagaimana dimaksud   pada  ayat    (1), terdiri dari:
a.  Pelanggaran terhadap hal yang dil arang;
b.  Pelanggaran terhadap hal yang diwajibkan; dan
c.  Pelanggaran terhadap hal yang tidak patut dilakukan.
 
Pasal 3

Pelanggaran terhadap hal yang dilarang adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Peraturan DPRD tentang Kode Etik DPRD Provinsi Sumatera Utara.
 
Pasal 4

Pelanggaran terhadap hal yang diwajibkan adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal  7  Peraturan  DPRD tentang Kode Etik DPRD Provinsi Sumatera Utara.
 
Pasal 5

Pelanggaran terhadap hal yang tidak patut dilakukan oleh Anggota DPRD adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan DPRD tentang Kode Etik DPRD Provinsi Sumatera Utara.
 
Bagian Kedua
Sanksi
Pasal 6

Sanksi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dapat berupa  teguran  lisan  atau  teguran tertulis atau usulan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan atau usulan pemberhentian sebagai Anggota DPRD, sesuai dengan Keputusan Badan Kehormatan berdasarkan  hasil klarifikasi, verifikasi, dan penyelidikan terhadap Anggota DPRD yang bersangkutan, didasarkan pada peraturan perundang- undangan yang berlaku .
 
BAB III
PENGADUAN
Pasal 7

(1)   Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik  dan/ atau Tata Tertib oleh Anggota DPRD dapat disampaikan oleh Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD, Pimpinan Fraksi, Anggota DPRD, dan/ atau masyarakat.
(2)   Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dan ditandatangai oleh pengadu yang disertai dengan identitas yang jelas dan lengkap, disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk diteruskan kepada Badan Kehormatan DPRD.
(3)   Badan Kehormatan DPRD wajib menjaga  kerahasiaan pengadu, dan apabila dikehendaki Badan Kehormatan DPRD dapat meminta kepada penegak hukum untuk memberikan perlindungan keamanan kepada pengadu.
 
Pasal  8

(1)   Pengaduan harus menguraikan dengan jelas bahwa teradu telah  patut  diduga  melakukan pelanggaran   terhadap peraturan  Tata Tertib dan/ atau Kode Etik.
(2)   Pengaduan sekurang-kurangnya harus memuat:
a.  Identitas Pengadu secara lengkap;
b.  Uraian   tentang peristiwa  atau   perbuatan   Teradu   yang melanggar Tata Tertib dan/ atau Kode Etik.
(3)   Pengaduan harus disertai dengan alasan dan alat bukti lain yang menduku ng pengaduan tersebut.
 
Pasal 9
 
(1)   Pengaduan yang tidak memenuhi ketent uan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak dapat ditindaklanjuti.
(2)   Dalam hal suatu Pengaduan tidak  dapat  ditindaklanjuti, Badan Kehorm atan menyampaikan Pengaduan yang tidak memenuhi persyaratan kepada Pimpinan Dewan.
 
BAB IV
PEMERIKSAAN
Bagian Pertama
Pemeriksaan Pendahuluan
Pasal 10

(1)   Badan Kehorm atan berkewajiban  melaksanakan penyelidikan dalam  hal  adanya   Pengaduan,   setelah terjadi    pelanggaran terhadap Peraturan Tata Tertib dan/ atau Kode Etik.
(2)   Dalam melakukan penyelidikan Badan Kehormatan wajib melakukan klarifikasi dan verifikasi.
 
Bagian Kedua
Klarifikasi
Pasal 11

(1)   Badan Kehorm atan wajib melakuk an k larifikasi terh adap Pengaduan pelanggaran Peratur an Tata Tert ib dan/ atau Kode Etik.
(2)   Klarifikasi terh adap Pengaduan pelanggaran Peratur an Tata Tert ib dan/ atau Kode Etik dil akuk an dengan memanggil Pengadu dan Saksi.
(3)   Klarifikasi dil akuk an dalam sidang BKD yang dil aksanakan paling lama 30 hari terh itung sejak diterbitk ann ya sur at pemanggilan.
 
