DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
Rumah Adat Sumatera Utara
Daerah Wisata Sumatera Utara
Rumah Ibadah Sumatera Utara

TATA TERTIB

 
 
                                    
 
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI  SUMATERA  UTARA
NOMOR 4/ K/ 2014

TENTANG
TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA
 
 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PIMPINAN DPRD PROVINSI  SUMATERA  UTARA,

 
MENIMBANG :
 
a. bahwa sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17  Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan untuk mewujudkan Lembaga Perwakilan Rakyat di Daerah yang mampu mengejawantahkan nilai-nilai demokrasi serta menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah sesuai dengan  tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, perlu  dibuat Peraturan tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
b.  bahwa berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 162/ 4687/ OTDA tanggal 12 November 2014 perihal Klarifikasi Terhadap Rancangan Tata Tertib  DPRD  Provinsi Sumatera Utara, beberapa substansi, frasa, dan kalimat dalam   Peraturan   DPRD Provinsi    Sumatera   Utara   Nomor 2/ K/ 2014 perlu diubah, dilengkapi, dan disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih t inggi;
c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera  Utara.
 
MENGINGAT :
 
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 1103);
2.   Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3.   Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.   Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan  Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
5.   Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  5568);
6.   Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7.   Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  5588);
8.   Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9.   Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia  Nomor 4712);
10.  Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 22, Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia  No. 4480 sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4494);
11.  Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12.  Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4693);
13.  Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4737);
14.  Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 5104);
15.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
17.  Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.12-3602 Tahun  2014 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Masa Jabatan Tahun 2014-2019;
  
MEMUTUSKAN :
MENETAPKAN : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
 
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

 
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1.   Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara ;
2.   Pemerintahan Daerah  adalah  Pemerintah  Daerah  dan    Dewan    Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara ;
3.   Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsu r penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
4.   Dewan   Perwakilan  Rakyat  Daerah  yang  selanjutnya  disebut DPRD  adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera  Utara ;
5.   Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara ;
6.   Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara ;
7.   Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara ;
8.   Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Sumatera Utara  ;
9.   Ketua Pengadilan Tinggi adalah Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara ;
10.  Wakil   Ketua   Pengadilan Tinggi    adalah   Wakil   Ketua   Pengadilan  Tinggi Sumatera Utara ;
11.  Kepolisian adalah Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera  Utara
12.  Badan Pemeriksa Keuangan adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara di Medan ;
13.  Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Sumatera Utara;
14.  Fraksi adalah Fraksi-Fraksi yang berada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara ;
15.  Komisi adalah Pengelompokan Anggota DPRD secara Fungsional berdasarkan tugas-tugas yang ada di DPRD Provinsi Sumatera Utara;
16.  Badan Pembentukan Peraturan Daerah adalah Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara  ;
17.  Badan Anggaran adalah Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara ;
18.  Badan Musyawarah adalah Badan Mu syawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara ;
19.  Badan Kehormatan adalah Badan Kehormatan Dewan Perwakilan  Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara ;
20.  Alat Kelengkapan Lain adalah Alat Kelengkapan DPRD yang dibentuk  oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam Rapat Paripurna DPRD;
21.  Panitia Khusus yang selanjutnya disebut Pansus adalah Panitia Khusus yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera  Utara untuk pembahasan hal-hal yang bersifat khusus ;
22.  Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara ;
23.  Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara ;
24.  Kode Etik DPRD adalah suatu ketentuan etika perilaku sebagai acuan k inerja Anggota DPRD dalam melaksanakan tugasnya ;
25.  Rancangan Peraturan Daerah selanjutnya disebut Ranperda  adalah Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara ;
26.  Peraturan Daerah selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara ;
27.  Peraturan DPRD adalah Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara ;
28.  Keputusan DPRD adalah Keputusan Dewan Perwakilan  Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara ;
29.  Keputusan Pimpinan DPRD adalah Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara ;
30.  Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah Keputusan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara  ;
31.  Pimpinan Rapat adalah Anggota DPRD yang ditunjuk atau ditetapkan untuk memimpin rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara  ;
32.  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara termasuk Perubahan dan Perhitungan;
33.  Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut KUA-PPAS adalah Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran Sementara Provinsi Sumatera Utara ;
34.  Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara ;
35.  Kunjungan Kerja adalah Kunjungan Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara ;
36.  Masa Sidang dan masa reses adalah waktu kegiatan Anggota  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara.
37.  Naskah Akademik adalah Naskah yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah mengenai konsep yang berisi latar belakang Penyusunan, Tujuan Penyusunan, Sasaran yang ingin diwujudkan dan Lingkup, Jangkauan, serta Objek atau Arah Pengaturan  Ranperda.
38.  Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, disingkat dengan FKPD adalah Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Utara.
39.  Reses adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pimpinan dan  Anggota  DPRD  dalam   rangka    menampung   dan    memperjuangkan    aspirasi masyarakat/ konstituen di daerah pemilihan masing-masing.
 
BAB II
KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 2

 
DPRD terdiri atas Anggota Partai Politik peserta Pemilihan Umum yang dipilih berdasarkan hasil Pemilihan Umum.
 
Pasal 3
 
DPRD    merupakan  Lembaga    Perwakilan  Rakyat   Daerah  yang  berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
 
Bagian Kedua
Fungsi
Pasal 4
(1)   DPRD mempunyai fungsi :
a.  Pembentukan Perda Provinsi ;
b. Anggaran ; dan
c. Pengawasan.
(2)   Fungsi pembentukan Perda Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara :
a.  membahas  bersama  gubernur  dan    menyetujui  atau   tidak menyetujui rancangan Perda Provinsi;
b.  mengajukan usul rancangan Perda Provinsi; dan
c.  menyusun program pembentukan Perda bersama gubernur.
(3)   Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Perda Provinsi tentang APBD provinsi yang diajukan oleh gubernur.
(4)   Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan cara :
a.  membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh gubernur berdasarkan RKPD;
b. membahas rancangan Perda Provinsi tentang APBD provinsi;
c.  membahas rancangan Perda Provinsi tentang  perubahan  APBD  provinsi; dan
d.  membahas rancangan Perda Provinsi tentang Pertanggungjawaban APBD provinsi.
(5)   Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap :
a.  pelaksanaan Perda provinsi dan peraturan gubernur;
b.  pelaksanaan  peraturan   perundang-undangan lain  yang  terkait   dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi; dan
c.  pelaksanaan t indak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
(6)   Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, DPRD provinsi berhak mendapatkan laporan hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa  Keuangan.
(7)   DPRD melakukan pembahasan terhadap laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
(8)   DPRD dapat meminta k larifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
(9)   Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di Provinsi.
(10)  Dalam rangka melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD menjaring aspirasi masyarakat.
 
Bagian Ketiga
Tugas dan Wewenang
Pasal 5
DPRD mempunyai tugas dan wewenang :
a.  Membentuk Perda bersama Gubernur ;
b.  Membahas dan memberikan persetujuan atau menolak Ranperda mengenai APBD yang diajukan oleh Gubernur ;
c.  Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan, Perda, APBD, Peraturan Gubernur dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah  ;
d.  Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur dan/ atau Wakil Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian  ;
e.  Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian Internasional di daerah ;
f.  Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama Internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah ;
g.  Meminta Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
h.  Memberikan persetujuan atau menolak terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat  dan  daerah;
i.  Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan ;
j.  Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ;
k.  Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 
BAB III
KEANGGOTAAN
Pasal 6
(1)   Anggota DPRD berjumlah 100 (seratus) orang ;
(2)   Keanggotaan DPRD diresmikan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia sesuai dengan laporan Komisi Pemilihan  Umum  Daerah yang disampaikan melalui Gubernur;
(3)   Anggota DPRD berdomisili di Ibu Kota Provinsi Sumatera Utara  ;
(4)   Masa jabatan Anggota DPRD adalah 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/ janji Anggota DPRD dan berakhir pada saat  Anggota  DPRD yang baru mengucapkan sumpah/ janji.
(5)   Anggota DPRD yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengucapkan sumpah/ janji secara bersama-sama bertepatan pada tanggal berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun Anggota DPRD yang  lama.
(6)   Dalam hal terdapat Anggota DPRD yang baru tidak dapat mengucapkan sumpah/ janji bertepatan dengan berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun Anggota DPRD yang lama, masa jabatan Anggota DPRD dimaksud berakhir bersamaan dengan masa jabatan  Anggota  DPRD  yang  mengucapkan  sumpah/ janji secara bersama-sama.
(7)   Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan Anggota DPRD jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, pengucapan sumpah/ janji dilaksanakan hari berikutnya sesudah hari libur atau hari yang diliburkan  dimaksud.
 
 Pasal 7
 
(1)      Anggota DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/ janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Tinggi dalam Rapat Paripurna DPRD bersifat istimewa;
(2)      Dalam hal Ketua Pengadilan Tinggi ber halangan, pengucapan sumpah/ janji Anggota DPRD dipandu oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi  ;
(3)      Dalam hal Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan, pengucapan sumpah/ janji Anggota DPRD provinsi dipandu oleh Hakim senior pada Pengadilan Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi ;
(4)      Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/ janji bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengucapkan sumpah/ janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD  ;
(5)      Pengucapan sumpah/ janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), didampingi oleh Rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing ;
(6)      Dalam pengucapan sumpah/ janji sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Anggota DPRD yang beragama :
a.  Islam, diawali dengan frasa “Demi Allah”;
b.  Protestan dan Katolik, diakhiri dengan frasa “Semoga Tuhan  menolong saya”;
c.  Budha, diawali dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”; dan d. Hindu, diawali dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”.
(7)      Setelah mengakhiri pengucapan sumpah/ janji, Anggota  DPRD menandatangani berita acara pengucapan sumpah/ janji ;
(8)      Tata cara pengucapan sumpah/ janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) terdiri dari tata urutan acara, tata pakaian dan tata tempat ;
(9) Tata urutan acara untuk pelaksanaan pengucapan sumpah/ janji Anggota  DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) meliputi :
a.  Menyayikan lagu Indonesia Raya ;
b.  Mengheningkan cipta ;
c.  Pembukaan Rapat Paripurna DPRD Istimewa oleh Pimpinan DPRD  ;
d.  Pembacaan Keputusan peresmian pemberhentian dan pengangkatan Anggota DPRD oleh Sekretaris DPRD ;
e.  Pengucapan sumpah/ janji Anggota DPRD, dipandu oleh Ketua/ Wakil Ketua Pengadilan Tinggi ;
f.  Penandatanganan Berita Acara sumpah/ janji Anggota DPRD, secara simbolis oleh satu orang  dari  masing-masing  kelompok  agama  dan Ketua/ Wakil Ketua Pengadilan Tinggi ;
g.  Pengumuman Pimpinan Sementara DPRD oleh Sekretaris DPRD ;
h.  Serah terima Pimpinan DPRD dari Pimpinan lama kepada Pimpinan Sementara secara simbolis dengan penyerahan palu Pimpinan ;
i.   Sambutan Pimpinan Sementara DPRD ;
j.   Sambutan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia ;
k.  Pembacaan doa ;
l.   Penutupan oleh Pimpinan Sementara DPRD ;
m. Penyampaian ucapan selamat.
(10)     Tata pakaian yang digunakan dalam acara pengucapan sumpah/ janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) meliputi :
a.  Ketua dan atau Wakil Ketua Pengadilan Tinggi  menggunakan  pakaian  sesuai ketentuan dari Instansi yang bersangkutan  ;
b.  Pimpinan dan Anggota DPRD, Gubernur dan Wakil Gubernur serta Undangan lainnya menggunakan pakaian sipil lengkap dengan  peci  bagi pria, dan bagi wanita menggunakan pakaian nasional  ;
c.  TNI/ POLRI menggunakan pakaian dinas upacara.
(11)      Tata tempat dalam acara pengucapan sumpah/ janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) meliputi :
a.  Pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri Gubernur dan Ketua/ Wakil Ketua Pengadilan Tinggi di sebelah kanan Gubernur  ;
b.  Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/ janji duduk  di  tempat  yang telah disediakan ;
c.  Setelah pengucapan Sumpah/ janji Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kiri Gubernur ;
d.  Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Tinggi atau Pejabat yang ditunjuk duduk di tempat yang telah disediakan  ;
e.  Sekretaris DPRD duduk di belakang Pimpinan DPRD ;
f.   Para Undangan dan Anggota DPRD lainnya duduk di tempat yang telah disediakan ;
g.  Pers/ kru TV/ Radio disediakan tempat tersendiri.
(12)     Tata cara pengucapan sumpah/ janji Anggota DPRD Pengganti Antar Waktu dipandu dan dipimpin oleh Pimpinan DPRD dalam  Rapat  Paripurna  DPRD yang bersifat istimewa ;
(13)   Tata cara pengucapan sumpah/ janji Pimpinan DPRD Pengganti Antar Waktu dipandu oleh Ketua Pengadilan Tinggi dalam Rapat Paripurna DPRD bersifat istimewa yang dipimpin oleh Pimpinan DPRD.
 
Pasal 8
 
Sumpah/ janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sebagai berikut: “Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/ berjanji: bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota/ ketua/ wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan  sungguh- sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dari pada kepentingan pribadi, seseorang, dan  golongan.
Bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untu k mewujudkan tu juan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”
 
BAB  IV
PELAKSANAAN HAK DPRD DAN HAK ANGGOTA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 9
(1)   DPRD mempunyai hak :
a.  Interpelasi ;
b. Angket ; dan
c. Menyatakan pendapat.
(2)   Hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Gubernur mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara ;
(3)   Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan ;
(4)   Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  huruf  c adalah  hak  DPRD  untuk menyatakan  pendapat  terhadap kebijakan Gubernur
atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai t indak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.
 
Pasal 10
Anggota DPRD mempunyai hak :
a. Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah ;
b. Mengajukan pertanyaan ;
c. Menyampaikan usul dan pendapat ;
d. Memilih dan dipilih ;
e.    Membela diri ;
f.     Imunitas ;
g.    Mengikuti orientasi dan pendalaman tugas ; h. Protokoler ;
i.  Keuangan dan administratif.
 
Bagian Kedua
Pelaksanaan Hak DPRD
Paragraf 1
Hak Interpelasi
Pasal 11

 
(1)  Hak interpelasi sebagaimana pasal 9 ayat (1) huruf a, diusulkan oleh paling sedikit 15 (lima belas) orang Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) Fraksi  ;
(2)  Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan DPRD, yang ditandatangani oleh para pengusul dan diberikan  nomor  pokok oleh Sekretariat DPRD;
(3)  Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya :
a.  Materi kebijakan dan/ atau pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah yang akan dimintakan keterangan ;  dan
b.  Alasan permintaan keterangan.

 
 Pasal 12
 
(1)   Usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 oleh Pimpinan DPRD disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD ;
(2)   Dalam Rapat Paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pengusul diberi kesempatan menyam paikan penjelasan lisan atas usul permintaan keterangan tersebut.
(3)   Pembicaraan mengenai usul meminta k eterangan dilakukan dengan memberi kesempatan kepada :
a.    Anggota    DPRD  lainnya    selain pengusul  untuk   memberikan  pandangan melalui Fraksi; dan
b.   Para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para Anggota DPRD.
(4)   Keputusan persetujuan atau penolakan terhadap usul permintaan keterangan kepada Gubernur ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD  ;
(5)   Usul permintaan keterangan DPRD sebelum memperoleh keputusan, para pengusul berhak menarik kembali usulannya ;
(6)   Usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 menjadi hak interpelasi DPRD apabila mendapat persetujuan dari Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri lebih dari 1/ 2 (satu perdua) jumlah Anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/ 2 (satu perdua) jumlah Anggota DPRD yang  hadir.
 
 
Pasal 13
 
(1)   Gubernur dapat hadir untuk memberikan penjelasan tertulis terhadap permintaan keterangan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dalam Rapat Paripurna DPRD;
(2)   Apabila Gubernur t idak dapat hadir untuk memberikan penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menugaskan Pejabat terkait untuk mewakilinya ;
(3)   Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan atas penjelasan tertulis Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ;
(4)   Terhadap penjelasan tertulis Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD dapat menyatakan pendapatnya ;
(5)   Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara resmi oleh DPRD kepada Gubernur ;
(6)   Pernyataan pendapat DPRD atas penjelasan tertulis Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dijadikan bahan untuk DPRD dalam  pelaksanaan  fungsi pengawasan dan untuk Gubern ur dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.
 
Paragraf 2
Hak Angket
Pasal 14

 
(1)  Hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat  (1) huruf b  diusulkan oleh paling sedikit 15 (lima belas) orang Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu ) Fraksi.
(2)  Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan DPRD, yang ditandatangani oleh para pengusul dan diberikan  nomor  pokok oleh Sekretariat DPRD;
(3)  Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya :
a.  Materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3); dan
b. Alasan penyelidikan.

 
Pasal 15
 
(1)  Pembicaraan mengenai usul penggunaan hak angket, dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi dan selanjutnya pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD.
(2)  Keputusan atas usul melakukan penyelidikan terhadap Gubernur dapat disetujui atau ditolak, ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD  ;
(3)  Usul melakukan penyelidikan sebelu m memperoleh Keputusan DPRD, pengusul berhak menarik kembali usulnya ;
(4)  Apabila usul melakukan penyelidikan disetujui sebagai permintaan penyelidikan, DPRD menyatakan pendapat untuk melakukan penyelidikan dan menyampaikannya secara resmi kepada Gubernur ;
(5)  Usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menjadi hak angket DPRD apabila mendapat persetujuan dari Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri sekurang- kurangnya 3/ 4 (t iga perempat) dari jumlah Anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/ 3 (dua pertiga)  dari  jumlah Anggota DPRD yang hadir.
Pasal 16
 
(1)   DPRD memutuskan menerima atau menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b  ;
(2)   Dalam hal DPRD menerima usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD membentuk Panitia Angket yang terdiri atas semua unsur Fraksi dengan Keputusan DPRD ;
(3)   Dalam hal DPRD menolak usul hak  angket  sebagaimana dimaksud pada ayat (1), usul tersebut t idak dapat diajukan kembali.
 
 Pasal 17
 
(1)  Panitia Angket DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), dalam melakukan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dapat memanggil Pejabat Pemerintah Daerah, Badan Hukum, atau warga masyarakat yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki  untuk memberikan keterangan serta untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki ;
(2)  Pejabat Pemerintah Daerah, Badan Hukum, atau warga masyarakat yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan DPRD, kecuali ada alasan yang sah menurut ketentuan Peraturan Perundang- undangan ;
(3)  Dalam hal Pejabat Pemerintah Daerah, Badan Hukum, atau warga masyarakat telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut t idak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRD dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik  Indonesia  sesuai  dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan ;
(4)  Panitia Angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Rapat Paripurna DPRD paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dibentuknya Panitia Angket.
 
Pasal 18
 
(1)   Apabila hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b diterima oleh DPRD dan ada indikasi t indak pidana, DPRD menyerahkan penyelesaiannya kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan ;
(2)   Apabila hasil penyidikan Gubernur dan/ atau Wakil Gubernur  berstatus  sebagai terdakwa, Presiden memberhentikan sementara dari jabatannya ;
(3)   Apabila Gubernur dan/ atau Wakil Gubernur berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan terbukti bersalah melakukan t indak pidana yang di ancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih, Presiden memberhentikan Gubernur dan/ atau Wakil Gubernur dari jabatannya.
 
Paragraf 3
Hak Menyatakan Pendapat
Pasal 19

 
(1)  Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c diusulkan oleh paling sedikit 20 (dua puluh) orang Anggota  DPRD  dan  lebih dari 1 (satu) Fraksi ;
(2)  Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan DPRD, yang ditandatangani oleh para pengusul dan diberikan  nomor  pokok oleh Sekretariat DPRD;
(3)  Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya :
a.  Materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4);  atau
b.  Materi   hasil   pelaksanaan       hak        interpelasi  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 11 atau hak angket sebagaimana dimaksud dalam  Pasal   14.
 
Pasal 20
 
(1)  Usul pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, oleh Pimpinan DPRD disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD setelah mendapat pertimbangan dari Badan Musyawarah  ;
(2)  Dalam Rapat Paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul pernyataan pendapat tersebut ;
(3)  Pembahasan dalam Rapat Paripurna DPRD  mengenai  usul  pernyataan pendapat dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada  :
a.  Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi ;
b. Gubernur untuk memberikan pendapat ; dan
c. Para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para Anggota  DPRD  dan pendapat Gubernur.
(4)   Usul pernyataan pendapat sebelum memperoleh Keputusan DPRD, pengusul berhak menarik kembali usulnya ;
(5)   Rapat Paripurna DPRD memutuskan menerima atau menolak usul pernyataan pendapat tersebut menjadi pendapat DPRD  ;
(6)   Apabila DPRD menerima usul pernyataan pendapat, Keputusan DPRD memuat:
a.  Pernyataan pendapat ;
b. Saran penyelesaiannya; dan
c.  Peringatan.
(7)  Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi hak menyatakan pendapat DPRD apabila mendapat persetujuan dari Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/ 4 (t iga perempat) dari jumlah Anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/ 3  (dua  pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.

 
Bagian Ketiga
Pelaksanaan Hak Anggota
Paragraf 1
Hak mengajukan Rancangan Peraturan Daerah
Pasal 21

 
(1)  Setiap   Anggota   DPRD   mempunyai hak  mengajukan  Rancangan    Peraturan
Daerah ;
(2)  Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk Rancangan  Peraturan  Daerah  disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD   ;
(3)  Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Pimpinan DPRD disampaikan kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah untuk dilakukan pengkajian ;
(4)  Berdasarkan hasil pengkajian Badan  Pembentukan Peraturan  Daerah Pimpinan DPRD menyampaikan kepada Rapat Paripurna DPRD  ;
(5)  Dalam Rapat Paripurna DPRD, para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)  ;
(6)  Pembicaraan mengenai sesuatu usul prakarsa dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada :
a.  Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan ;  dan
b.  Para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para Anggota DPRD lainnya.
(7)  Usul prakarsa sebelum diputuskan menjadi prakarsa DPRD, para pengusul berhak mengajukan perubahan dan/ atau mencabutnya kembali;
(8)  Pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memutuskan  menerima atau menolak usul prakarsa menjadi prakarsa DPRD  ;
(9)  Tata cara pembahasan Ranperda atas prakarsa DPRD mengikuti  ketentuan yang berlaku dalam pembahasan Ranperda atas prakarsa Gubernur.
 
 
Paragraf 2
Hak Mengajukan Pertanyaan
Pasal 22

 
(1)   Setiap  Anggota  DPRD   dapat   mengaju kan  pertanyaan  kepada  Pemerintah
Daerah berkaitan dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD baik secara lisan maupun secara tertulis ;
(2)   Pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun singkat dan jelas disampaikan kepada Pimpinan DPRD ;
(3)   Pimpinan DPRD mengadakan rapat untuk menilai pertanyaan yang diajukan guna memutuskan layak t idaknya pertanyaan sebagaimana dimaksud pada  ayat (1) untuk ditindak lanjuti ;
(4)   Apabila Keputusan Rapat Pimpinan DPRD menyatakan  pertanyaan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu ditindak lanjuti, Pimpinan DPRD setelah mendapat pertimbangan dari Badan Musyawarah meneruskan pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur ;
(5)   Jawaban terhadap pertanyaan Anggota DPRD sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1), diberikan secara lisan atau secara tertulis dalam tenggang waktu yang disepakati bersama ;
(6)   Apabila jawaban atas pertanyaan dimaksud oleh Gubernur disampaikan secara tertulis, t idak dapat diadakan lagi rapat untuk menjawab pertanyaan  ;
(7)   Anggota DPRD yang mengajukan pertanyaan sebagaimana dimaksud pada  ayat
(1)    dapat meminta supaya pertanyaan dijawab oleh Gubernur secara lisan  ;
(8)   Apabila Gubernur menjawab secara lisan, maka dalam rapat yang ditentukan untuk itu oleh Badan Musyawarah, Anggota DPRD  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (7) dapat mengemukakan lagi pertanyaan secara singkat  dan  jelas agar Gubernur dapat memberikan jawaban yang lebih jelas tentang soal yang terkandung dalam pertanyaan itu ;
(9)   Jawaban Gubernur, sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat diwakilkan kepada Pejabat yang ditunjuk.
 
Paragraf 3
Hak Mengajukan Usul dan Pendapat
Pasal 23

 
(1)   Setiap  Anggota    DPRD  dalam  Rapat    DPRD   berhak  mengajukan  usul  dan
pendapat kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Pimpinan DPRD  ;
(2)   Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sesuai Kode Etik DPRD.

 
Paragraf 4
Hak Memilih dan Dipilih
Pasal 24

 
Setiap anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi Anggota   atau
Pimpinan dari Alat Kelengkapan DPRD sesuai ketentuan Peraturan Perundang- undangan.
 
Paragraf 5
Hak Membela Diri
Pasal 25

 
(1)   Setiap   Anggota  DPRD   berhak membela  diri  terhadap  dugaan   pelanggaran
terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Kode Etik dan Tata Tertib DPRD ;
(2)   Hak membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam Rapat Badan Kehormatan sebelum pengambilan keputusan dilakukan oleh Badan Kehormatan ;
(3)   Dalam melakukan pembelaan diri, Anggota DPRD yang diperiksa oleh Badan Kehormatan dapat meminta untuk didampingi oleh Fraksinya  ;
(4)   Apabila Badan Kehormatan telah mengambil keputusan, maka hak  membela diri masih dapat dilakukan dalam Rapat Paripurna, setelah mendapat persetujuan oleh Pimpinan DPRD, sebelum Keputusan Badan Kehormatan dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD.
 
Paragraf 6
Hak Imunitas
Pasal 26

(1)   Anggota DPRD tidak dapat dituntut di depan Pengadilan karena pernyataan, pertanyaan dan/ atau pendapat yang dikemukan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat DPRD maupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD ;
(2)   Anggota DPRD tidak dapat diganti antar waktu karena pernyataan, pertanyaan dan/ atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat DPRD maupun  di  luar  rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD.  ;
(3)   Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) t idak berlaku dalam hal Anggota DPRD yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

 
Paragraf 7
Hak Mengikuti Orientasi dan Pendalaman Tugas
Pasal 27

 
(1)   Anggota DPRD mempunyai hak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan tugas sebagai Anggota DPRD pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Partai Politik dan Perguruan Tinggi ;
(2)   Anggota DPRD melaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan DPRD dan kepada Pimpinan Fraksinya.
 
Paragraf 8
Hak Protokoler
Pasal 28

 
(1)   Pimpinan dan Anggota DPRD mempunyai hak protokoler sebagaimana Pasal 10 huruf h ;
(2)   Hak Protokoler sebagaimana dimaksud pada ayat  (1), dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ;
 
Paragraf 9
Hak Keuangan dan Administratif
Pasal 29

 
(1)      Pimpinan dan Anggota DPRD mempunyai hak keuangan dan administratif sebagaimana Pasal 10 huruf i ;
(2)      Hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah;
(3)      Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh tunjangan yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan Daerah ;
(4)      Pengelolaan keuangan, administrasi dan tunjangan sebagaimana  dimaksud ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
 
BAB V
KEWAJIBAN ANGGOTA DPRD
Pasal 30
Anggota DPRD mempunyai kewajiban:
a.  Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila ;
b.  Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati Peraturan Perundang-undangan ;
c.  Mempertahankan dan memelihara kerukunan Nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
d.  Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan ;
e.  Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat ;
f.  Menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah  ;
g.  Menaati Tata Tertib dan Kode Etik  ;
h.  Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
i.  Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja  secara berkala ;
j.  Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat ;   dan
k.  Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan  politis kepada konstituen di Daerah Pemilihannya.
 
BAB VI FRAKSI
Bagian Kesatu
Kedudukan dan Pembentukan
Pasal 31

 
(1)      Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD serta hak dan kewajiban Anggota DPRD, dibentuk Fraksi sebagai wadah berhimpun Anggota DPRD ;
(2)      Setiap Anggota DPRD wajib menjadi anggota salah satu Fraksi  ;
(3)      Setiap Fraksi di DPRD beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah  Komisi di DPRD ;
(4)      Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau lebih dapat membentuk 1 (satu ) Fraksi ;
(5)      Dalam hal Partai Politik yang jumlah anggotanya di DPRD t idak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggotanya dapat bergabung dengan Fraksi yang ada atau membentuk Fraksi gabungan  ;
(6)      Jumlah Fraksi Gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling banyak  2 (dua) Fraksi ;
(7)      Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) harus mendudukkan anggotanya dalam satu Fraksi  ;
(8)      Pembentukan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untu k diumumkan dalam Rapat Paripurna DPRD ;
(9)      Fraksi yang telah diumumkan pada rapat Paripurna sebagaimana yang dimaksud pada ayat (8) adalah bersifat tetap selama keanggotaan DPRD  ;
(10)    Nama-nama Fraksi DPRD adalah yang diumumkan pada Rapat Paripurna dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD;
(11)    Fraksi dengan sendirinya bubar apabila t idak memenuhi syarat dan ketentuan pembentukan Fraksi ;
(12)    Semua sarana, fasilitas dan tenaga ahli dari Fraksi yang telah bubar, wajib dikembalikan kepada Sekretariat DPRD.
 
Pasal 32
 
(1)      Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 mempunyai Sekretariat Fraksi  ;
(2)      Sekretariat Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi  ;
(3)      Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan sarana dan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.
 
Pasal 33
 
(1)      Setiap Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dibantu oleh 1 (satu)  orang tenaga ahli ;
(2)      Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan :
a.  Berpendidikan serendah-rendahnya Strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun, Strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (t iga) tahun, atau Strata t iga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun ;
b.  Menguasai bidang pemerintahan ; dan
c.  Menguasai tugas dan fungsi DPRD.
 
Bagian Kedua
Susunan Pimpinan dan Keangotaan
Pasal 34

 
(1)   Fraksi dibentuk oleh Partai Politik;
(2)   Pimpinan Fraksi  terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, dan  Sekretaris;
(3)   Pimpinan Fraksi dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan Fraksi masing- masing;
(4)   Pimpinan Fraksi dipilih dari dan oleh Anggota Fraksi serta dilaporkan dan mendapat persetujuan tertulis dari Pimpinan Partai Politik t ingkat Provinsi;
(5)   Susunan Pimpinan dan keanggotaan Fraksi ditentukan oleh internal Fraksi masing-masing dalam rapat Fraksi;
(6)   Susunan Pimpinan dan  keanggotaan  Fraksi sebagaimana dimaksud pada  ayat
(4) serta perubahannya, disampaikan kepada Pimpinan DPRD yang selanjutnya diumumkan kepada seluruh Anggota DPRD dalam Rapat Paripurna  DPRD;
(7)   Setiap Anggota DPRD yang telah bergabung pada salah satu fraksi t idak diperkenankan keluar dari keanggotaan fraksinya untuk bergabung dengan fraksi lain selama masa keanggotaan DPRD.

 
Bagian Ketiga Tugas Fraksi
Pasal 35
 
(1)  Fraksi mempunyai tugas :
a.  Menyalurkan   dan     memperjuangkan   aspirasi   masing-masing   anggota Fraksinya ;
b.  Menentukan dan mengatur segala sesuatu yang menyangkut urusan Fraksi  ;
c.  Meningkatkan  kualitas,   kemampuan,  efisiensi   dan          efektifitas  kerja  para Anggota ;
d.  Memberikan pertimbangan kepada Pim pinan DPRD mengenai hal-hal yang dianggap  perlu  berkenaan  dengan  bidang tugas  DPRD,  baik  diminta atau  t idak diminta.
(2)    Fraksi dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah dan Lembaga lainnya.
 
BAB VII
ALAT KELENGKAPAN DPRD
Umum Pasal 36

(1)   Alat Kelengkapan DPRD terdiri atas :
a.  Pimpinan ;
b. Badan Musyawarah ;
c.  Komisi ;
d. Badan Pembentukan Peraturan Daerah ;
e. Badan Anggaran ;
f.  Badan Kehormatan ; dan
g. Alat Kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh Rapat Paripurna DPRD.
(2)   Kepemimpinan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat kolektif dan kolegial ;
(3)   Pembentukan, susunan, tugas dan wewenang Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD ;
(4)   Dalam hal terjadinya penggantian Anggota Alat Kelengkapan  DPRD sebagaimana dimaksud ayat (2), ditetapk an oleh DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD ;
(5)   Alat-alat Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengatur tata kerjanya sendiri dengan persetujuan Pimpinan DPRD ;
(6)   Dalam menjalankan tugasnya, Alat Kelengkapan dibantu  oleh  Sekretariat DPRD ;
(7)   Pimpinan dan keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan sebagaimana disebut pada ayat (1) huruf a, b, c, d, e dan f bersifat tetap  dengan  t idak menghilangkan hak dan wewenang Fraksi untuk menggantinya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 
Bagian Kesatu Pimpinan
Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan
Pasal 37

 
(1)   Pimpinan DPRD terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 4 (empat) orang Wakil Ketua ;
(2)   Calon Pimpinan DPRD diusulkan oleh 5 (lima) Partai Politik pemenang Pemilu berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak  ;
(3)   Masing-masing Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berhak mengajukan 1 (satu) orang calon Pimpinan DPRD  ;
(4)   Ketua DPRD ialah Anggota DPRD yang berasal dari Partai Politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD ;
(5)   Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Partai Politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Ketua DPRD adalah Anggota DPRD yang berasal dari Partai Politik yang memperoleh suara terbanyak ;
(6)   Wakil Ketua DPRD adalah anggota DPRD yang berasal dari Partai Politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua, ketiga, keempat dan kelima di DPRD  ;
(7)   Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Partai Politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua sama, Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditentukan berdasarkan urutan hasil perolehan suara terbanyak  ;
(8)   Pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD dilakukan secara kolektif ;
 
Pasal 38
 
(1)   Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) belum terbentuk, DPRD dipimpin oleh Pimpinan Sementara DPRD  dengan  tugas pokok memimpin rapat DPRD, memfasilitasi pembentukan Fraksi, memfasilitasi penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib, dan  memproses penetapan Pimpinan DPRD definitif;
(2)   Pimpinan Sementara DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) orang Wakil Ketua yang berasal dari 2 (dua) Partai Politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di  DPRD.
 