Bagian Ketiga
Verifikasi
Pasal 12

(1)   Badan Kehormatan berkewajiban melakukan klarifikasi, verifikasi, dan penyelidikan terhadap Pengaduan pelanggaran Peraturan Tata Tertib dan/ atau Kode Etik.
(2)   Verifikasi terhadap Pengaduan pelanggaran Peraturan Tata Tertib dan/ atau Kode Etik dilakukan dengan cara memanggil Teradu untuk didengar keterangannya dalam sidang BKD.
(3)   Proses verifikasi dilakukan dengan cara:
a.  Badan Kehormatan mengadakan pemeriksaan dalam sidang khusus untuk mendengar keterangan Teradu,  guna membuktikan benar tidaknya tentang Pengaduan pelanggaran Peraturan Tata Tertib dan/ atau Kode Etik.
b.  Pemeriksaan dalam sidang khusus sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf a harus dihadiri oleh Ketua BKD dan/ atau Wakil  Ketua BKD serta sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota Badan Kehormatan.
c.  Pemeriksaan untuk mendengar keterangan Teradu dapat diambil dengan melalui wawancara, tanya jawab secara langsung dan/ atau pertanyaan secara tertulis.
d.  Pemeriksaan dilakukan secara objektif dan transparan.
 
Pasal 13

(1)   Badan Kehormatan dalam melakukan pemeriksaan harus memanggil secara resmi Pengadu, Teradu dan/ atau saksi- saksi.
(2)   Pemanggilan  secara  resmi  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1)   adalah melalui surat yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Badan Kehormatan.
(3)   Dalam hal pengadu tidak hadir setelah dip anggil secara resmi sebanyak 3 (t iga) kali berturut -turut tanpa alasan yang sah, maka  Pengaduan yang   bersangkutan dianggap   tidak benar/ batal.
(4)   Dalam hal Teradu tidak hadir setelah dipanggil secara resmi sebanyak 3 (t iga) kali berturut -turut tanpa alasan yang sah, maka Badan Kehorm atan dapat melanjutk an sidang untuk memeriksa pengaduan tanpa kehadiran Teradu.

 
Pasal 14

(1)   Teradu harus datang sendiri memenuhi panggilan  pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Kehormatan untuk memberikan keterangan.
(2)   Apabil a pada panggilan pert ama dan/ atau kedua Teradu tidak hadir, atau tidak memenuhi panggilan, maka panggilan ketiga dilakukan melalui pimpinan fraksi.

 
Pasal 15

(1)   Apabila     dalam      penyelidikan     Badan      Kehormatan berkesimpulan bahwa tidak terdapat bukti permulaan telah terjadi pelanggaran Tata Tertib dan/ atau Kode Etik, maka Badan Kehormatan akan membuat penetapan bahwa tidak terjadi pelanggaran, dan menyatakan Pengaduan  tidak  dapat dilanjutkan.
(2)   Dalam hal  Pengaduan tidak  dapat  ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kehormatan akan menyampaikan penetapan itu kepada Pimpinan Dewan dengan tembusan kepada Pengadu dan  Teradu.
(3)   Apabila     dalam      penyelidikan     Badan      Kehorm atan berkesimpulan telah terdapat bukti permulaan bahwa telah terjadi pelanggaran Peraturan Tata Tertib dan/ atau Kode Etik, maka Badan Kehormatan akan melanjutkan ke persidangan.
 
Bagian Keempat
Persidangan
Pasal 16

(1)   Persidangan atas dugaan pelanggaran Peraturan Tata Tertib dan/ atau Kode Etik, dilakukan dalam suatu Sidang Badan Kehormatan.
(2)   Badan Kehormatan hanya dapat bersidang bila dihadiri oleh Pimpinan Badan Kehormatan dan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota Badan Kehormatan.
(3)   Dalam hal yang diperiksa adalah anggota Badan Kehormatan yang diduga melakukan pelanggaran Peraturan Tata Tertib dan/ atau Kode Etik, maka quorum sidang dikurangi dengan anggota  yang dimaksud.
(4)   Sidang Badan Kehormatan dipimpin oleh  Ketua Badan Kehormatan.
(5)   Apabila Ketua Badan Kehorm atan berhalangan hadir, maka sidang dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Kehormatan.
(6)   Apabila   Ketua   dan  Wakil   Ketua   Badan    Kehormatan berhalangan hadir atau mereka sendiri yang diperiksa sebagai Teradu, maka sidang dipimpin oleh salah seorang dari anggota Badan Kehormatan yang ditentukan secara musyawarah.
(7)   Badan Kehormatan dibantu oleh Sekretariat dan Tim Ahli Badan Kehormatan wajib membuat Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan dalam setiap persidangan Badan Kehormatan.
 
Pasal  17

(1)   Persidangan yang dilakukan oleh Badan Kehormatan bersifat tertutup.
(2)   Pemeriksaan dalam persidangan terhadap Pengadu, Saksi dan Teradu dilakukan secara terpisah, bergantian dan dilakukan dalam waktu  yang berbeda.
(3)   Pemeriksaan terhadap Teradu dilakukan setelah pemeriksaan terhadap Pengadu dan saksi-saksi selesai dilakukan.
(4)   Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dikecualikan  bila   dianggap   perlu  oleh   Badan Kehormatan.
 