Pasal 39
 
(1)   Partai Politik yang berhak mengisi kursi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), menyampaikan 1 (satu)  orang  calon Pimpinan DPRD kepada Pimpinan Sementara DPRD untuk diumumkan dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD sebagai calon Pimpinan DPRD   ;
(2)   Pimpinan Sementara DPRD menyampaikan nama calon  Pimpinan DPRD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk ditetapkan dan diresmikan pengangkatannya.
 
Pasal 40
 
(1) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksu d dalam Pasal 37 ayat (1), sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/ janji di gedung DPRD yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Tinggi  ;
(2)   Dalam hal pengucapan sumpah/ janji di gedung DPRD sebagaimana dimaksu d pada ayat (1) karena alasan tertentu t idak dapat dilaksanakan, pengucapan sumpah/ janji Pimpinan DPRD dapat dilaksanakan di tempat lain  ;
(3)   Dalam hal Ketua Pengadilan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, pengucapan sumpah/ janji Pimpinan DPRD dipandu oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi;
(4)   Dalam hal Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan, pengucapan sumpah/ janji Pimpinan DPRD dipandu oleh Hakim Senior pada Pengadilan Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan  Tinggi.
 
Paragraf 2
Tugas dan Wewenang
Pasal 41

 
(1)   Pimpinan DPRD mempunyai tugas :
a.  Memimpin sidang DPRD dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan ;
b.  Menyusun rencana kerja pimpinan dan mengadakan pembagian kerja antara Ketua dan Wakil Ketua ;
c.  Melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari Alat Kelengkapan DPRD  ;
d.  Menjadi ju ru bicara DPRD terkait dengan kebijakan-kebijakan yang telah diputuskan dalam Rapat Paripurna DPRD  ;
e.    Melaksanakan dan memasyarakatkan Keputusan DPRD  ;
f.   Mewakili DPRD dalam berhubungan dengan Lembaga/ Instansi lainnya  ;
g.  Mengadakan konsultasi dengan Gubernur dan Pimpinan Lembaga/ Instansi lainnya sesuai dengan Keputusan DPRD ;
h.  Mewakili DPRD dan atau Alat Kelengkapan DPRD di  Pengadilan;
i.    Melaksanakan Keputusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan ;
j.    Menyusun rencana Anggaran DPRD bersama Sekretariat DPRD yang pengesahannya dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD ;  dan
k.  Menyampaikan laporan k inerja Pimpinan DPRD dalam Rapat  Paripurna DPRD yang khusus diadakan untuk itu .
(2)   Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD berhalangan sementara kurang dari 30 (t iga puluh) hari, Pimpinan DPRD mengadakan musyawarah untuk menentukan salah satu Pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang berhalangan sementara sampai dengan Pimpinan yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas kembali ;
(3)   Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD berhalangan sementara lebih dari 30   (t iga puluh) hari, Partai Politik asal Pimpinan DPRD yang berhalangan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang Anggota DPRD yang berasal dari Partai Politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang berhalangan sementara;
(4) Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan sarana dan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.
 
Paragraf 3
Pemberhentian Pimpinan
Pasal 42

(1)   Masa  jabatan  Pimpinan DPRD  ter hitung  sejak  tanggal   pengucapan sumpah/ janji Pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD ;
(2)   Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena :
a.  Meninggal dunia ;
b.  Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis sebagai Pimpinan DPRD ;
c.  Diberhentikan sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan ;
d.  Diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD
e.  Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan  tetap sebagai Pimpinan DPRD ;
f.   Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan Pengadilan yang  telah  memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan  t indak  pidana dengan ancaman hukuman serendah-rendahnya 5 (lima) tahun penjara ;
g.  Diberhentikan sebagai anggota oleh Partai Politiknya  sesuai  dengan Peraturan Perundang-undangan ; atau
h.  Menjadi anggota Partai Politik lain.
(3)   Pimpinan DPRD diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d apabila yang bersangkutan :
a.  Melanggar sumpah/ janji jabatan dan Kode Etik DPRD  berdasarkan Keputusan Badan Kehormatan ;  atau
b.  Diusulkan oleh Partai Politiknya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(4)   Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan lainnya menetapkan salah seorang di antara Pimpinan untuk melaksanakan tugas Pimpinan yang  berhenti sampai dengan ditetapkannya Pimpinan pengganti yang definitif ;
(5)  Dalam hal Ketua dan para Wakil Ketua berhenti secara bersamaan, tugas Pimpinan DPRD dilaksanakan oleh Pimpinan Sementara yang dibentuk sesuai ketentuan dalam Pasal 38.
 
Pasal 43

(1)  Usul pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD oleh Pimpinan DPRD lainnya  ;
(2)  Pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD  ;
(3)  Pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat  (2) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
 
Pasal 44

(1)  Keputusan DPRD tentang pemberhentian Pimpinan DPRD disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk peresmian pemberhentiannya.
(2)  Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan berita acara Rapat Paripurna DPRD DPRD sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  43 ayat (2).

 
Pasal 45

(1)   Pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 43 berasal dari Partai Politik yang sama dengan Pimpinan DPRD yang  berhenti;
(2)   Calon pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti diusulkan oleh Pimpinan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diumumkan dalam Rapat Paripurna DPRD dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD  ;
(3)   Pimpinan DPRD mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti Pimpinan DPRD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
 
Bagian Kedua
Badan Musyawarah
Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan
Pasal 46

(1)  Badan Musyawarah merupakan Alat Kelengkapan DPRD  yang  bersifat  tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD   ;
(2)  Badan Musyawarah terdiri atas unsur-unsur Fraksi berdasarkan perimbangan jumlah anggota dan paling banyak 1/ 2 (setengah) dari jumlah anggota DPRD  ;
(3)  Susunan keanggotaan Badan Musyawarah ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, Komisi, Badan Anggaran, dan Fraksi ;
(4)  Ketua dan Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah Pimpinan Badan Musyawarah merangkap anggota ;
(5)  Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Badan Musyawarah dan bukan sebagai anggota;
(6)  Penempatan anggota DPRD dalam Badan Musyawarah dan perpindahannya ke alat kelengkapan DPRD lainnya didasarkan atas usul fraksi dan dapat dilakukan setiap awal tahun anggaran.
 
Paragraf 2
Tugas dan Wewenang
Pasal 47

 
(1)  Badan Musyawarah mempunyai tugas :
a.  Menetapkan  agenda  DPRD  untuk  1   (satu)  tahun  sidang,  1   (satu)  masa
persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian Rancangan Peraturan Daerah, dengan t idak mengurangi kewenangan Rapat Paripurna DPRD untuk mengubahnya ;
b.  Memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD ;
c.  Meminta dan/ atau memberikan kesempatan kepada Alat Kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan/ penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing ;
d.  Menetapkan jadwal acara rapat DPRD  ;
e.  Memberi saran/ pendapat untuk memperlancar kegiatan ;
f.    Merekomendasikan pembentukan panitia khusus ;
g.  Melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh Rapat  Paripurna  DPRD kepada Badan Musyawarah; dan
h.  Menyampaikan hasil kerjanya selama Tahun Anggaran kepada Pimpinan Dewan dan Fraksi-fraksi.
(2)  Penetapan jadwal acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan apabila :
a.  memenuhi quorum, yaitu setengah tambah satu dari jumlah anggota Badan Musyawarah;
b.  Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a  t idak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing t idak lebih dari 1 (satu) jam;
c.   Apabila quorum belum juga terpenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Pimpinan Rapat dapat mengambil kebijakan apakah  rapat dilanjutkan atau ditunda paling lama 2 (dua)  hari;
(3)  Setiap Anggota Badan Musyawarah wajib  :
a.  Mengadakan konsultasi dengan Fraksi masing-masing sebelum mengikuti rapat Badan Musyawarah ;  dan
b.  Menyampaikan pokok-pokok hasil rapat Badan Musyawarah kepada Fraksi masing-masing.
(4)    Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan sarana dan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.
 
Bagian Ketiga Komisi
Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan
Pasal 48

 
(1)  Komisi merupakan Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk  oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD  ;
(2)  Setiap Anggota DPRD kecuali Pimpinan DPRD, wajib menjadi anggota salah  satu Komisi ;
(3)  Jumlah Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 5 (lima) komisi terdiri dari :
a.  Komisi A bidang Pemerintahan ; b. Komisi B bidang Perekonomian ;
c.  Komisi C bidang Keuangan ;
d.  Komisi D bidang Pembangunan ;
e.  Komisi E bidang Kesejahteraan Rakyat.
(4)   Pembidangan masing-masing Komisi yaitu :
        a.  Komisi A, Bidang Pemerintahan meliputi :
             1)        Pemerintahan ;
             2)        Pertahanan, Keamanan dan Ketertiban ;
             3)        Kependudukan ;
             4)        Informatika dan Kehumasan;
             5)        Hukum, Perundang-undangan dan Hak Azasi Manusia  ;
             6)        Kepegawaian, Aparatur, Narkotika dan penanganan KKN ;
             7)        Perijinan ;
             8)        Sosial Politik dan Organisasi Kemasyarakatan  ;
             9)        Pertanahan ;
           10)    Perlindungan Konsumen ;
           11)    Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/ Kota; 12) Sekretariat DPRD;
           13) Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri; 14) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai;
            15) Penyelenggara Pemilihan Umum.
b.  Komisi B, Bidang Perekonomian meliputi :
             1)         Perekonomian ;
             2)         Perindustrian dan Perdagangan ;
             3)         Pertanian ;
             4)         Perikanan ;
             5)         Peternakan ;
             6)         Perkebunan ;
             7)         Kehutanan ;
             8)        Pengadaan Pangan dan Logistik  ;
             9)        Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah ;
           10)     Pertambangan dan Energi (Produksi dan Distribusi) ; 11) Pengelolaan potensi Danau dan wilayah laut Daerah; 12) Pariwisata dan ekonomi kreatif .
c.  Komisi C, Bidang Keuangan meliputi :
             1)        Keuangan ;
             2)        Perbankan ;
             3)        Perpajakan dan Retribusi ;
             4)        Pemegang Kas Daerah/ Perusahaan Daerah ;
             5)        Perusahaan Patungan ;
             6)        Badan Usaha dan penanaman Modal  ;
             7)        Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Daerah  ;
             8)        Asset.
d.  Komisi D, Bidang Pembangunan meliputi :
             1)         Pembangunan dan Tata Ruang ;
             2)         Pekerjaan Umum ;
             3)         Pengendalian lingkungan Hidup ;
             4)         Perhubungan ;
             5)         Pertambangan dan Energi (Eksplorasi dan  Eksploitasi);
             6)         Perumahan Rakyat;
             7)         Kelistrikan.
e.  Komisi E, Bidang Kesejahteraan Rakyat meliputi :
             1)         Ketenagakerjaan;
             2)         Pendidikan;
             3)         Kebudayaan;
             4)         Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
             5)         Pemuda dan Olah Raga;
             6)         Agama;
             7)         Sosial;
             8)         Kesehatan;
             9)         Keluarga Berencana;
           10)     Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
           11) Mobilitas Penduduk;
           12) Penanganan Bencana;
 
 (5)      Rincian bidang tugas dan mitra kerja Komisi-Komisi, diatur tersendiri dengan Keputusan Pimpinan DPRD ;
(6)      Jumlah anggota setiap komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)  diupayakan sama.
(7)      Penempatan anggota DPRD dalam Komisi dan perpindahannya ke Komisi lain didasarkan atas usul fraksi dan dapat dilakukan setiap awal tahun   anggaran.
(8)      Anggota DPRD pengganti antarwaktu menduduki tempat Anggota Komisi yang digantikan ;
(9)      Pimpinan Komisi terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua dan 1 (satu) orang Sekretaris yang dipilih dari dan oleh Anggota Komisi berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat;
(10)    Ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi dan dilaporkan dalam rapat paripurna  DPRD.
(11)    Ruang lingkup t iap bidang Komisi sebagaimana dimaksud pada Pasal  48  ayat (4) dapat dirubah sewaktu-waktu sesuai dengan  kebutuhan;
(12)    Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) ditetapkan dalam Rapat Paripurna.
  
Paragraf 2
Tugas dan Wewenang
Pasal 49
 
(1)   Komisi mempunyai tugas:
a.  Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan ;
b.  Melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Keputusan DPRD ;
c.  Memberikan saran dan pendapat terhadap Rancangan Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara serta usul  Rencana Program Kerja dan Anggaran para SKPD mitra kerja terkait kepada Badan Anggaran;
d.  Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi ;
e.  Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan  pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan sesuai dengan bidang Komisi masing- masing ;
f.   Membantu Pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Gubernur dan/ atau masyarakat kepada DPRD  ;
g.  Menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat ;
h.  Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di  daerah;
i.    Melakukan kunjungan kerja Komisi yang bersangkutan atas persetujuan Pimpinan DPRD ;
j.    Mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat  ;
k.  Mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing komisi ;
l.    Ruang lingkup tugas dan Mitra Kerja Komisi ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD ;
m.  Memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas Komisi ; dan
n.   Menyusun rencana kerja Komisi setiap bulannya sebelum disahkan oleh Rapat Badan Musyawarah, setelah disetujui oleh Pimpinan  DPRD.
o.   Menyampaikan hasil kerjanya selama tahun Anggaran Kepada Pimpinan Dewan dan Fraksi-Fraksi
(2)      Komisi    menentukan    t  indak  lanjut    hasil    pelaksanaan   tugas    Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
(3)     Keputusan dan atau kesimpulan hasil rapat kerja Komisi atau Rapat Kerja Gabungan Komisi bersifat mengikat antara DPRD dengan Pemerintah  Daerah;
(4)     Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan sarana dan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.
 
Bagian Keempat
Badan Pembentukan Peraturan Daerah
Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan
Pasal 50

 
(1)  Badan Pembentukan Peraturan Daerah merupakan Alat Kelengkapan  DPRD yang bersifat tetap yang dibentuk pada permulaan masa  keanggotaan  DPRD dan permulaan Tahun Sidang dalam Rapat Paripurna DPRD   ;
(2)  Susunan anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD dengan mencerminkan keterwakilan Fraksi-Fraksi secara proporsional ;
(3)  Jumlah anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan  dalam Rapat Paripurna DPRD menurut perimbangan dan pemerataan jumlah Anggota Komisi ;
(4)  Jumlah anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah setara dengan jumlah anggota satu Komisi ;
(5)  Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah diusulkan masing-masing Fraksi ;
(6)  Pergantian anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah dapat  dilakukan oleh  Fraksinya  apabila  Anggota  yang  bersangkutan  berhalangan  tetap  atau t idak dapat menjalankan tugas sebagaimana mestinya ;
(7)  Penempatan anggota DPRD dalam Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan perpindahannya ke alat kelengkapan DPRD lainnya didasarkan atas usul fraksi dan dapat dilakukan setiap awal tahun  anggaran.
Pasal 51
(1)   Pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat ;
(2)   Pemilihan Pimpinan Badan Pembentu kan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang dipimpin oleh Pimpinan DPRD  ;
(3)   Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Badan Pembentukan Peraturan Daerah bukan anggota ;
(4)   Masa jabatan Pimpinan Badan Pembentu kan Peraturan Daerah paling lama 2½ (dua setengah) tahun ;
(5)   Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pembentukan Peraturan  Daerah dibantu oleh Sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD.
 
Paragraf 2
Tugas dan Wewenang
Pasal 52

(1)   Badan Pembentukan Peraturan Daerah bertugas:
a.  Menyusun rancangan program pembentukan peraturan daerah yang  memuat daftar urutan dan prioritas Rancangan Peraturan Daerah beserta alasannya untuk setiap Tahun Anggaran di lingkungan DPRD dengan mempertimbangkan masukan dari Pemerintah Daerah dan masyarakat  ;
b.  Koordinasi untuk penyusunan program pembentukan peraturan daerah antara DPRD dan Pemerintah Daerah ;
c.   Menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah usul prakarsa DPRD berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan ;
d.  Melakukan pengharmonisasian, pembu latan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan Anggota, Komisi dan/ atau gabungan Komisi sebelum Ranperda tersebut disampaikan kepada Pimpinan DPRD ;
e.  Memberikan pertimbangan terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh Anggota, Komisi dan/ atau gabungan Komisi, di luar prioritas Ranperda tahun berjalan atau di luar Rancangan Peraturan Daerah yang terdaftar dalam program pembentukan peraturan  daerah;
f.    Melakukan pembahasan, perubahan, dan/ atau penyempurnaan Rancangan Perda yang secara khusus ditugask an kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah;
g.  Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan peraturan daerah melalui koordinasi dengan  komisi dan/ atau panitia khusus untuk disesuaikan dengna perkembangan masyarakat;
h.  Memberikan masukan kepada pimpinan DPRD atas rancangan peraturan daerah usul Pemerintah Daerah yang ditugaskan oleh Badan   Musyawarah   ;
i.    Memberikan rekomendasi dan pertimbangan untuk membentuk Panitia Khusus pembahasan Peraturan Daerah atau Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan ke DPRD ;
j.    Melakukan penyelarasan terhadap Ranperda yang akan disahkan menjadi Perda ;
k.   Menyampaikan hasil kerjanya selama Tahun Anggaran Kepada Pimpinan Dewan dan Fraksi-fraksi;
l.    Membuat laporan k inerja dan inventarisasi pada masa akhir keanggotaan DPRD baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh Komisi pada masa keanggotaan  berikutnya;
(2)    Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan sarana dan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.
 
Bagian Kelima Badan Anggaran
Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan
Pasal 53

 
(1)   Badan  Anggaran  merupakan  Alat  Kelengkapan  DPRD  yang bersifat  tetap dan
dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD   ;
(2)   Susunan keanggotaan Badan Anggaran ditetapkan setelah  terbentuknya Fraksi, Komisi dan Pimpinan DPRD  ;
(3)   Anggota Badan Anggaran diusulkan set iap tahun oleh masing-masing Fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam t iap-tiap Komisi dan paling banyak 1/ 2 (setengah) dari jumlah anggota DPRD  ;
(4)   Ketua dan Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah Pimpinan Badan Anggaran merangkap anggota ;
(5)   Susunan keanggotaan, Ketua, dan Wakil Ketua Badan Anggaran ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD ;
(6)   Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Badan Anggaran dan bukan sebagai anggota ;
(7)   Penempatan anggota DPRD dalam Badan Anggaran  dan  perpindahannya  ke alat kelengkapan DPRD lainnya didasarkan atas usul fraksi dan dapat dilakukan setiap awal tahun anggaran.
 
 Paragraf 2
Tugas dan Wewenang Pasal 54

(1)   Badan Anggaran mempunyai tugas:
a.  Memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada Gubernur dalam mempersiapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah paling lambat 5 (lima) bulan sebelum ditetapkannya APBD  ;
b.  Melakukan koordinasi kepada Komisi- komisi dalam rangka Pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon  Anggaran Sementara serta usul Rencana Program Kerja dan Anggaran  para  SKPD mitra kerja Komisi-komisi;
c.   Memberikan saran dan pendapat kepada Gubernur dalam mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebelum ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD  ;
d.  Melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang  APBD  dan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah ;
e.  Melakukan pembahasan bersama Tim Anggaran  Pemerintah  Daerah terhadap rancangan Kebijakan Umum APBD serta rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang disampaikan oleh Gubernur untuk dijadikan acuan dalam menyusun Rancangan APBD  ;
f.    Memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD ;
g.  Memberikan saran dan pendapat kepada DPRD mengenai pra Rancangan APBD, Rancangan APBD baik penetapan, perubahan dan perhitungan APBD yang telah disampaikan oleh Gubernur ;
h.  Melakukan pembahasan bersama Tim Anggaran  Pemerintah  Daerah terhadap Draft Rancangan APBD ;
i    Membahas laporan realisasi dan prognosis yang berkaitan dengan  APBD ; j.  Membahas dan mengevaluasi laporan t r iwulan Gubernur ;
k. Menyampaikan hasil kerjanya selama Tahun Anggaran Kepada Pimpinan Dewan dan Fraksi-fraksi;
(2) Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan sarana dan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.
 
Bagian Keenam Badan Kehormatan
Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan
Pasal 55

(1)   Badan Kehormatan dibentuk oleh DPRD dan merupakan Alat Kelengkapan  DPRD yang bersifat tetap ;
(2)   Pembentukan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD ;
(3)   Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD berdasarkan usul dari  masing-  masing Fraksi dengan jumlah adalah sebanyak 7 (tu juh) orang ;
(4)   Pimpinan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas   1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan ;
(5)   Pemilihan Pimpinan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam rapat Badan Kehormatan yang dipimpin oleh Pimpinan DPRD setelah penetapan susunan dan keanggotaan Badan Kehormatan  ;
(6)   Susunan Pimpinan dan keanggotaan Badan Kehormatan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD ;
(7)   Penggantian Anggota Badan Kehormatan dapat dilakukan oleh Fraksinya  ;
(8)   Anggota DPRD yang duduk sebagai Anggota Badan Kehormatan apabila berhenti antarwaktu diganti oleh Anggota DPRD pengganti antarwaktu dengan menduduki tempat anggota Badan Kehormatan yang digantikan  ;
(9)   Penempatan anggota DPRD dalam Badan Kehormatan dan perpindahannya ke alat kelengkapan DPRD lainnya didasarkan atas usul fraksi dan dapat dilakukan setiap awal tahun anggaran.
 
Paragraf 2
Tugas dan Wewenang
Pasal 56

(1)   Badan Kehormatan DPRD mempunyai tugas :
a.  Memantau dan mengevaluasi disiplin dan/ atau kepatuhan terhadap moral, Kode Etik, dan/ atau Tata Tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD ;
b.  Meneliti dugaan pelanggaran yang dilak ukan Anggota DPRD terhadap Tata Tertib dan/ atau Kode Etik DPRD  ;
c.  Melakukan penyelidikan, verifikasi, dan k larifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/ atau masyarakat ;
d.  Melaporkan Keputusan Badan Kehormatan atas hasil  penyelidikan,  verifikasi, dan k larifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada Rapat Paripurna DPRD DPRD.
(2)   Badan Kehormatan bertugas melakukan penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf c terhadap Anggota DPRD karena :
a.  Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 30   ;
b.  Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau  berhalangan  tetap sebagai anggota DPRD selama 3 (t iga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun ;
c.  Tidak menghadiri Rapat Paripurna DPRD dan/ atau rapat Alat Kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah  ;
d.  Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai Pemilihan Umum  ;  dan/ atau
e.  Melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan ;
(3)   Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan k larifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen;
(4)   Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan sarana dan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.

 
Pasal 57

Untuk   melaksanakan  tugas  sebagaimana   dimaksud  dalam          Pasal   56,  Badan Kehormatan berwenang :
a.  Memanggil Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran  Kode  Etik  dan/ atau peraturan Tata Tertib DPRD untuk memberikan k larifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan  ;
b.  Meminta keterangan pengadu, saksi, dan/ atau pihak-pihak lain yang terkait, termasuk untuk meminta dokumen atau bukti lain  ;
c.  Menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar Kode Etik dan/ atau Tata Tertib DPRD.
 
Pasal 58

(1)  Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar Kode Etik dan/ atau Tata Tertib DPRD berdasarkan hasil penyelidikan, verifikasi dan k larifikasi oleh Badan Kehormatan.
(2)   Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat  berupa:
a.  Teguran  lisan; b.  Teguran tertulis;
c.  Pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau
d.  Pemberhentian sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
(3)  Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau pemberhentian sebagai Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Anggota DPRD yang bersangkutan, Pimpinan Fraksi, dan Pimpinan Partai  Politik yang bersangkutan ;
(4)   Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi  berupa
pemberhentian sebagai Anggota DPRD diproses sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 
Pasal 59

(1)  Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf c  disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai identitas pengadu yang jelas dengan tembusan kepada Badan Kehormatan ;
(2)  Pimpinan DPRD wajib menyampaikan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Kehormatan paling lama 7 (tu juh) hari kerja terhitung sejak tanggal pengaduan diterima ;
(3)  Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pimpinan DPRD t idak menyampaikan pengaduan kepada Badan Kehormatan, Badan Kehormatan menindaklanjuti pengaduan tersebut;
(4)  Dalam hal pengaduan t idak disertai dengan identitas pengadu yang jelas, pimpinan DPRD t idak meneruskan pengaduan sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Kehormatan.
 
Pasal 60

(1)  Setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Badan Kehormatan melakukan penyelidikan, verifikasi, dan k larifikasi ;
(2)  Penyelidikan, verifikasi, dan k larifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi, teradu, dan/ atau pihak-pihak lain yang terkait, dan/ atau memverifikasi dokumen atau bukti lain yang terkait  ;
(3)  Hasil penyelidikan, verifikasi dan k larifikasi Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara penyelidikan, verifikasi dan k larifikasi ;
(4)  Pimpinan DPRD dan/ atau Badan Kehormatan menjamin kerahasiaan hasil penyelidikan, verifikasi dan k larifikasi sebagaimana dimaksud ayat (3).
 
Pasal 61

(1)     Dalam hal hasil penyelidikan, verifikasi dan k larifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) menyatakan bahwa yang diadukan terbukti bersalah, Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi sesuai dengan t ingkat kesalahannya  ;
(2)      Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Badan Kehormatan dan dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD   ;
(3)      Badan Kehormatan dalam melakukan penyelidikan dan verifikasi sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1),  sebelum  mengambil  keputusan  dapat  melakukan k larifikasi dan bertanya kepada Fraksi dari Anggota DPRD yang bersangkutan;
(4)      Hasil Keputusan Badan Kehormatan terhadap upaya penyelidikan  dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas terlebih dahulu disampaikan pada Anggota DPRD yang terkait sebelum dilaporkan pada Rapat Paripurna DPRD untuk memberi kesempatan kepada Anggota DPRD tersebut melakukan upaya membela diri dalam Rapat Paripurna DPRD  ;
(5)      Dalam  hal  keputusan  Badan  Kehormatan  sebagaimana  dimaksud pada ayat (2) menjatuhkan sanksi berupa pem berhentian sebagai Anggota DPRD, Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan tersebut kepada Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan ;
(6)      Pimpinan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dalam jangka waktu paling lama 30 (t iga puluh) hari sejak keputusan Badan Kehormatan diterima, menyampaikan keputusan dan usul pemberhentian anggotanya kepada Pimpinan DPRD ;
(7)      Dalam hal Pimpinan Partai Politik t idak menyampaikan keputusan dan usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian Anggota DPRD tersebut berdasarkan keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur ;
(8)      Menteri Dalam Negeri meresmikan pemberhentian Anggota DPRD berdasarkan usul Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (7)  ;
(9)      Selain tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 ayat (1), Badan Kehormatan melakukan evaluasi dan penyempurnaan Peraturan  DPRD tentang Tata Tertib dan Kode Etik DPRD  ;
(10)     Badan Kehormatan berwenang memanggil pihak terkait dan melakukan kerja sama dengan Lembaga lain ;
(11)     Badan Kehormatan membuat laporan k inerja pada akhir masa keanggotaan ;
(12)   Badan         Kehormatan  menyusun  rancangan  program   kerja   sesuai    dengan kebutuhan, yang selanjutnya disampaikan kepada Pimpinan DPRD ;
(13)     Mekanisme   pelaksanaan                   tugas    dan                wewenang    Badan                                           Kehormatan                               diatur dengan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.
 
Bagian Ketujuh
Alat Kelengkapan Lain
Paragraf 1
Bentuk
Pasal 62

Dalam hal diperlukan, DPRD dapat membentuk Alat Kelengkapan lain berupa Panitia Khusus, yang berkaitan dengan Akuntabilitas Keuangan Daerah, Urusan Aspirasi Masyarakat serta urusan lainnya ;
 
Paragraf 2
Susunan dan Kedudukan Panitia Khusus
Pasal 63

(1)   Panitia Khusus merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat t idak tetap;
(2)   Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dalam Rapat Paripurna DPRD atas usul anggota setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah ;
(3)   Pembentukan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan DPRD ;
(4)   Jumlah   anggota    panitia   khusus   sebagaimana  dimaksud   pada   ayat     (3)
 
 
ditetapkan dengan mempertimbangkan jumlah anggota setiap komisi yang terkait dan disesuaikan dengan program/ kegiatan serta kemampuan anggaran DPRD;
(5)   Anggota Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri atas anggota Komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing Fraksi  ;
(6)   Panitia Khusus dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat  DPRD.
(7)   Panitia khusus dapat dibantu oleh Tim Ahli DPRD maupun juga 1 (satu) orang ahli dengan spesialisasi khusus selain dari Tim Ahli  DPRD  yang  sudah  ada yang diangkat oleh sekretaris DPRD dan bertugas untuk membantu panitia khusus selama masa kerjanya.
 
Pasal 64

(1)   Pimpinan Panitia Khusus terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota Panitia Khusus berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan jumlah Panitia Khusus yang ada menurut perimbangan jumlah anggota setiap komisi dan diumumkan dalam Rapat Paripurna DPRD;
(2)   Pemilihan Pimpinan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam Rapat Pansus yang dipimpin oleh Pimpinan DPRD setelah penetapan susunan dan keanggotaan Panitia Khusus.
 
Paragraf 3
Tugas dan Wewenang Panitia Khusus
Pasal 65

(1)   Panitia Khusus bertugas melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Paripurna DPRD  ;
(2)   Panitia Khusus bertanggung jawab kepada DPRD ;
(3)   Panitia Khusus dibubarkan oleh DPRD setelah jangka waktu penugasannya berakhir atau karena tugasnya dinyatakan selesai  ;
(4)   Panitia Khusus wajib menyampaikan laporan kerja Pansus dalam Rapat Paripurna DPRD ;
(5)   Rapat Paripurna DPRD menetapkan t indak lanjut hasil kerja Panitia Khusus; (6)Untuk  pelaksanaan  tugas  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)   disediakan
sarana dan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.
 
BAB VIII
PERSIDANGAN, RAPAT DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Bagian Kesatu
Persidangan
Pasal 66

(1)   Pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD, tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/ janji Anggota DPRD  ;
(2)   Tahun sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (t iga) masa persidangan ;
(3)   Masa persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari satu periode keanggotaan DPRD dilakukan tanpa masa reses.
 
Bagian Kedua
Rapat
Pasal 67

(1)         Jenis Rapat DPRD terdiri atas :
a.  Rapat Paripurna DPRD ;
b.  Rapat Paripurna DPRD istimewa ;
c.  Rapat Pimpinan DPRD ; d.  Rapat Fraksi ;
e.  Rapat konsultasi ;
f.  Rapat Badan Musyawarah  ;
g.  Rapat Komisi ;
h.  Rapat gabungan Komisi ;
i.  Rapat Badan Anggaran  ;
j.   Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah ;
k.  Rapat Badan Kehormatan ;
l.   Rapat Panitia Khusus ; m. Rapat Kerja DPRD;
n.  Rapat Kerja ;
o.  Rapat Dengar Pendapat ;  dan
p.  Rapat Dengar Pendapat Umum.
(2)        Rapat Paripurna DPRD merupakan forum rapat tertinggi  Anggota  DPRD  dalam pengambilan keputusan yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD ;
(3)        Rapat Paripurna DPRD Istimewa merupakan rapat Anggota DPRD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua untuk melaksanakan  acara tertentu  dan t idak mengambil keputusan ;
(4)        Rapat Pimpinan DPRD merupakan rapat para Anggota Pimpinan DPRD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil ketua DPRD  ;
(5)        Rapat Fraksi adalah rapat anggota Fraksi yang dipimpin  oleh  pimpinan  Fraksi;
(6)        Rapat Konsultasi adalah rapat antara Pimpinan DPRD dengan  Pimpinan  Fraksi dan pimpinan Alat Kelengkapan DPRD yang dipimpin oleh Pimpinan DPRD ;
(7)        Rapat Badan Musyawarah merupakan rapat anggota  Badan  Musyawarah  yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Badan Musyawarah  ;
(8)        Rapat Komisi merupakan rapat anggota Komisi yang  dipimpin  oleh  Ketua atau Wakil Ketua Komisi ;
(9)         Rapat gabungan Komisi merupakan rapat antar Komisi yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD ;
(10)     Rapat Badan Anggaran merupakan rapat anggota Badan Anggaran yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Badan Anggaran  ;
(11)     Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah merupakan rapat  anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah ;
(12)     Rapat Badan Kehormatan merupakan rapat anggota Badan Kehormatan yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Badan Kehormatan  ;
(13)     Rapat Panitia Khusus merupakan rapat anggota Panitia  Khusus  yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Panitia Khusus  ;
(14)     Rapat Kerja DPRD adalah rapat yang dilaksanakan oleh DPRD 1 (satu) kali dalam setahun, yaitu pada akhir tahun anggaran untuk membahas program kerja DPRD tahun berikutnya.
(15)     Rapat Kerja merupakan rapat antara DPRD dan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atau antara Badan Anggaran, Komisi, gabungan Komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Panitia Khusus dan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk;
(16)     Rapat Dengar Pendapat merupakan rapat antara DPRD dan Pemerintah  Daerah ;
(17)     Rapat Dengar Pendapat Umum merupakan rapat antara DPRD  dan masyarakat baik lembaga/ organisasi kemasyarakatan maupun perorangan atau antara komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus dan  masyarakat baik lembaga/ organisasi kemasyarakatan maupun perorangan.
 