Pasal 18

(1)   Persidangan dimulai dengan membacakan dugaan atau pengaduan tentang terjadinya pelanggaran Peraturan Tata Tertib dan/ atau Kode Etik.
(2)   Persidangan selanjutnya dengan meminta keterangan dari Pengadu, saksi-saksi dan Teradu sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 17 untuk melakukan klarifikasi dan verifikasi.
(3)   Dalam persidangan, Pengadu dapat membawa saksi dan  alat bukti sendiri dalam rangka untuk memperjelas pengaduannya.
(4)   Dalam persidangan, Teradu dapat didampingi oleh Penasehat Hukumnya dan membawa saksi serta alat bukti sendiri.
(5)   Persidangan yang dilakukan oleh Badan Kehormatan paling lama 90 hari.
 
Bagian Kelima
Pembelaan
Pasal 19

(1)   Teradu berhak mengajukan pembelaan dengan cara disampaikan sendiri dan/ atau didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang memahami tentang Tata Tertib dan Kode Etik DPRD.
(2)   Penasehat Hukum yang mendampi ngi Teradu, haru s mempunyai ku asa khu sus dari Teradu secara tertu li s dan disampaikan kepada Badan Kehorm atan.
 
Pasal 20

(1)   Pembelaan yang dilakukan adalah berkaitan dengan dugaan terjadinya pelanggaran Peraturan Tata Tertib dan/ atau Kode Etik.
(2)   Pembelaan  sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   dapat dilakukan secara tertulis atau dengan lisan yang disampaikan dalam sidang Badan Kehormatan.
 
Pasal 21

(1)   Badan Kehormatan harus mempertimbangkan pembelaan yang  disampaikan   oleh   Teradu  dan/ atau   Penasehat Hukumnya dalam persidangan.
(2)   Badan Kehormatan dapat menerima atau menolak sebahagian atau keseluruhan pembelaan yang disampaikan dalam persidangan,    berdasarkan    alasan-alasan    yang     dapat dipertanggungjawabkan.
 
Bagian Keenam
Alat Bukti
Pasal 22

(1)   Keputusan dalam hal terjadi atau tidaknya suatu pelanggaran Peraturan Tata Tertib dan/ atau Kode Etik, Badan Kehorm atan harus mendasarkan kepada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah yang diperoleh dalam persidangan.
(2)   Alat bukti yang dapat dipakai sebagai dasar keputusan oleh Badan Kehormatan adalah:
a.  Keterangan Saksi;
b. Keterangan Ahli;
c.  Surat;
d.  Petunjuk ;
e.  Keterangan Teradu;
f.   Alat bukti lain.
(3)   Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum .
(4)   Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan  secara  hukum ,  tidak  dapat  dijadikan alat bukti yang sah.
(5)   Badan Kehormatan menentukan sah atau tidak sahnya suatu alat bukti yang diperoleh dalam sidang Badan Kehormatan.
 
Pasal 23

(1)   Keterangan saksi adalah keterangan tentang apa yang diketahui, dilihat, didengar dan atau dialami sendiri oleh saksi.
(2)   Sebelum   memberikan   keterangannya,   saksi   harus bersumpah/ berjanji akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan sejujurnya dengan mengingat Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan ajaran agamanya masing-masing.
(3)   Sumpah/ Janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh saksi.
(4)   Keterangan saksi yang dapat dijadikan bukti, adalah keterangan yang diberikan di persidangan Badan Kehormatan.
 
Pasal 24

(1)   Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan seseorang berdasarkan keahlian khusus yang dimilikinya.
(2)   Sebelum memberikan keterangannya, saksi ahli harus berjanji akan memberikan keterangan yang  benar  dan jujur berdasarkan keahliannya dengan mengingat Tuhan  Yang Maha Esa sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya.
(3)   Keterangan ahli yang dapat dijadikan  bukti,  adalah keterangan yang diberikan di persidangan Badan Kehormatan.
 
Pasal 25

(1)   Alat bukti surat adalah surat atau dokumen yang  dibuat secara khusus untuk menunjukkan adanya suatu peristiwa hukum atau hubungan hukum tertentu baik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang ataupun yang dibuat dan ditandangani oleh para pihak yang dinyatakan di  dalamnya.
(2)   Alat bukti sur at yang sah hanyalah yang diperoleh dalam persidangan Badan Kehormatan.
 
Pasal 26

Petunjuk adalah kesesuaian alat bukti yang satu dengan yang lainnya, yang diperoleh Badan Kehormatan selama persidangan.
 
Pasal 27

Alat bukti lain adalah alat bukti yang berupa informasi yang diucapkan, dituliskan, diterimakan  atau disimpan, difoto, direkam secara elektronik atau yang serupa dengan itu , yang ada hubungannya  dengan  peristiwa pelanggaran Peraturan Tata Tertib dan/ atau Kode Etik.
 
BAB V
PUTUSAN
Pasal 28

(1)   Setelah Badan Kehormatan selesai melaksanakan persidangan, maka segera harus membuat putusannya.
(2)   Putusan Badan Kehormatan dapat berupa telah terjadi atau tidak terjadi pelanggaran Peraturan Tata Tertib dan/ atau Kode Etik oleh Teradu.
(3)   Putusan bahwa  telah  terjadi  pelanggaran Peratur an Tata Tertib dan/ atau Kode Etik  oleh  Teradu,  diputus  dengan sekurang-kurangnya didukung oleh 2 (dua) alat bukti yang sah sebagai dasar keputusan Badan  Kehormatan.
(4)   Jika Badan Kehormatan berkesimpulan bahwa  Teradu terbukti bersalah melakukan pelanggaran  Peraturan Tata Tertib dan/ atau Kode Etik, maka Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi kepada yang bersangkutan yang ditetapkan melalui Sidang Badan Kehormatan.
(5)   Jika Badan Kehormatan berkesimpulan bahwa Teradu tidak terbukti bersalah melakukan pelanggaran  Peraturan Tata Tertib dan/ atau Kode Etik,  maka  Badan Kehormatan memutuskan memberikan rehabilitasi kepada Teradu yang ditetapkan melalui Sidang Badan Kehormatan.
 
Pasal 29

Setiap Keputusan Badan Kehorm atan harus memuat:
a.  identitas lengkap dari Teradu;
b.  uraian ringkas dari fakta dan keadaan beserta alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan dalam sidang Badan Kehormatan;
c.  peraturan tata tertib dan/ atau kode etik yang telah dilanggar;
d.  pertimbangan  terhadap  fakta,  keadaan  dan  alat  bukti  yang terungkap dalam pemeriksaan Badan Kehormatan;
e.   pert imbangan hukum  yang menjadi dasar keputusan;
f.    tentang sanksi  yang  dijatuhkan atau  rehabilitasi yang disahkan melalui Rapat Paripurna;
g.   waktu  dan tempat pengambil an keputusan; dan
h.   tanda tangan  Pimpinan Sidang   dan   Anggota   Badan Kehormatan.
 
Pasal 30

(1)   Putusan Badan Kehormatan diambil  berdasarkan   hasil   musyawarah sidang pleno Badan Kehormatan.
(2)   Apabila musyawarah tidak berhasil dicapai, maka putusan diambil dengan cara voting.
 
Pasal 31

Putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 bersifat final dan mengikat, selanjutnya diumumkan pada Rapat Paripurna.
 
Pasal 32

Keputusan  Badan  Kehormatan  DPRD sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 31 disampaikan  kepada:
a. Pengadu;
b. Teradu;
c.  Pimpinan Fraksi yang bersangkutan; dan
d.  Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan.
 
BAB VI
REHABILITASI
Pasal 33

(1)   Apabila putusan Badan Kehormatan berupa tidak terbukti terjadinya pelanggaran Tata tert ib dan/ atau Kode Etik, maka Badan Kehormatan membuat putusan untuk  dilakukan rehabili tasi nama baik Teradu.
(2)   Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Badan Kehorm atan  yang  diumumkan dalam rapat Paripurna DPRD.
(3)   Pimpinan DPRD dapat mengumumkan rehabili tasi tersebut dalam media massa setempat.
 
BAB  VII
PERUBAHAN KETENTUAN
Pasal 34

(1)     Sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang anggota DPRD yang terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) Fraksi yang berbeda dapat mengajukan usul Perubahan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD.
(2)     Usul Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis berikut dengan penjelasannya kepada Pimpinan DPRD dengan disertai daftar  nama  dan tanda tangan pengusul serta nama Fraksinya dan selanjutn ya diumumkan dalam Rapat Paripurna.
(3)     Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Badan Musyawarah untuk dibahas dan diambil keputusan serta dibagikan kepada seluruh anggota DPRD.
(4)     Keputusan Badan Musyawarah diajukan oleh Pimpinan DPRD kepada Rapat Paripurna untuk diambil keputusan.
 
BAB VIII
PENUTUP
Pasal  35

Dengan berlakunnya Peraturan DPRD tentang Tata Beracara  Badan Kehormatan ini,   maka   Keputusan   DPRD   Provinsi Sumatera Utara Nomor 20 / K/ 2010 tentang Pedoman Beracara Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Utara dinyatakan tidak berlaku lagi.
 
Pasal  36

Peraturan DPRD ini mu lai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.