Pasal  68

(1)   Rapat Paripurna DPRD diadakan secara berkala paling sedikit 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun masa sidang ;
(2)   Rapat Paripurna DPRD selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan atas usul :
a.  Gubernur ;
b. Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD ;  atau
c.  Anggota dengan jumlah paling sedikit 1/ 5 (satu perlima) dari jumlah Anggota DPRD yang mencerminkan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
(3)   Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum  dibuka didahului dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya  ;
(4)   Rapat Paripurna DPRD diselenggarakan atas undangan  Ketua  atau Wakil Ketua DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah.

 
Pasal 69

(1)   Hasil Rapat Paripurna DPRD dituangkan dalam bentuk Peraturan atau Keputusan DPRD ;
(2)   Hasil rapat Pimpinan DPRD ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD   :
(3)   Peraturan atau Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) t idak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan Praturan Perundang- undangan ;
(4)   Peraturan atau Keputusan DPRD dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri, paling lambat 30 (t iga puluh) hari setelah ditetapkan.
 
Pasal 70

(1)   Semua Rapat di DPRD pada dasarnya bersifat terbuka, kecuali Rapat tertentu yang dinyatakan tertutup.
(2)   Rapat DPRD yang bersifat terbuka meliputi Rapat Paripurna DPRD, Rapat Paripurna DPRD Istimewa, dan Rapat Dengar Pendapat Umum  ;
(3)   Rapat DPRD yang bersifat tertutup meliputi Rapat Pimpinan DPRD, Rapat Konsultasi, Rapat Kerja DPRD, Rapat Badan Musyawarah, Rapat Badan Anggaran, dan Rapat Badan Kehormatan  ;
(4)   Rapat DPRD yang bersifat terbuka dan dapat dinyatakan tertutup  meliputi Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi, Rapat Panitia Khusus, Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Rapat Kerja, dan Rapat Dengar  Pendapat.
 
Pasal 71

Rapat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) dinyatakan tertutu p oleh pimpinan rapat berdasarkan kesepakatan peserta rapat sesuai dengan substansi yang akan dibahas.
 
Pasal 72

(1)   Pembicaraan dalam rapat tertutup t idak boleh diumumkan  ;
(2)   Materi yang telah disepakati dalam rapat  tertutup  untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan oleh peserta rapat ;
(3)   Setiap orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui pembicaraan atau materi rapat tertutup yang harus dirahasiakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakannya ;
(4)   Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan  ayat (3)    dikenakan   sanksi   sesuai     dengan     ketentuan   Peraturan   Perundang- undangan.
 
(1)   Pimpinan rapat setelah membuka rapat memberitahukan surat masuk  dan surat keluar untuk diberitahukan kepada peserta atau untuk dibahas dalam rapat, kecuali surat yang berkaitan dengan urusan kerumahtanggaan DPRD  ;
(2)   Pada setiap rapat DPRD dibuat r isalah rapat yang memuat proses dan materi pembicaraan rapat ;
(3)   Dalam hal rapat DPRD dinyatakan tertutup, r isalah rapat wajib disampaikan  oleh Pimpinan rapat kepada Pimpinan DPRD, kecuali rapat tertutup yang dipimpin langsung oleh Pimpinan DPRD.
 
Pasal 74
 
(1)   Waktu-waktu Rapat DPRD :
a.       Siang :
Hari  Senin  – Kamis  :
I.  Pukul 09.00 – 12.00 WIB
II. Pukul 14.00 – 17.00 WIB Hari   Jumat                      
I. Pukul 09.00 – 11.00 WIB
II. Pukul 14.00 – 17.00 WIB
b.      Malam :
Mulai pukul 20.00 – 22.00 WIB
(2)   Perubahan dari waktu rapat sebagaimana dimaksud ayat (1), ditentukan oleh rapat yang bersangkutan.

 
Pasal 75

(1)   Rapat DPRD dilaksanakan di gedung DPRD  ;
(2)   Dalam hal rapat t idak dapat dilaksanak an di gedung DPRD karena kebutuhan atau alasan tertentu, rapat DPRD dapat dilaksanakan di tempat lain yang ditentukan oleh pimpinan DPRD.
 
Pasal 76

(1)   Setiap anggota DPRD wajib menghadiri rapat DPRD, baik Rapat  Paripurna  DPRD maupun rapat alat kelengkapan sesuai dengan tugas dan kewajibannya  ;
(2)   Anggota DPRD yang menghadiri rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada   ayat
(1)    wajib menandatangani daftar hadir rapat  ;
(3)   Para undangan yang menghadiri rapat DPRD, disediakan daftar hadir rapat tersendiri ;
(4)   Anggota DPRD yang hadir apabila akan meninggalkan ruangan rapat, wajib memberitahukan kepada pimpinan rapat.
 
Pasal 77

(1)   DPRD dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya dapat, meminta pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan dalam rapat tentang sesuatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan masyarakat.
(2)   DPRD meminta kehadiran pejabat pemerintah, atau warga masyarakat secara tertulis dalam jangka waktu yang cukup dengan menyebutkan maksud permintaan tersebut dan jadwal pelaksanaannya.
(3)   Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib hadir untuk memberikan keterangan, termasuk menunjukkan dan/ atau menyerahkan segala dokumen yang diperlukan kepada DPRD.
(4)   DPRD dapat menunda pelaksanaan rapat akibat ketidakhadiran pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena suatu alasan yang  dapat diterima.
(5)   Dalam hal pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), t idak  hadir  tanpa  alasan yang dapat diterima atau menolak hadir, DPRD  dapat  meminta sekali lagi kehadiran yang bersangkutan pada jadwal yang  ditentukan.
(6)  Dalam hal pihak sebagaimana dimak sud pada ayat (1), t idak memenuhi permintaan kehadiran yang kedua tanpa alasan yang dapat diterima atau menolak hadir, yang bersangkutan dikenakan panggilan melalui pihak  kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 
Bagian Ketiga
Mekanisme Pengambilan Keputusan
Pasal  78

(1)   Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat :
(2)   Apabila  cara  pengambilan  keputusan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) t idak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
 
Pasal 79

Setiap rapat DPRD dapat mengambil keputusan apabila memenuhi  kuorum.
 
Pasal  80

(1)   Rapat Paripurna DPRD memenuhi kuorum apabila :
a.  Dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/ 4 (t iga perempat) dari jumlah Anggota DPRD untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian Gubernur dan/ atau wakil Gubernur;
b.  Dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/ 3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD untuk memberhentikan pimpinan DPRD serta untuk menetapkan peraturan daerah dan APBD ;  atau
c.  Dihadiri oleh lebih dari 1/ 2 (satu perdua) jumlah anggota DPRD untuk Rapat Paripurna DPRD selain rapat sebagaimana dimaksud pada huruf  a  dan  huruf b.
(2)  Keputusan Rapat Paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila :
a.  Disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/ 3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf  a;
b.  Disetujui oleh lebih dari 1/ 2 (satu perdua) jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ;  atau
c.  Disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
(3)  Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) t idak terpenuhi, rapat ditunda  paling  banyak  2  (dua)  kali  dengan  tenggang  waktu  masing-masing t idak lebih dari 1 (satu) jam;
(4)  Apabila pada akhir waktu  penundaan  rapat  sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) kuorum belum juga terpenuhi, Pimpinan dapat menunda rapat paling lama  3 (t iga) hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah   ;
(5)  Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b untuk pelaksanaan hak angket, hak menyatakan pendapat dan memberhentikan Pimpinan DPRD serta menetapkan Peraturan Daerah, rapat t idak dapat mengambil keputusan dan Rapat Paripurna DPRD t idak dapat diulang lagi  ;
(6)  Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk menetapkan APBD, rapat t idak dapat mengambil keputusan dan penyelesaiannya  diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri ;
(7)  Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   belum   juga  terpenuhi,   terhadap
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, cara penyelesaiannya diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi  ;
(8)   Setiap penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat  ;
(9)   Kuorum dihitung berdasarkan jumlah Anggota DPRD yang hadir secara r iil.

 
Pasal 81

(1)   Rapat  Alat Kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat  (1) huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, hur uf k, dan huruf l, memenuhi kuorum apabila dihadiri secara fisik oleh paling sedikit 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) anggota alat  kelengkapan yang bersangkutan dan  lebih  dari 1 (satu) fraksi ;
(2)   Dalam hal rapat alat kelengkapan DPRD mengambil keputusan, keputusan dinyatakan sah apabila disetujui oleh suara terbanyak dari anggota alat kelengkapan yang hadir.

 
Pasal 82

Setiap keputusan rapat DPRD, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan  keputusan.
 
Tata Cara Rapat
Pasal 83

(1)   Sebelum menghadiri rapat, Anggota DPRD wajib menandatangani daftar hadir  ;
(2)   Untuk para undangan, disediakan daftar hadir sendiri  ;
(3)   Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat apabila kuorum telah tercapai berdasarkan kehadiran secara fisik kecuali ditentukan lain  ;
(4)   Anggota DPRD yang hadir apabila akan meninggalkan ruangan rapat, wajib memberitahukan kepada Pimpinan Rapat ;
(5)   Daftar hadir sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan oleh pimpinan rapat kepada Pimpinan DPRD untuk diteru skan ke Badan Kehormatan  setelah selesai rapat ;
(6)   Setiap ruang rapat Alat Kelengkapan Dewan wajib dilengkapi  dengan  alat  rekam dan CCTV yang digunakan u ntuk merekam jalannya rapat-rapat dimaksud ;
(7)   Rekaman jalannya rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib disimpan selama 5 tahun ;
(8)   Setiap ruang rapat kecuali ruang Rapat Paripurna DPRD wajib dilengkapi dengan peralatan teknologi komputer, infocus dan layar untuk memudahkan penyusunan notulensi rapat ;
(9)   Setiap Rapat-Rapat DPRD, peserta Rapat t idak diperkenankan merokok ketika Rapat sedang berlangsung.
 
Pasal 84

(1)   Apabila pada waktu yang ditentukan untuk pembukaan rapat jumlah Anggota DPRD belum mencapai kuorum, Pimpinan Rapat membuka dan sekaligus menunda rapat paling lama 2 (dua) kali masing-masing 1  jam;
(2)   Apabila pada akhir penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kourum belum  juga  tercapai,  pmpinan  rapat  menunda rapat  paling lama  3  (t iga) hari kecuali rapat Paripurna DPRD ditetapkan oleh Badan  Musyawarah.
(3)   Setiap terjadi penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh Pimpinan Rapat;
(4)   Setelah rapat dibuka Pimpinan Rapat memberitahukan surat-surat masuk dan surat keluar yang dipandang perlu u ntuk diberitahukan atau dibahas dengan peserta rapat, kecuali surat-surat urusan rumah tangga DPRD.
 
 
Pasal 85

(1)   Pimpinan Rapat menutup rapat setelah semua acara yang ditetapkan selesai dibicarakan ;
(2)   Apabila acara yang ditetapkan untuk suatu rapat belum terselesaikan, sedangkan waktu rapat telah berakhir, Pimpinan Rapat menunda penyelesaian acara tersebut untuk dibicarakan dalam rapat berikutnya atau meneruskan penyelesaian acara tersebut atas persetujuan rapat ;
(3)   Pimpinan Rapat mengemukakan pokok-pokok  keputusan  dan/ atau  kesimpulan yang dihasilkan oleh rapat sebelum menutup rapat  ;
(4)   Pimpinan rapat segera membagikan notulensi rapat kepada peserta rapat setelah rapat selesai.
 
Pasal 86

(1)   Rapat Paripurna DPRD dinyatakan sah apabila dihadiri secara fisik oleh   :
a.  Sekurang-kurangnya 3/ 4 dari jumlah Anggota DPRD untuk memutus usul DPRD mengenai pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur  ;
b. Sekurang-kurangnya 2/ 3 dari jumlah Anggota DPRD untuk memilih dan memberhentikan Pimpinan DPRD, untuk menetapkan Perda dan APBD ;
c.  Sekurang-kurangnya 1/ 2 ditambah satu dari jumlah Anggota DPRD untuk Rapat Paripurna DPRD selain sebagaimana dimaksud pada huruf  a  dan huruf b.
(2)   Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/ 3 dari jumlah Anggota DPRD yang hadir  ;
(3)   Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 1/ 2 ditambah satu dari jumlah  Anggota  DPRD yang hadir ;
(4)   Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan  dengan  suara terbanyak ;
(5)   Sebelum mengambil putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),  ayat  (3)  dan ayat (4), terlebih dahulu diupayakan pengambilan putusan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.
 
Pasal 87

Apabila Ketua DPRD berhalangan untu k memimpin rapat, rapat dipimpin oleh salah seorang Wakil Ketua DPRD dan apabila Ketua dan Wakil Ketua DPRD berhalangan, Pimpinan Rapat dipilih dari dan oleh peserta rapat yang   hadir.
 
Pasal 88

(1)   Fraksi, Alat Kelengkapan DPRD dan Pemerintah Daerah  dapat  mengajukan usul perubahan kepada Pimpinan DPRD mengenai acara yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah, baik mengenai perubahan waktu maupun mengenai masalah yang akan dibahas ;
(2)   Usul perubahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dengan menyebutkan waktu dan  masalah  yang diusulkan selambat-lambatnya 3 (t iga) hari sebelum acara rapat yang bersangkutan dilaksanakan ;
(3)   Pimpinan DPRD mengajukan usul perubahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Badan Musyawarah untuk segera dibicarakan  ;
(4)   Badan Musyawarah membicarakan dan mengambil keputusan tentang usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3)  ;
(5)   Apabila Badan Musyawarah t idak dapat mengadakan rapat, Pimpinan DPRD menetapkan dan mengambil keputusan perubahan acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

 
Pasal 89

(1)   Dalam keadaan tertentu, Pimpinan DPRD, Pimpinan Fraksi, atau Pemerintah Daerah dapat mengajukan usul perubahan tentang acara Rapat Paripurna  DPRD yang sedang berlangsung ;
(2)  Rapat Paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat  (1), segera mengambil keputusan tentang usul perubahan acara tersebut.
 
Pasal 90
 
(1)  Pimpinan Rapat menjaga agar rapat berjalan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Tata Tertib DPRD ;
(2)  Pimpinan Rapat hanya berbicara selaku Pimpinan Rapat untuk menjelaskan masalah yang menjadi pembicaraan, menunjukkan duduk persoalan yang sebenarnya, mengembalikan pembicaraan kepada pokok persoalan, dan menyimpulkan pembicaraan Anggota rapat ;
(3)  Apabila Pimpinan Rapat hendak berbicara selaku Anggota rapat, untuk sementara Pimpinan Rapat diserahkan kepada Pimpinan yang lain.
 
Tata Cara Pembicaraan Rapat Paripurna DPRD
Pasal 91

 
(1)  Sebelum berbicara, Anggota rapat yang akan berbicara mendaftarkan namanya lebih dahulu, dan pendaftaran tersebut dapat juga dilakukan oleh Fraksinya  ;
(2)  Anggota rapat yang belum mendaftarkan namanya, sebagaimana  dimaksud pada ayat (1), t idak boleh berbicara, kecuali apabila menurut pendapat Pimpinan Rapat ada alasan yang dapat  diterima.
 
Pasal 92

(1)  Giliran berbicara diatur oleh Pimpinan Rapat menurut urutan  pendaftaran  nama ;
(2)  Anggota rapat berbicara ditempat yang telah disediakan setelah dipersilahkan oleh Pimpinan Rapat ;
(3)  Seorang Anggota rapat yang berhalangan pada waktu mendapat giliran berbicara dapat digantikan oleh Anggota rapat dari Fraksinya dengan sepengetahuan Pimpinan Rapat;
(4)  Pembicara dalam rapat t idak boleh diganggu selama  berbicara.
 
Pasal 93

(1)  Pimpinan Rapat dapat menentukan lamanya Anggota rapat berbicara  ;
(2)  Pimpinan Rapat memperingatkan dan memerintahkan supaya pembicara mengakhiri pembicaraan apabila seorang pembicara melampaui batas waktu yang telah ditentukan.

 
Pasal 94

(1)   Setiap waktu dapat diberikan kesempatan kepada Anggota rapat melakukan interupsi untuk :
a.  Meminta penjelasan tentang duduk persoalan sebenarnya mengenai masalah yang sedang dibicarakan ;
b.  Menjelaskan soal yang di dalam pembicaraan menyangkut diri dan/ atau tugasnya ;
c.   Mengajukan usul prosedur mengenai soal yang sedang dibicarakan ; d. Atau mengajukan usul agar rapat ditunda untuk  sementara.
(2)  Pimpinan Rapat dapat membatasi lamanya pembicara melakukan interupsi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperingatkan dan menghentikan pembicaraan apabila interupsi t idak ada hubungannya dengan materi yang sedang dibicarakan ;
(3)  Terhadap  pembicaraan, sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  huruf a  dan  b,  t idak dapat diadakan pembahasan ;
(4)  Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d, untuk dapat dibahas harus mendapat persetujuan Anggota rapat.
 
Pasal 95

(1)   Seorang pembicara t idak boleh menyimpang dari pokok pembicaraan, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2)   ;
(2)   Apabila seorang pembicara menurut pendapat Pimpinan Rapat menyimpang  dari pokok pembicaraan, Pimpinan Rapat memperingatkannya dan meminta supaya pembicara kembali kepada pokok pembicaraan ;
(3)   Apabila pembicara t idak memenuhi permintaan Pimpinan Rapat, kata-kata pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap t idak pernah diucapkan dan t idak dimuat dalam r isalah atau catatan  rapat.
 
Pasal 96

(1)   Apabila seorang pembicara t idak memenuhi peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2), Pimpinan Rapat melarang pembicara tersebut meneruskan pembicaraan dan perbuatannya ;
(2)   Apabila larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masih juga t idak diindahkan oleh yang bersangkutan, Pimpinan Rapat meminta kepada yang bersangkutan meninggalkan rapat ;
(3)   Apabila pembicara tersebut t idak mengindahkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembicara tersebut dikeluarkan dengan paksa dari ruangan rapat atas perintah Pimpinan  Rapat.
 
Pasal 97

(1)   Pimpinan Rapat dapat menutup atau menunda rapat apabila Pimpinan Rapat berpendapat bahwa rapat t idak mungkin dilanjutkan karena terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95  ;
(2)   Lama penundaan rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), t idak boleh lebih dari 24 jam.
 
Risalah, Catatan dan Laporan Rapat
Pasal 98

(1)   Setiap Rapat dibuat r isalah resmi yang ditandatangani oleh Pimpinan Rapat   ;
(2)   Risalah adalah informasi rapat, yang dibuat secara lengkap dan berisi seluruh jalannya pembicaraan, pokok pembicaraan termasuk kesimpulan dan keputusan rapat serta dilengkapi dengan catatan tentang  :
a.  Jenis dan sifat rapat ;  b. Hari dan tanggal rapat ;
c. Tempat rapat ; d. Acara rapat ;
e.   Waktu pembukaan dan penutupan rapat  ;
f.     Ketua dan Sekretaris rapat ;
g.   Jumlah dan nama Anggota yang menandatangani daftar hadir ; dan h. Undangan yang hadir.
(3)   Sekretaris rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf  f,  adalah Sekretaris DPRD atau Pejabat yang ditunjuk di lingkungan Sekretariat DPRD  ;
(4)   Sekretaris rapat menyusun catatan rapat untuk disampaikan kepada Pimpinan rapat agar mendapat koreksi untuk selanjutnya dibuatkan r isalah rapat  ;
(5)   Pada Rapat Paripurna DPRD Sekretaris rapat menyusun r isalah untuk dibagikan kepada Pimpinan dan Anggota serta pihak yang  terkait.
 
Pasal 99

(1)   Setiap rapat DPRD dibuat laporan singkat yang ditandatangani oleh Pimpinan Rapat kecuali Rapat Paripurna DPRD  ;
(2)   Catatan Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat pokok pembicaraan, kesimpulan  dan/ atau  keputusan  yang dihasilkan  dalam  rapat,
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta dilengkapi dengan catatan tentang hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 98  ;
(3)   Setiap Anggota dan para pihak yang terkait diberi kesempatan untuk mengadakan koreksi terhadap catatan rapat sementara dalam waktu dua hari sejak diterimanya catatan rapat sementara tersebut dan menyampaikannya kepada Sekretaris Rapat yang bersangkutan ;
(4)   Sekretaris Rapat menyusun laporan singkat dan catatan rapat untuk dibagikan kepada Peserta Rapat dan pihak yang terkait segera setelah rapat  selesai.
 
Pasal 100

(1)   Dalam r isalah, catatan rapat, dan laporan singkat mengenai rapat yang bersifat tertutup, harus dicantumkan dengan jelas kata "RAHASIA" ;
(2)   Rapat yang bersifat tertutup dapat memutuskan bahwa suatu hal yang dibicarakan  dan/ atau  diputuskan  dalam  rapat  itu  t idak  dimasukan  dalam   r isalah, catatan rapat, dan/ atau laporan singkat.
 
Undangan dan Peninjau Rapat
Pasal 101

(1)   Undangan rapat adalah  :
a.  Mereka yang bukan Anggota DPRD, yang hadir dalam rapat DPRD atas undangan Pimpinan DPRD ;
b.  Anggota    DPRD   yang  hadir  dalam   rapat   Alat    Kelengkapan DPRD   atas undangan Pimpinan DPRD.
(2)   Peninjau adalah mereka yang hadir dalam rapat DPRD tanpa undangan Pimpinan DPRD dengan mendapatkan persetujuan dari Pimpinan rapat  ;
(3)   Undangan dapat berbicara dalam rapat atas  persetujuan  pimpinan  rapat, tetapi t idak mempunyai hak suara ;
(4)   Peninjau t idak mempunyai hak suara dan t idak boleh  menyatakan  sesuatu, baik dengan perkataan maupun dengan cara lain  ;
(5)   Untuk undangan dan peninjau disediakan tempat  tersendiri;
(6)   Undangan dan peninjau wajib mentaati tata tertib rapat  dan/ atau  ketentuan lain yang diatur oleh DPRD.
 
Pasal 102

(1)   Pimpinan rapat menjaga agar ketentuan  sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 90 tetap dipatuhi ;
(2)   Pimpinan rapat dapat meminta agar undangan, peninjau, dan/ atau wartawan yang mengganggu ketertiban rapat meninggalkan ruang rapat dan apabila permintaan itu t idak diindahkan, yang bersangkutan dikeluarkan  dengan paksa dari ruang rapat atas perintah Pimpinan Rapat  ;
(3)   Pimpinan Rapat dapat menutup atau menunda rapat tersebut apabila terjadi peristiwa, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ;
(4)   Lama penundaan rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) t idak boleh lebih dari 24 jam.
 
 
Pasal 103

(1)   Dalam menghadiri Rapat Paripurna DPRD, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan pakaian :
a.  Sipil harian dalam hal rapat direncanakan t idak akan mengambil Keputusan DPRD ;
b.  Sipil resmi dalam hal rapat direncanakan akan mengambil keputusan   DPRD.
(2)   Dalam menghadiri Rapat Paripurna DPRD yang bersifat  Istimewa,  Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan pakaian sipil lengkap dengan peci  nasional  dan bagi wanita berpakaian nasional atau  menyesuaikan.
 
 Pasal 104

(1)   Dalam melakukan kunjungan kerja atau peninjauan lapangan, Pimpinan dan Anggota DPRD memakai pakaian sipil harian atau pakaian dinas harian lengan panjang ;
(2)   Khusus untuk hari Jumat yang t idak diagendakan untuk Rapat Paripurna, Pimpinan dan Anggota Dewan dapat mengenakan pakaian seragam yang bercorak khusus Sumatera Utara.
 
Bagian Keempat
Pengambilan Keputusan Paragraf 1
Umum
Pasal 105

(1)  Pengambilan  Keputusan, adalah  proses  penyelesaian  terakhir  suatu masalah
yang dibicarakan dalam setiap jenis rapat DPRD  ;
(2)  Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD pada dasarnya diusahakan sejauh mungkin dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat  ;
(3)  Apabila  cara  pengambilan  keputusan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2) t idak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara ;
(4)  Semua jenis rapat DPRD dapat mengam bil keputusan kecuali Rapat Paripurna DPRD yang bersifat Istimewa ;
(5)  Keputusan Rapat DPRD berupa persetujuan atau  penolakan;
(6)  Setiap Keputusan Rapat DPRD baik berdasarkan musyawarah maupun berdasarkan pemungutan suara mengikat semua pihak yang terkait.
 
Pasal 106

Setiap Keputusan Rapat DPRD, baik berdasarkan musyawarah maupun berdasarkan pemungutan suara harus dilengkapi daftar hadir dan catatan rapat yang ditandatangani oleh Pimpinan Rapat.
 
Paragraf 2
Keputusan Berdasarkan Musyawarah
Pasal 107

(1)  Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah dilakukan setelah Anggota DPRD yang hadir diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat atau saran dan dipandang cukup sebagai bahan penyelesaian masalah yang dimusyawarahkan.
(2)  Untuk dapat mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan Rapat menyiapkan rancangan keputusan yang mencerminkan pendapat dalam rapat  ;
(3)  Keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat dapat dilakukan apabila disetujui oleh seluruh Anggota DPRD yang hadir.
 
Paragraf 3
Keputusan Berdasarkan Pemungutan Suara
Pasal 108

Keputusan   berdasarkan    pemungutan   suara    diambil    apabila    keputusan
berdasarkan musyawarah sudah t idak terpenuhi karena adanya pendirian sebagian Anggota DPRD yang t idak dapat dipertemukan lagi dengan  Anggota  DPRD yang lain.

 
Pasal 109
 
(1)  Pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka atau tertutup ;
(2)  Pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara secara terbuka dilakukan apabila menyangkut kebijakan ;
(3)  Pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara secara tertutup dilakukan apabila menyangkut orang atau masalah lain yang dipandang  perlu.
 
Pasal 110

(1)  Pemberian suara secara terbuka untuk menyatakan setuju, menolak atau t idak menyatakan pilihan dilakukan oleh Anggota DPRD yang hadir  dengan  cara lisan, mengangkat tangan, berdiri, tertulis, atau dengan cara lain yang disepakati oleh Anggota DPRD yang hadir ;
(2)  Perhitungan suara dilakukan dengan menghitung secara langsung setiap Anggota DPRD ;
(3)  Anggota DPRD yang meninggalkan ruang rapat dianggap telah hadir dan t idak mempengaruhi sahnya keputusan.
 
Rapat Kerja dan Kunjungan Kerja
Pasal 111

Masing-masing Alat Kelengkapan DPRD dalam melaksanakan tugasnya dapat mengadakan :
a.  Rapat Kerja/ dengar pendapat dengan Anggota dan Pimpinan DPRD  ;
b.  Rapat dengar pendapat umum, baik atas permintaan Alat Kelengkapan yang bersangkutan maupun atas permintaan pihak lain  ;
c.  Rapat Kerja dengan Pejabat Pemerintah Daerah yang mewakili instansinya ; d. Kunjungan Kerja, seminar, workshop dan pelatihan lainnya.
 
Produk Hukum DPRD dan Proses Penetapan Keputusan
Pasal 112

(1)      Produk Hukum DPRD berbentuk :
a.  Peraturan DPRD; b.  Keputusan DPRD;
c.  Keputusan Pimpinan DPRD; dan
d.  Keputusan Badan Kehormatan DPRD.
(2)      Peraturan DPRD sebagaimana dimaksu d pada ayat (1) huruf a merupakan Peraturan DPRD yang dibentuk untu k melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD;
(3)      Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat  terdiri atas :
a.  Peraturan DPRD tentang tata tertib; b.  Peraturan DPRD tentang kode etik;
c. Peraturan DPRD tentang tata beracara di badan kehormatan; dan/ atau d.  Peraturan DPRD lainnya sesuai kebutuhan.
(4)      Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa penetapan untuk menetapkan hasil rapat  paripurna;
(5)      Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berisi materi muatan hasil dari rapat  paripurna;
(6)      Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa penetapan untuk menetapkan hasil rapat Pimpinan  DPRD.
(7)      Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  huruf  c berisi materi muatan penetapan hasil rapat Pimpinan DPRD dalam rangka menyelenggarakan tugas fungsi DPRD yang bersifat teknis operasional.
(8)      Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang berhubungan dengan kepentingan publik ditetapkan setelah mendengar saran dan pendapat Pimpinan Fraksi dan  bila diperlukan  dapat  mendengar  saran dan pendapat Alat Kelengkapan Dewan lainnya  ;
(9)      Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dalam rangka penjatuhan sanksi kepada anggota  DPRD;
(10)  Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD;
(11)  Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berisi materi muatan penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan/ atau Peraturan DPRD tentang Kode Etik.
 
Pasal 113

(1)   Rancangan Peraturan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh  Badan  Pembentukan Peraturan Daerah.
(2)   Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh panitia khusus.
(3)   Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD  sebagaimana dimaksud pada ayat  (2), dilakukan melalui 2 (dua) t ingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan t ingkat I dan pembicaraan t ingkat II.
(4)   Pembicaraan t ingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
a.  penjelasan mengenai Rancangan Peraturan DPRD oleh  Pimpinan  DPRD dalam rapat paripurna;
b.  pembentukan dan penetapan pimpinan dan keanggotaan panitia khusus dalam rapat paripurna;
c.   pembahasan materi Rancangan Peraturan DPRD oleh panitia  khusus.
(5)   Pembicaraan t ingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa pengambilan keputusan dalam rapat paripurna,  meliputi:
a.  penyampaian laporan pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c; dan
b.  permintaan persetujuan dari pimpinan rapat kepada anggota  secara  lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
(6)   Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b  t idak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
(7)   Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (3) dilarang bertentangan dengan kepentingan um um, kesusilaan, dan/ atau peraturan perundang-undangan yang lebih t inggi.
(8)   Peraturan DPRD disampaikan kepada Menteri Dalam  Negeri, paling lambat  7  (tu juh) hari setelah ditetapkan.
 
Pasal 114

(1)   Untuk menyusun Keputusan DPRD dapat dibentuk panitia khusus atau menetapkan Keputusan DPRD secara langsung dalam rapat  paripurna.
(2)   Dalam hal Keputusan DPRD ditetapkan secara langsung dalam rapat  paripurna, Rancangan Keputusan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD dan pengambilan keputusan dilakukan  dengan:
a.  penjelasan tentang Rancangan Keputusan DPRD oleh Pimpinan DPRD; b. pendapat fraksi terhadap Rancangan Keputusan DPRD;  dan
c. persetujuan atas Rancangan Keputusan DPRD menjadi Keputusan  DPRD.
 
Pasal 115

(1)   Rancangan Keputusan Pimpinan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD.
(2)   Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat Pimpinan  DPRD.
 
Pasal 116

(1)   Rancangan Keputusan Badan Kehormatan disusun dan dipersiapkan oleh Badan Kehormatan.
(2)   Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil penelitian terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap Peraturan DPRD tentang Tata Tertib  dan/ atau Peraturan DPRD tentang Kode Etik.
(3)   Keputusan  Badan  Kehormatan  sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  112 ayat
(9)    mengenai penjatuhan  sanksi  sesu  ai  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.
(4)   Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada anggota DPRD yang bersangkutan, pimpinan fraksi, dan pimpinan partai politik yang  bersangkutan.
 
Pasal 117

(1)   Penandatangan Peraturan DPRD, Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) dilakukan oleh Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD.
(2)   Penandatangan Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) dilakukan oleh Ketua Badan Kehormatan  DPRD.
(3)   Ketentuan mengenai bentuk, penomoran, pengundangan dan autentifikasi produk hukum DPRD dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB IX
R E S E S
Pasal 118

(1)  Masa Reses bagi Anggota DPRD dapat dilaksanakan 3 (t iga) kali dalam 1 tahun paling lama 6 (enam) hari kerja;
(2)  Masa Reses dipergunakan untuk mengunjungi Daerah Pemilihan  Anggota  DPRD masing-masing guna menyerap aspirasi masyarakat.
(3)  Kegiatan dan jadwal acara reses dilaksanakan dengan memperhatikan jadwal pembahasan APBD dan P.APBD;
(4)  Kegiatan dan jadwal acara reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Keputusan Pimpinan DPRD setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah;
(5)  Selama masa Reses berlangsung, t idak dilakukan rapat oleh Alat Kelengkapan DPRD, kecuali jika ada hal mendesak yang memerlukan diadakannya Rapat  ;
(6)  Penyelenggaraan Reses difasilitasi oleh Sekretariat DPRD dalam bentuk kegiatan dan perjalanan dinas;
(7)  Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas hasil pelaksanaan tugasnya pada masa Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (6), yang disampaikan kepada Pimpinan DPRD  dalam  Rapat Paripurna DPRD;
(8)  Aspirasi masyarakat yang diserap melalui reses Anggota DPRD agar ditindaklanjuti oleh Gubernur dengan menampung dalam APBD sesuai skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah;
(9)  Tata cara pelaksanaan dan pelaporan administratif dan keuangan Reses diatur lebih lanjut dalam Keputusan Pimpinan DPRD.
 
 
BAB X
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN DAERAH
Bagian Pertama Umum
Pasal 119

(1)  DPRD memiliki kewenangan membentuk Peraturan Daerah;
(2)  Ranperda yang berasal dari DPRD atau Gubernur dibahas oleh DPRD dan Gubernur untuk mendapatkan persetujuan bersama ;
(3)  Ranperda yang telah disiapkan oleh Gubernur disampaikan dengan surat pengantar Gubernur kepada DPRD ;
(4)  Ranperda yang telah disiapkan oleh DPRD, disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur;
(5)  Ranperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada seluruh Anggota DPRD selambat-lambatnya 7 (tu juh) hari sebelum Ranperda Daerah tersebut  dibahas  dalam Rapat  Paripurna DPRD.
 
Bagian Kedua
Tata Cara Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Pasal 120

(1)   Ranperda dapat berasal dari DPRD atau  Gubernur;
(2)   Ranperda yang berasal dari DPRD atau Gubernur disertai penjelasan atau keterangan dan/ atau naskah akademik ;
(3)   Ranperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan berdasarkan program pembentukan peraturan daerah ;
(4)   Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Gu bernur dapat mengajukan Ranperda di luar program pembentukan peraturan daerah.
 
Pasal 121

(1)   Ranperda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh Anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi, atau Badan Pembentukan Peraturan Daerah  ;
(2)   Ranperda yang diajukan oleh Anggota DPRD, Komisi, gabungan Komisi, atau Badan Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/ atau naskah akademik, daftar nama dan tandatangan pengusul, dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD   ;
(3)   Ranperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Pimpinan DPRD disampaikan kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah untuk dilakukan pengkajian ;
(4)   Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Badan Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3)  kepada  Rapat Paripurna DPRD ;
(5)   Ranperda yang telah dikaji oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan  oleh  Pimpinan DPRD kepada semua Anggota DPRD selambat-lambatnya 7 (tu juh) hari  sebelum Rapat Paripurna DPRD ;
(6)   Dalam Rapat Paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5)  :
a.  Pengusul memberikan penjelasan;
b. Fraksi dan Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan ;  dan
c.  Pengusul memberikan jawaban atas pandangan Fraksi dan Anggota DPRD lainnya ;
(7)   Rapat Paripurna DPRD memutuskan u sul Ranperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa :
a.  Persetujuan ;
b. Persetujuan dengan pengubahan ; atau
c.  Penolakan.
(8)   Dalam hal persetujuan dengan pengubahan, DPRD  menugasi  Komisi, gabungan Komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, atau Panitia Khusus untuk menyempurnakan Ranperda tersebut;
(9)   Ranperda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan  dengan  surat  Pimpinan DPRD kepada Gubernur.
 
Pasal 122

(1)   Ranperda yang berasal dari Gubernur diajukan dengan surat Gubernur kepada Pimpinan DPRD ;
(2)   Ranperda yang berasal dari Gubernur disiapkan dan diajukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 
Pasal  123

Apabila dalam satu masa sidang Gubernur dan DPRD menyampaikan Ranperda mengenai materi yang sama maka yang dibahas adalah Ranperda yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan Ranperda yang disampaikan oleh Gubernur digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.
 
Bagian Ketiga
Tahapan Pembicaraan
Pasal 124

(1)   Ranperda yang berasal dari DPRD atau Gubernur dibahas oleh DPRD dan Gubernur untuk mendapatkan persetujuan bersama ;
(2)   Pembahasan Ranperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan  melalui 2 (dua) t ingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan t ingkat I dan pembicaraan tingkat II ;
(3)   Pembicaraan t ingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a.  Dalam hal Ranperda berasal dari Gu bernur dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut :
1.  Penjelasan Gubernur dalam Rapat Paripurna DPRD mengenai Ranperda ;
2. Pemandangan umum Fraksi terhadap Ranperda ; dan
3. Tanggapan dan/ atau jawaban Gubernur terhadap pemandangan umum Fraksi;

b.  Dalam hal Ranperda berasal dari DPRD dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut :
1.  Penjelasan Pimpinan Komisi, Pimpinan gabungan Komisi, Pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah, atau Pimpinan Panitia Khusus dalam Rapat Paripurna DPRD mengenai Ranperda ;
2.  Pendapat Gubernur terhadap Ranperda ; dan
3.  Tanggapan dan/ atau jawaban Fraksi ter hadap pendapat  Gubernur.

c.  Pembahasan dalam rapat Komisi, gabu ngan Komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Panitia Khusus yang dilakukan bersama dengan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk untuk  mewakilinya.
(4)   Pembicaraan t ingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
a.  Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan  :
1.  penyampaian   laporan    pimpinan    komisi/ pimpinan    gabungan  komisi/ pimpinan panitia khusus yang berisi  proses  pembahasan, pendapat  fraksi dan  hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada   ayat (3) huruf c; dan
2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
b.  Pendapat akhir Gubernur.
 
(5)   Dalam  hal  persetujuan  sebagaimana dimaksud pada ayat  (4) huruf a  angka 2 t idak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak ;
(6)   Dalam hal Ranperda t idak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Gubernur, Ranperda tersebut t idak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD pada masa sidang yang sama.
 
Bagian Keempat
Penetapan dan Pengesahan
Pasal 125

(1)  Ranperda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah ;
(2)  Penyampaian Ranperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tu juh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama ;
 
Bagian Kelima
Pengundangan dan Sosialisasi Peraturan Daerah
Pasal 126

(1)     Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ditetapkan oleh Gubernur dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 30 (t iga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur;
(2)     Dalam hal Ranperda sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  t idak ditandatangani oleh Gubernur paling lambat 30 (t iga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama,  Rancangan Peraturan Daerah tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan dalam Lembaran Daerah;
(3)     Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kalimat pengesahannya berbunyi: Peraturan Daerah ini dinyatakan sah;
(4)     Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada  ayat  (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Daerah sebelum pengundangan naskah Peraturan Daerah ke dalam Lembaran  Daerah;
(5)     Peraturan Daerah berlaku setelah diundangkan dalam Lembaran  Daerah;
(6)     Peraturan Daerah yang berkaitan dengan APBD, Perubahan APBD, Pertanggungjawaban APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah sebelum diundangkan dalam Lembaran Daerah harus dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan;
(7)     Hasil Evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri yang berkaitan dengan Perda tentang APBD, Perda tentang Perubahan APBD dan Perda tentang Pertanggungjawaban APBD direvisi kembali oleh Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan hasilnya disampaikan kepada Pimpinan Dewan  untuk diumumkan dalam Rapat  Paripurna;
(8)     Hasil Evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri yang berkaitan dengan pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah direvisi kembali oleh Alat Kelengkapan Dewan lainnya bersama Pemerintah Daerah dan hasilnya disampaikan kepada Pimpinan Dewan untuk diumumkan dalam Rapat Paripurna;
(9)     Peraturan Daerah yang t idak berkaitan dengan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran  Daerah harus disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk diklarifikasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
(10)     Peraturan Daerah yang telah diklarifikasi oleh Kementerian Dalam Negeri direvisi kembali oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah bersama Biro Hukum dan hasilnya disampaikan kepada pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam Rapat Paripurna.
 
Pasal 127

(1)         Peraturan Daerah yang telah diundangkan dalam lembaran daerah dan tambahan lembaran daerah wajib disosialisasikan oleh Anggota  DPRD;
(2)         Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara kunjungan kerja, tatap muka atau dialog langsung berupa ceramah, workshop atau seminar, pertemuan ilmiah dan konferensi  pers.

 
Bagian Keenam
Partisipasi Masyarakat
Pasal 128

(1)      Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan  dan/ atau tertulis dalam pembentukan Perda.
(2)      Masukan secara lisan dan/ atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
a.    rapat dengar pendapat umum;
b.    kunjungan kerja;
c.    sosialisasi; dan/ atau
d.    seminar, lokakarya, dan/ atau diskusi.
(3)      Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Perda.
(4)      Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan  secara  lisan dan/ atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Perda harus dapat diakses dengan mudah oleh  masyarakat.
(5)      Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan jadwal kegiatan DPRD dan anggaran yang  disediakan.
 
BAB  XI
KODE ETIK DPRD
Pasal  129

(1)   DPRD wajib menyusun Kode Etik berupa norma–norma atau  aturan–aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan perilaku  maupun  ucapan  mengenai  hal–hal  yang  diwajibkan,  dilarang,  atau t idak patut dilakukan oleh Anggota DPRD  ;
(2)   Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas Anggota DPRD  dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya ;
(3)   Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur dalam Peraturan DPRD tentang Kode Etik DPRD.
 
BAB XII
LARANGAN DAN SANKSI
Bagian Kesatu Larangan
Pasal  130

(1)   Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai :
a.  Pejabat negara atau pejabat daerah lainnya ;
b. Hakim pada Badan Peradilan; atau
c. Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik  Daerah,  atau badan lain  yang   anggarannya  bersumber   dari APBN/ APBD ;
(2)  Anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai Pejabat Struktural pada Lembaga Pendidikan Swasta, Akuntan Publik, Konsultan, Advokat atau Pengacara, Notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan  tugas dan wewenang DPRD serta hak sebagai Anggota DPRD;
(3)  Anggota DPRD dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta dilarang menerima gratifikasi.
 
Bagian Kedua
Sanksi
Pasal  131

(1)  Anggota DPRD yang t idak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dikenai sanksi berdasarkan Keputusan Badan Kehormatan   ;
(2)  Anggota DPRD yang dinyatakan terbuk t i melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) dan/ atau ayat (2) dikenai sanksi pemberhentian sebagai Anggota DPRD ;
(3)  Anggota DPRD yang dinyatakan terbuk t i melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (3) berdasarkan putusan  pengadilan  yang  telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pemberhentian  sebagai Anggota DPRD ;
 
Pasal 132

Jenis sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1)  berupa:
a.  Teguran lisan;
b.   Teguran tertulis; dan/ atau
c.  Diberhentikan dari Pimpinan pada Alat Kelengkapan.
 
Pasal 133

Setiap orang, kelompok, atau organisasi dapat mengajukan pengaduan kepada Badan Kehormatan DPRD dalam hal memiliki bukti yang cukup bahwa terdapat Anggota DPRD yang t idak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan/ atau melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130.
 
BAB XIII
PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU, PENGGANTIAN ANTARWAKTU DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA
Bagian Kesatu
Pemberhentian Antarwaktu
Pasal 134

(1)  Anggota DPRD berhenti antar waktu karena :
a.  Meninggal dunia ;
b.  Mengundurkan diri ; atau
c.   Diberhentikan.
(2)   Anggota DPRD  diberhentikan  antar  wak tu  sebagaimana dimaksud pada  ayat (1) huruf c, apabila :
a.  Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau  berhalangan  tetap sebagai Anggota DPRD selama 3 (t iga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun ;
b.  Melanggar sumpah/ janji jabatan dan Kode Etik DPRD  ;
c.  Dinyatakan    bersalah    berdasarkan    putusan    Pengadilan   yang    telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan t indak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih  ;
d.  Tidak menghadiri Rapat Paripurna DPRD dan/ atau rapat Alat Kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah  ;
e.  Diusulkan oleh Partai Politiknya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan ;
f.  Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai Pemilihan Umum ;
g.  Melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib ini ;
h.  Diberhentikan sebagai anggota Partai Politik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan ; atau
i.  Menjadi anggota Partai Politik lain.
 
Pasal 135

(1)   Dalam hal anggota DPRD diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (2), dan yang bersangkutan mengajukan keberatan  melalui pengadilan, maka pemberhentiannya sah setelah mendapat keputusan hukum tetap;
(2)   Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 134 ayat (2) huruf e, huruf h dan huruf i diusulkan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri  ;
(3)   Paling lama 7 (tu juh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian Anggota DPRD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk memperoleh peresmian pemberhentian ;
(4)   Paling lama 7 (tu juh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur menyampaikan usul tersebut kepada  Menteri Dalam Negeri ;
(5)   Menteri Dalam Negeri meresmikan pemberhentian sebagaimana  dimaksud pada ayat (3) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usulan pemberhentian Anggota DPRD dari Gubernur.
 
Pasal 136

(1)  Proses pemberhentian dan pergantian antar waktu Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada pasal 135 dapat ditindaklanjuti setelah adanya keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap;
(2)  Dalam hal belum adanya keputusan hu kum yang berkekuatan hukum tetap, maka seluruh hak dan kewajiban Anggota DPRD yang bersangkutan masih melekat.
 
Pasal 137

(1)   Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d dan huruf g, dilakukan setelah adanya hasil penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam Keputusan Badan Kehormatan atas pengaduan dari Pim pinan DPRD, masyarakat, dan/ atau pemilih ;
(2)   Keputusan Badan Kehormatan mengenai pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Badan Kehormatan kepada Rapat Paripurna DPRD, setelah Anggota DPRD tersebut melakukan upaya pembelaan diri, sebagaimana dimaksud pada Pasal 25  ;
(3)   Paling lama 7 (tu juh) hari sejak Keputusan Badan Kehormatan yang telah dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD menyampaikan Keputusan Badan Kehormatan kepada  Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan;
(4)   Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan menyampaikan keputusan tentang pemberhentian anggotanya kepada Pim pinan DPRD, paling lambat 30 (t iga puluh) hari sejak diterimanya Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari Pimpinan DPRD  ;
(5)   Dalam hal Pimpinan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) t idak memberikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pimpinan DPRD paling lama 7 (tu juh) hari meneruskan Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri  Dalam  Negeri melalui Gubernur untuk memperoleh peresmian pemberhentian ;
(6)   Paling lama 7 (tu juh) hari sejak diterimanya keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Gubernur menyampaikan keputusan tersebut  kepada Menteri Dalam Negeri ;
(7)   Menteri Dalam Negeri meresmikan pemberhentian  sebagaimana  dimaksud pada ayat (5) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya Keputusan Badan Kehormatan atau Keputusan Pimpinan Partai Politik tentang pemberhentian anggotanya dari Gubernur.
 
Bagian Kedua
Penggantian Antarwaktu
Pasal 138

(1)   Anggota DPRD yang berhenti antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) dan ayat (2) digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat  perolehan  suara dari Partai Politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama  ;
(2)   Dalam hal calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan  diri, meninggal dunia, atau t idak lagi memenuhi syarat sebagai calon  Anggota DPRD, Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari Partai Politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama  ;
(3)   Masa jabatan Anggota DPRD pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikannya.
 
Pasal 139

(1)      Pimpinan DPRD menyampaikan nama Anggota DPRD yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antar waktu kepada KPUD   ;
(2)      KPUD menyampaikan nama calon pengganti antar waktu berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Pimpinan DPRD  paling lambat 5 (lima) hari sejak diterimanya surat Pimpinan DPRD  ;
(3)      Paling lambat 7 (tu juh) hari sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari KPUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD menyampaikan nama Anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur  ;
(4)      Paling lambat 7 (tu juh) hari sejak menerima nama Anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur menyampaikan nama Anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Menteri Dalam Negeri ;
(5)      Paling lambat 14 (empat belas) hari sejak menerima nama Anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri Dalam Negeri meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri ;
(6)      Dalam hal Gubernur t idak mengusulkan penggantian antarwaktu kepada Menteri  Dalam  Negeri  sebagaimana dimaksud pada ayat  (5),  Menteri  Dalam
Negeri    meresmikan  penggantian antarwaktu   Anggota    DPRD    berdasarkan pemberitahuan dari Pimpinan DPRD ;
(7)      Sebelum memangku jabatannya, Anggota DPRD pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan (6)  mengucapkan  sumpah/ janji  yang pengucapannya dipandu oleh Pimpinan DPRD dengan tata cara dan teks sumpah/ janji sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8   ;
(8)      Penggantian antarwaktu Anggota DPRD t idak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikan kurang dari 6 (enam)  bulan.
(9)      Dalam hal pemberhentian antarwaktu anggota DPRD dilaksanakan dalam waktu sisa masa jabatan anggota DPRD kurang dari 6 (enam) bulan, pemberhentian anggota DPRD tersebut tetap diproses, dengan t idak dilakukan penggantian;
(10)     Keanggotaan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) kosong sampai berakhirnya masa jabatan Anggota DPRD.
 
Pasal 140

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan penggantian antar waktu , verifikasi terhadap persyaratan calon pengganti antarwaktu, dan peresmian calon pengganti antar waktu Anggota DPRD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 
Bagian Ketiga
Pemberhentian Sementara
Pasal 141

(1)   Anggota DPRD diberhentikan sementara karena :
a.  Menjadi terdakwa dalam perkara t indak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih ;  atau
b.  Menjadi terdakwa dalam perkara t indak pidana khusus.
(2)   Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Pimpinan DPRD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur ;
(3)   Apabila setelah 7 (tu juh) hari sejak Anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan DPRD t idak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris DPRD dapat melaporkan status terdakwa Anggota DPRD yang bersangkutan kepada Gubernur ;
(4)   Gubernur berdasarkan laporan Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengajukan usul pemberhentian sementara anggota DPRD yang bersangkutan kepada Menteri Dalam Negeri.
(5)   Menteri Dalam Negeri memberhentikan sementara sebagai Anggota DPRD atas usul Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4)  ;
(6)   Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku terhitung mulai tanggal Anggota DPRD yang bersangkutan ditetapkan sebagai terdakwa ;
(7)   Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tetap mendapatkan hak keuangan berupa uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga, dan tunjangan beras serta tunjangan pemeliharaan kesehatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(8)   Pemberhentian sementara Anggota DPRD ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD setelah diusulkan oleh Badan  Kehormatan.
 
Pasal 142

(1)   Dalam hal Anggota DPRD yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 berkedudukan sebagai Pimpinan DPRD, pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD  diikuti  dengan pemberhentian sementara sebagai Pimpinan DPRD ;
(2)  Dalam hal Pimpinan DPRD diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik asal Pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang Anggota DPRD  yang berasal dari Partai Politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara.
 
Pasal 143

(1)  Dalam  hal  Anggota  DPRD  dinyatakan  terbukti  bersalah  karena  melakukan  t indak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Anggota DPRD ;
(2)  Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku mulai tanggal putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap  ;
(3)  Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan t idak terbukti melakukan t indak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum  tetap, maka Anggota DPRD yang bersangkutan diaktifkan kembali  apabila  masa jabatannya belum berakhir.
 
PENYIDIKAN
Pasal 144

(1)  Dalam hal seorang Anggota DPRD diduga melakukan perbuatan pidana, pemanggilan, permintaan keterangan, dan penyidikan harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden ;
(2)  Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan, proses pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan  ;
(3)  Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) t idak berlaku apabila anggota DPRD :
a.  Tertangkap tangan melakukan tindak pidana ;
b.  Disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara bersadarkan bukti permulaan yang cukup  ; atau
c.  Disangka melakukan tindak pidana khusus.
(4)  Tindakan penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan diperlukan persetujuan tertulis dari Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ;
(5)  Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
a.  Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan ;
b.  Disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, atau t indak pidana kejahatan terhadap keamanan Negara  ;
(6)   Setelah t indakan pada ayat (4) dilakukan, harus dilaporkan kepada Pejabat  yang berwenang agar memberikan ijin selambat-lambatnya dalam dua kali 24 jam ;
(7)   Selama Anggota DPRD menjalani proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di depan pengadilan, yang bersangkutan tetap  menerima hak-hak  keuangan dan administrasi sampai dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 
BAB XIV PELAKSANAAN KONSULTASI
Pasal 145

(1)   Konsultasi antara DPRD dengan Pemerintah Daerah dilaksanakan  dalam bentuk pertemuan antara Pimpinan DPRD dengan Gubernur  ;
(2)   Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka  :
a.  Pembicaraan awal mengenai materi muatan rancangan peraturan  daerah dan/ atau rancangan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara dalam rangka penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah ;
b. Pembicaraan mengenai penanganan suatu masalah yang memerlukan keputusan/ kesepakatan bersama DPRD  dan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan ; atau
c.  Permintaan penjelasan mengenai kebijak an atau program kerja tertentu yang ditetapkan atau dilaksanakan oleh  Gubernur.
(3)   Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan DPRD didampingi oleh Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD yang terkait dengan materi konsultasi dan Gubernur didampingi oleh Pimpinan Perangkat Daerah yang terkait  ;
(4)   Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan;
(5)   Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan, baik atas prakarsa Pimpinan DPRD maupun Gubernur ;
(6)   Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD.
 
Pasal 146

(1)   Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 juga dapat dilaksanakan dengan pimpinan instansi vertikal di daerah  ;
(2)   Pimpinan DPRD dapat membuat kesepakatan dengan  pimpinan  instansi  vertikal di daerah mengenai mekanisme konsultasi antara DPRD  dengan instansi vertikal tersebut.
 
BAB XV
PENERIMAAN PENGADUAN
DAN PENYALURAN ASPIRASI MASYARAKAT
Pasal 147

(1)   Pimpinan DPRD, Alat Kelengkapan DPRD, Anggota DPRD atau Fraksi di DPRD menerima, menampung, menyerap, dan menindaklanjuti pengaduan dan/ atau aspirasi masyarakat yang disampaikan secara langsung atau tertulis tentang suatu permasalahan, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD  ;
(2)   Pengaduan dan/ atau aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan proses administratif oleh Sekretariat DPRD dan diteruskan kepada Pimpinan DPRD, Alat Kelengkapan DPRD yang terkait, Anggota DPRD, atau Fraksi  di DPRD ;
(3)   Pimpinan DPRD, Alat Kelengkapan DPRD yang terkait, atau Fraksi di DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan/ atau aspirasi sesuai kewenangannya  ;
(4)   Anggota DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan/ atau aspirasi kepada Pimpinan DPRD, Alat Kelengkapan DPRD yang terkait, atau Fraksinya  ;
(5)   Dalam hal diperlukan, pengaduan dan/ atau aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan :
a.  Rapat dengar pendapat umum ; b. Rapat dengar pendapat;
c.  Kunjungan kerja; atau
d.  Rapat Kerja Alat Kelengkapan DPRD dengan mitra  kerjanya.
(6)   Tata cara penerimaan dan t indak lanjut pengaduan dan/ atau aspirasi masyarakat diatur oleh sekretaris DPRD dengan persetujuan Pimpinan  DPRD.
 
Pasal 148

Dalam hal penerimaan pengaduan aspirasi masyarakat dalam hal ini unjuk rasa, Anggota DPRD berhak menolak untuk menerima unjuk rasa yang menyampaikan aspirasi masyarakat bila keamanan Anggota DPRD t idak terjamin dan  ada indikasi rekayasa atau t idak memenuhi persyaratan Peraturan Perundang- undangan.
 
BAB XVI
KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI
Pasal 149

(1)      Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang DPRD, dibentuk kelompok pakar atau t im ahli ;
(2)      Kelompok pakar atau t im ahli paling banyak sesuai dengan jumlah Alat Kelengkapan DPRD ;
(3)      Kelompok Pakar atau Tim Ahli terdiri dar i  :
a.  Kelompok pakar atau t im ahli Pimpinan DPRD; b. Kelompok pakar atau t im ahli Komisi-Komisi;
c.  Kelompok pakar atau t im ahli Badan  Anggaran;
d.  Kelompok pakar atau t im ahli Badan Pembentukan Peraturan  Daerah;
e.  Kelompok pakar atau t im ahli Badan  Musyawarah;
f.   Kelompok pakar atau t im ahli Badan  Kehormatan.
(4)      Kelompok pakar atau t im ahli paling sedikit memenuhi  persyaratan:
a.  Berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun, strata dua (S2) dengan  pengalaman  kerja paling singkat 3 (t iga) tahun, atau strata t iga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun ;
b.  Menguasai bidang yang diperlukan ; dan
c.  Menguasai tugas dan fungsi DPRD.
(5)      Kelompok pakar atau t im ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan atas usul anggota, pimpinan fraksi, dan pimpinan  alat  kelengkapan DPRD.
(6)      Kelompok pakar atau t im ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam Alat Kelengkapan DPRD.
 
BAB XVII
PENGUSULAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
Pasal 150

Tata cara pengusulan, pengangkatan, dan pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur serta tugas dan wewenang DPRD dalam proses pemilihan Gubernur diatur tersendiri sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 
 
BAB XVIII
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Pasal 151

(1)      Dalam rangka menyiapkan Rancangan APBD, Pemerintah Daerah bersama- sama DPRD menyusun Kebijakan Umum APBD  ;
(2)      Dalam menyusun Kebijakan Umum APBD sebagaimana dimaksud pada ayat  (1), harus diawali dengan penjaringan aspirasi masyarakat, berpedoman pada Rencana Strategi Daerah dan/ atau dokumen perencanaan daerah  lainnya  yang ditetapkan daerah serta pokok-pokok kebijakan nasional di bidang keuangan daerah ;
(3)      Berdasarkan KUA sebagaimana dimaksud ayat (1), Gubernur menyusun strategi dan prioritas APBD yang tertuang dalam Rancangan Perda  ;
(4)      Rancangan Perda tentang APBD dan lampiran selengkapnya dengan Nota Keuangan disampaikan oleh Gubernu r kepada DPRD untuk dimintakan persetujuan ;
(5)      Pimpinan DPRD menyerahkan Nota Keuangan dan Rancangan Perda tentang Rancangan APBD beserta lampirannya sebagaimana dimaksud ayat (4) kepada Badan Anggaran dan Komisi-Komisi untuk memperoleh pendapatnya  ;
(6)      Pendapat Badan Anggaran dan Komisi-Komisi sebagaimana dimaksud ayat (5), diserahkan kepada Pimpinan Dewan sebagai bahan  pembahasan;
(7)      Segala sesuatu yang menyangkut dokumen pembahasan Draft KUA, PPAS, APBD, P.APBD, Perhitungan APBD dan Draft Ranperda lainnya diserahkan  tepat waktu (sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan) dalam bentuk soft copy dan cetak.
 
Pasal 152

(1)     Pembahasan terhadap Ranperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151, dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD melalui 2 (dua) t ingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan t ingkat I dan pembicaraan t ingkat II;
(2)     Pembicaraan t ingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.    Penjelasan Gubernur dalam Rapat Paripurna DPRD mengenai Rancangan APBD;
b.   Pemandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan APBD;
c.    Tanggapan dan/ atau jawaban Gubernur terhadap pemandangan umum Fraksi;
d.   Pembahasan dalam rapat Badan Anggaran yang dilakukan bersama dengan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk untuk  mewakilinya.
(3)  Pembicaraan t ingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.  Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan  :
1.  Penyampaian laporan Badan Anggaran yang berisi proses pembahasan, pendapat  fraksi dan  hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada   ayat
(2) huruf d; dan
2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
b. Pendapat akhir Gubernur.
 
Pasal  153

Ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 152, berlaku juga bagi Pembahasan Rancangan Perda mengenai Perubahan APBD serta Perhitungan APBD.
 
Pasal 154

(1)  Peraturan Daerah tentang APBD ditetapk an selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah penetapan APBD untuk Tahun Anggaran  berjalan;
(2)   Peraturan Daerah tentang Perubahan  APBD  ditetapkan selambat-lambatnya 3 (t iga) bulan sebelum Tahun Anggaran yang berlaku berakhir ;
(3)   Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD untuk Tahun Anggaran yang berlaku sebelumnya ditetapkan selambat-lambatnya 3 (t iga) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran yang bersangkutan.
 
Pasal 155

Hasil   pembahasan   Badan   Anggaran      bersama   TAPD     mengenai   Evaluasi Kementerian Dalam Negeri terhadap APBD dan P.APBD  disosaliasikan.
 
BAB XIX
LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN GUBERNUR
Pasal 156

(1)   Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur (LKPJ) akhir Tahun Anggaran disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 (t iga) bulan  setelah  Tahun Anggaran berakhir ;
(2)   Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur (LKPJ) akhir masa jabatan disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 (t iga) bulan setelah pemberitahuan DPRD perihal berakhir Masa Jabatan Gubernur yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan  ;
(3)   Dalam hal penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur (LKPJ) akhir Masa Jabatan waktunya bersamaan dengan LKPJ Akhir Tahun Anggaran, atau berjarak 1 (satu) bulan, penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur akhir Tahun Anggaran disampaikan bersama dengan LKPJ akhir masa jabatan.
 
Pasal 157

(1)   Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) disampaikan oleh Gubernur dalam Rapat Paripurna DPRD ;
(2)   Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh DPRD secara internal sesuai dengan Tata Tertib  ;
(3)   Berdasarkan pembahasan sebagaimana dimaksud ayat (2) DPRD menetapkan Keputusan DPRD yang disampaikan paling lambat 30 (t iga puluh) hari setelah LKPJ diterima ;
(4)   Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan kepada Gubernur dalam Rapat Paripurna DPRD yang bersifat istimewa sebagai rekomendasi untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan;
(5)   Apabila Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) t idak ditanggapai dalam jangka waktu 30 (t iga puluh) hari setelah LKPJ diterima, maka dianggap t idak ada rekomendasi untuk penyempurnaan ;
(6)   Mekanisme pembahasan LKPJ sepanjang t idak diatur tersendiri akan ditentukan oleh Badan  Musyawarah.
 
BAB XX
SEKRETARIAT DPRD
Pasal 158

(1)   Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas DPRD, dibentuk Sekretariat DPRD yang dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD ;
(2)   Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksu d ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dengan persetujuan DPRD dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan ;
(3)   Persetujuan DPRD sebagaimana dimak sud ayat (2) dengan memperhatikan jenjang kepangkatan, kemampuan dan pengalaman ;
(4)   Sekretaris DPRD mempunyai tugas :
a.  Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD ; b. Menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD ;
c.  Mendukung pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD ;
d.  Menyediakan dan mengkoordinasi tenaga ahli yang diperlukan  oleh  Fraksi dan DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
(5)   Sekretaris DPRD  dalam  menyediakan  tenaga ahli sebagaimana dimaksud ayat
(4) huruf d, wajib meminta pertimbangan Pimpinan DPRD ;
(6)   Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
 
Pasal 159

Kedudukan,  Susunan  Organisasi  dan    Tata    Kerja   Sekretariat   DPRD    diatu r tersendiri dengan Peraturan Daerah.
 
BAB XXI
SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR
Pasal 160

(1)   Tata cara pencatatan surat masuk dan surat keluar, serta penanganan selanjutnya diatur oleh Sekretaris DPRD ;
(2)   Surat Masuk dan Surat Keluar yang menyangkut Permasalahan  Masyarakat  dan Kedewanan didistribusikan kepada Fraksi-fraksi dan Alat  Kelengkapan  yang terkait ;
(3)   Surat-surat keluar yang menyangkut Lembaga DPRD ditandatangani oleh Pimpinan DPRD.
 
BAB XXII
PERUBAHAN PERATURAN TENTANG TATA TERTIB
Pasal 161

(1)   Perubahan terhadap Peraturan tentang Tata Tertib, hanya dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/ 5 (satu per lima) dari jumlah Anggota DPRD, dan lebih dari 1 (satu) Fraksi ;
(2)   Usul perubahan Peraturan tentang Tata Tertib sebagaimana dimaksud ayat (1), oleh para pengusul disampaikan kepada Pimpinan DPRD secara tertulis dan diberikan Nomor Pokok oleh Sekretariat DPRD  ;
(3)   Usul perubahan tersebut oleh Pimpinan DPRD disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD, setelah mendapat pertimbangan dari Badan Musyawarah  ;
(4)   Dalam Rapat Paripurna DPRD sebagaimana dimaksud ayat (3), para pengusul diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan atas usulannya ;
(5)   Pembahasan perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan dalam  Rapat Paripurna DPRD yang khusus diadakan untuk keperluan tersebut dan harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/ 3 (dua per t iga) dari jumlah Anggota DPRD;
(6)   Keputusan penetapan perubahan terhadap Peraturan tentang Tata Tertib  hanya dapat dilaksanakan dengan persetujuan sekurang-kurangnya separuh ditambah 1 (satu) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir  ;
 
BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 162

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Utara  tentang Tata Tertib DPRD, akan dimusyawarahkan oleh Pimpinan DPRD bersama Pimpinan Fraksi-Fraksi.
 
Pasal 163

Pada saat Peraturan DPRD ini mulai berlaku, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  Provinsi  Sumatera Utara Nomor 2/ K/ 2014  tentang   Tata   Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi  Sumatera Utara, dinyatakan  dicabut dan t idak berlaku lagi.
 
Pasal 164

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal  diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera  Utara.